sumber : Liputan 6 -
Rabu, 18 November
Liputan6.com, Jakarta: Kepala Polri Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri mengatakan, pihaknya akan tetap menjalankan proses hukum kasus penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah sesuai
kapasitasnya sebagai penyidik. Pernyataan itu disampaikan Kapolri menanggapi sejumlah pertanyaan yang mengemuka dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11) pagi. Rapat kerja juga dihadiri wakil dari KPK dan Kejaksaan Agung [baca: Komisi III Gelar Rapat dengan KPK, Polri dan Kejaksaan Agung].
Setidaknya delapan pertanyaan mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan tiga institusi hukum. Salah satu pertanyaan, bagaimana tanggapan ketiga institusi itu atas rekomendasi dari Tim Delapan yang diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa kemarin [baca: Tim Delapan Diterima Presiden]. Sedangkan dua pertanyaan lainnya tentang pemberantasan mafia kasus dan pendirian komisi negara yang direkomendasikan Tim Delapan untuk membenahi kinerja lembaga penegak hukum.
Mengenai pemberantasan mafia kasus, Kapolri mengatakan, pihaknya sudah melakukan hal itu sebagai bagian dari program reformasi di tubuh kepolisian. Sedangkan mengenai usulan pembentukan komisi negara, Kapolri belum ingin menanggapi karena dianggap belum jelas. Polri baru akan menanggapi tentang hal itu, setelah mendapat penjelasan langsung dari Presiden.
Tanggapan serupa juga disampaikan Jaksa Agung Hendarman Supandji terhadap pertanyaan-pertanyaan Komisi III DPR. Hendarman mengatakan, pihaknya sudah mengadakan pembaruan di tubuh kejaksaan sejak 12 Juli 2007. Salah satu hal yang dibenahi dalam pembaruan itu adalah memberantas mafia kasus. Simak selengkapnya dalam video berikut.(ZAQ/SHA)
Advertise On Blogs
