Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Charta Politika, Bima Arya Sugiarto menilai, permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap para menterinya agar bersikap monoloyalitas terhadap dirinya adalah hal wajar dalam sistem politik presidensial.

"Dalam sistem politik presidensial, presiden yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan, sehingga wajar jika presiden meminta para menterinya untuk bersikap hanya loyal kepada dirinya," kata Bima Arya Sugiarto ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Dijelaskan Bima, dalam sistem presidensial, presiden yang menjadi penentu tunggal dan Presiden juga yang bertanggung jawab terhadap pemerintah, sehingga dengan adanya sikap hanya loyal (setia) kepada Presiden bisa meningkatkan kinerja dan menguatkan pemerintahan.

Ketika ditanya, para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II berasal dari beberapa partai politik berbeda, doktor ilmu politik dari The Australian National University (ANU) Canberra, Australia itu mengatakan, dalam sistem politik presidensial sikap monoloyalitas terhadap Presiden adalah hal wajar, sehingga tidak mengganggu hubungan menteri dengan partai asalnya.

Soal Presiden mendikte parpol, menurut Bima, tergantung dari sikap menteri yang bersangkutan di KIB II. Jika menteri itu, bisa menunjukkan kinerja yang baik sebagai menteri, maka masyarakat akan mengapresiasinya.

"Parpol yang kadernya berada di dalam kabinet tidak perlu merasa didikte, tapi justru bisa meningkatkan citranya melalui kinerja kadernya di kabinet," katanya.

Tak persoalkan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen DPP PKS) Anis Matta mengatakan, PKS tidak mempersoalkan permintaan Presiden Yudhoyono agar para menteri di KIB II melepaskan baju partai dan loyal terhadap Presiden.

Menurut dia, loyalitas yang diminta Presiden adalah suatu keniscayaan yang harus diterima dalam sistem politik presidensial, dimana Presiden sebagai pimpinan kabinet.

"Monoloyalitas yang dimaksud Presiden adalah agar tidak terjadi rangkap jabatan yang membuat konsentrasi menteri dalam mengurus departemen menjadi terganggu," katanya.

Ditegaskan Anis, di PKS sudah menjadi keputusan bahwa kader partainya tidak boleh merangkap jabatan di partai dengan jabatan publik.

Sebelumnya, dalam pidatonya usai melantik menteri anggota KIB II di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10), Presiden Yudhoyono mengatakan, dirinya adalah nakhoda pemerintahan saat ini sehingga semua menteri harus loyal dan bertanggung jawab kepadanya.(*)