KPK Perlu Dibentuk Pada Setiap Provinsi

sumber : www.antaranews.com
Minggu, 8 November 2009 20:21 WIB

Pandeglang (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI Dimyati Natakusuma menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dibentuk di setiap provinsi agar pemberantasan korupsi bisa lebih optimal.

"Menurut saya KPK ini perlu diperluas, tidak hanya berada di pusat tetapi harus dibentuk di setiap provinsi kalau kita memang ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih," kata Dimyati yang juga Ketua Badan Legislasi DPR RI itu di Pandeglang, Minggu.

Namun di sisi lain, Dimyati juga menilai kewenangan KPK agar dibatasi dan hanya diberi tugas pada penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi.

"KPK ini sangat bagus dan keberadaannya dibutuhkan karena itu harus juga dibentuk di provinsi namun kewenangannya perlu dibatasi hanya pada tingkat penyelidikan dan penyidikan saja, untuk penuntutan harus diserahkan pada pihak Kejaksaan," katanya.

Penuntutan kasus korupsi harus diserahkan pada Kejaksaan karena institusi tersebut selama ini memang telah memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu (penuntutan).

Saat ini, kata dia, terjadi tumpang tindih dalam penuntutan kasus korupsi yakni yang dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan dan juga para penuntut di KPK bagi kasus yang ditangani oleh komisi itu.

Komisi III, kata dia, saat ini sedang melakukan pembahasan terhadap beberapa undang-undang (UU) yang berkaitan dengan penegakan hukum di antaranya UU tentang KPK, UU tentang Kejaksaan, UU tentang Kepolisian dan UU tentang Kehakiman.

"Kita di Komisi III sedang melakukan penelitian dan mempelajari semua UU itu dan kemudian akan direvisi, sehingga diharapkan ke depan kinerja institusi penegak hukum tersebut bisa lebih optimal dan tak ada lagi tumpang tindah," ujar mantan Bupati Pandeglang itu.

Khusus UU tentang KPK ada satu pasal yang paling menjadi perhatian Komisi III, yakni yang mengatur tidak adanya peluang dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) pada setiap kasus yang ditangani Komisi itu.

"Dengan adanya pasal itu, KPK tidak boleh menghentikan setiap kasus korupsi yang ditanganinya, jadi semuanya harus `naik` ke persidangan," katanya.(*)

COPYRIGHT © 2009

Kerja Tim Delapan Hampir Berakhir

sumber : www.antaranews.com

Minggu, 8 November 2009 19:46 WIB 

Jakarta (ANTARA News) - Setelah hampir sepekan meminta keterangan dari berbagai pihak, kerja tim delapan (tim pencari fakta) untuk perkara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, mendekati akhir.

Salah satu anggota tim itu, Anies Baswedan, di gedung Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta Minggu menyatakan, tim delapan sudah memiliki gambaran apakah perkara Chandra Hamzah dan Bibit merupakan rekayasa atau bukan.

"Sudah mendekati final. Gambarannya sudah kelihatan," katanya.

Menurut Anies, petunjuk terjelas untuk gambaran tersebut terutama didapatkan setelah menggelar perkara Chandra dan Bibit bersama dengan kepolisian dan kejaksaan pada Sabtu malam, 7 November 2009.

Sesudah gelar perkara tim delapan dalam jumpa pers menyatakan, perkara hukum Chandra dan Bibit tidak memiliki bukti cukup karena kepolisian lebih banyak menggunakan petunjuk setelah keterangan Ary Muladi, yang menyatakan aliran dana berhenti pada Yulianto.

Anies mengatakan, pada Senin, 9 November 2009, tim delapan akan menggelar rapat internal untuk menyusun penilaian sementara. Penilaian disertai rekomendasi itu akan segera disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar kepala negara dapat mengambil langkah strategis.

Menurut Anies, rekomendasi tim delapan kepada Presiden Yudhoyono juga akan mencakup penilaian apakah perkara Chandra dan Bibit layak dilimpahkan ke pengadilan.

Salah satu anggota tim delapan, yang juga staf khusus Presiden bidang Hukum, Denny Indrayana, menjadwalkan pertemuan tim delapan dengan Presiden.

"Besok, mudah-mudahan, laporan tim sudah selesai dan bisa segera dapat waktu untuk bertemu Presiden," kata Anies.

Ia menambahkan, tim delapan tetap akan memanggil beberapa pihak lagi yang dianggap masih perlu didengar keterangannya. Namun, pemanggilan itu hanya untuk melengkapi rincian gambaran kesimpulan, yang telah diperoleh tim delapan.

Sebelumnya, anggota lain tim delapan, Todung Mulya Lubis, mengatakan bahwa terdapat beberapa pilihan rekomendasi, yang akan diserahkan kepada Presiden agar polemik kasus hukum Chandra dan Bibit cepat selesai.

Pilihan itu, menurut dia, adalah percepat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan atau pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) atas perkara Chandra dan Bibit oleh Kejaksaan Agung.

(*)

COPYRIGHT © 2009

Unjuk Rasa Pro KPK "Facebookers" Mulai Digelar

sumber : www.antaranews.com

Minggu, 8 November 2009 09:12 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Ratusan pengguna jejaring sosial maya "Facebook" berbagai kalangan dan usia menggelar unjuk rasa mendukung dua pimpinan non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu pagi.

Sekalipun acara yang diprakarsai Forum Facebookers Peduli Keadilan KPK itu baru dimulai sekitar pukul 08.00 WIB, namun sejak pukul 07.00 WIB para peserta aksi telah berkumpul di sekitar Bundaran HI sehingga agak memacetkan arus lalu lintas.

Sekitar pukul 07:20 WIB sebagian dari peserta aksi melakukan olah raga bersama yang disebut "Senam Indonesia Sehat Melawan Korupsi".

Sementara itu, di bagian yang lain dari Bundaran Hotel Indonesia, para demonstran berorasi dan menggelar dialog interaktif mengenai kasus yang dihadapi Bibit dan Chandra.

Sejumlah poster dan spanduk bergambar buaya dan cicak juga tampak dibawa para peserta.

Menurut keterangan dari laman Direktorat Lalu Lintas Polda Metropolitan Jakarta Raya aksi itu akan berlangsung hingga pukul 12:00 WIB.

Setelah berorasi dan menggelar dialog interaktif para peserta aksi akan long march dari depan gedung Deutsch Bank hingga kantor KPK melalui Jl Imam Bonjol, Menteng, dan Jl HR Rasuna Said, Kuningan.

Sementara itu pada Sabtu (7/11) sekitar pukul 06:30 WIB Gerakan Sejuta "Facebookers" telah mencapai target dengan menggalang 1.000.000 pendukung.

"Ini adalah awal," kata pemrakarsa gerakan, Usman Yasin, dalam wawancara di Metro TV di Jakarta, Sabtu pagi.

Gerakan Sejuta "Facebookers" yang diprakarsai oleh Usman Yasin pada 29 Oktober 2009 itu dipicu dari aksi penahanan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah karena dinilai polisi menghalang-halangi penyidikan.

Gerakan itu tidak hanya mendapat respons positif dari masyarakat dalam negeri, tetapi juga dari warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Bibit dan Chandra akhirnya ditangguhkan penahanannya oleh Mabes Polri sejak Selasa (3/11) malam. (*)

COPYRIGHT © 2009

UMNO dan TKI Kita

 

Sejarah senantiasa membuka mata. Sesudahnya, mari menyegarkan benak kita pada akronim ”Jas Merah”: jangan sesekali melupakan sejarah.
Bagi penikmat berita mancanegara, situasi Pemilu di Malaysia barangkali cukup mencuri perhatian. Di negeri jiran itu, banyak peristiwa yang terjadi belakangan ini, yang membuat sebagian dari kita tercenung dan terpaksa kembali merenung.

Diawali oleh tekenan Menlu Adam Malik dan Menlu Tunku Abdul Razak pada 11 Agustus 1966, maka berakhirlah konfrontasi Indonesia-Malaysia yang menguras uang dan tenaga. Normalisasi hubungan kedua tetangga ini dikenang dengan nama Jakarta Accord.

Sebagian pelaku sejarah menyebutnya titik balik atas hubungan dua negeri serumpun yang penuh intrik dan ketegangan. Ada memori yang mengisahkan tentang sebagian veteran yang memilih tinggal di Pulau Belakang Padang, pulau kecil di belakang Pulau Batam. Kota industri itu tadinya basis infiltrasi militer kita saat menggempur Malaysia.

Mereka inilah yang kemudian tercatat sebagai salah satu komunitas pertama yang menghuni Batam, wilayah Indonesia yang terjepit oleh kejayaan Singapura dan keangkuhan Malaysia.

Sejarah konfrontasi justru terjadi jauh sebelum aksi nyolong kesenian tradisionil dimulai. Hanya, di segala lini, kita nyaris selalu korban. Kekayaan budaya amblas, TKI kita pun kena libas.

Saya tentulah tak tahu rentetan peristiwa di zaman itu. Tahun segitu saja saya belum nongol ke bumi. Namun, sulit menyimpan sendiri film dokumenter berjudul The Special Operation in Malaya yang saya tonton baru-baru ini.

Documentary yang dicuplik dari rekaman video hitam-putih Des Alwi itu mengisahkan teramat besarnya sumbangan Indonesia terhadap eksistensi Melayu di negeri serumpun itu.

Coba saja, Des Alwi, sang pelaku sejarah, mengungkapkan bagaimana anak-anak Malaya tertegun setengah mati menyaksikan Hercules TNI-AU yang mendarat mulus di Kedah.

”Anak-anak Melayu itu sampai kebingungan melihat Komodor Susanto, yang berwajah Melayu asli, duduk di cockpit pesawat,” kata Des Alwi dalam wawancara dengan Metro TV. Des berjasa besar sebagai perantara normalisasi hubungan Malaysia-Indonesia.

Tentulah sulit memecahkan misteri kebingungan itu hingga terungkap ketidaktahuan anak-anak Malaya pada Matematika. Sebuah ilmu eksakta yang menjadi syarat dasar menguasai Aeronautika.

Semenjak itu, guru-guru Matematika dari pelosok Indonesia secara bertahap diekspor ke Malaysia. Anak-anak Melayu itu pun menikmati pencerahan yang ditransfer oleh ’saudara tua’ mereka. Itu baru jasa pendidikan.

Di ranah politik dan pemerintahan, Indonesia tak sebatas menyumbangkan konsep pemikiran. Namun terlibat jauh agar anak-anak Melayu di Malaysia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Film Special Operation in Malaya mengungkapkan operasi yang dimotori Indonesia untuk memenangkan UMNO dalam Pemilu. Malaysia yang dihadiahi kemerdekaan oleh Inggris harus menghadapi kenyataan banyaknya etnis Tionghoa dan India yang bermukim di negeri tersebut.

Keragaman etnis itu bermula dari politik eksplorasi sumber daya alam. Kolonialisme membuka pintu lebar-lebar bagi kiprah etnis Tionghoa di sektor perdagangan. Begitu juga etnis India yang didorong masuk untuk menambah kekurangan pekerja di sektor perkebunan.

Alhasil, pada masa akhir koloni, Malaysia terbelah dalam tiga etnis besar yakni Melayu, Tionghoa, dan India. Anak-anak Melayu yang intelektual amat gusar melihat kenyataan ini.

Film itu selanjutnya mengisahkan manisnya hubungan bersaudara yang dibangun oleh semangat kemelayuan antara dua negeri serumpun. Anak-anak bumiputera Malaysia, yang punya UMNO sebagai landasan politik, bertarung dalam Pemilu yang juga diikuti partai-partai besar yang mengakomodasi kepentingan etnis Tionghoa dan India. Kalkulasi sementara sulit membendung etnis Tionghoa yang unggul secara populasi.

Maka, ‘Special Operation’- seperti yang tersebut di judul film itu- dimulai saat anak-anak Malaya meminta bantuan Indonesia dalam memenangkan Pemilu. Ajakan itu disambut sukacita pemerintah kita.

Adalah Jenderal Benny Moerdani, sang arsitek intelijen Indonesia, yang memimpin operasi khusus pemenangan UMNO. Dalam otobiografinya bertajuk ”Benny- Tragedi Seorang Loyalis” (2007), saya menyimak bagaimana kelekatan Benny dengan para pejabat tinggi Malaysia.

Benny diangkat oleh founding father CSIS, Ali Moertopo, memimpin operasi pengangkutan ribuan orang Indonesia ke sejumlah negara bagian di Malaysia. Tujuannya menjadikan mereka WN Malaysia yang memberikan suara kepada UMNO. Misi itu berujung manis: UMNO memenangkan Pemilu dan menguasai pemerintahan.

Tak sampai di situ, Malaysia juga meminta budi baik Indonesia ”meminjamkan” begawan ekonomi Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo merumuskan konsep perekonomian negeri itu. Soemitro berjasa luar biasa menyusun regulasi yang memberikan kaum bumiputera segala keleluasaan berbisnis dari pemerintah.

Fasilitas yang mereka terima tak sama dengan yang diberikan kepada pengusaha etnis lain. Anak-anak Melayu dibukakan kesempatan seluas-luasnya menjadi pengusaha.

Soemitro juga menyusun kuota 20 persen birokrasi agar diberikan kepada kaum bumiputera. Sekali lagi, Malaysia menikmati buah perdamaiannya dengan negeri serumpun.

Nah, pada saat itulah Malaysia mengalami kekosongan pekerja di sektor-sektor informal. Mereka mulai gengsi menjadi pembantu RT, penjaga toko, atau buruh perkebunan bergaji rendah.

Maka, dimulailah politik balas jasa. Malaysia meminta orang-orang Indonesia mengisi kekosongan pekerja yang ditinggalkan anak-anak Malaya yang naik kelas sosial. Kedatangan TKI itu juga bagian dari strategi memperkuat basis Melayu di negeri jiran.

Awalnya, warga Malaysia menerima TKI dengan sukacita, layaknya saudara serumpun: saudara yang memenangkan mereka menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Sayangnya, waktu juga yang bicara. Anak-anak Malaya lupa kacang pada kulitnya. UMNO yang menguasai pemerintahan juga mulai mengabaikan sejarah.

”Keangkuhan memupuskan ikatan sejarah. TKI ke Malaysia itu ada bukan gara-gara uang semata. Ada sejarah besar di baliknya,” kata pengamat geopolitik Pitut Suharto, yang juga terlibat dalam operasi khusus memenangkan UMNO pada masa itu.

UMNO yang digerakkan anak-anak bumiputera menghadapi tekanan pelik pada Pemilu tahun ini. Koalisi Barisan Nasional yang dimotori UMNO terancam oleh kian mengerasnya oposisi yang didominasi etnis Tionghoa dan India.

Oposisi itu tergabung dalam Partai Aliansi Rakyat dan partai-partai lain yang dihimpun oleh 56 persen etnis Tionghoa di Malaysia. Mereka juga yang selama ini sulit tersentuh fasilitas istimewa dalam berusaha. KKN yang menggerogoti UMNO adalah juga akarnya.

Ada pula barisan sakit hati yang dipicu oleh sikap diskriminatif terhadap etnis India yang miskin dan tertindas. Aksi demonstrasi yang acap dijawab dengan kekerasan semakin memukul citra UMNO sebagai partai berkuasa yang tak memayungi semua golongan.

Kenyataan ini belum termasuk kehilangan dukungan dari orang-orang Indonesia yang sudah menjadi warga Malaysia. Dalam akal sehat saya, sulit rasanya menyoblos suara bagi pemerintah yang membiarkan rakyatnya menendang, memukul, menjambak, meludahi TKI yang masih saudara sendiri.

UMNO sekarang ini betul-betul di persimpangan jalan. Anak-anak bumiputera yang hampir setengah abad lenggang-kangkung di negerinya sendiri memasuki fase paling kritis jika UMNO kalah dalam Pemilu.

Etnis Tionghoa, India, dan ”BSH” yang digalang oleh mantan Deputi PM Anwar Ibrahim sudah berencana mengamandemen konstitusi Malaysia yang dinilai timpang sebelah. Syaratnya cuma menggusur UMNO dari pemerintahan dan menguasai 2/3 kursi di parlemen.

Jika itu terjadi, maka kita tinggal menonton bagaimana anak-anak Malaya yang angkuh itu belajar hidup tanpa fasilitas yang disuapi pemerintah.

Saya khawatir jangan-jangan lima tahun lagi mereka yang datang ke Indonesia. Kita pun merazia mereka dengan ”Opsus anti-TKM”. ha-ha-ha. (*)

TKI Jadi Korban Perkosaan di Malaysia

sumber : www.antaranews.com
Sabtu, 7 November 2009 23:43 WIB 

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia didampingi oleh agensinya di Malaysia, membuat laporan polisi karena diduga telah menjadi korban perkosaan di Malaysia.

Modus terjadinya tindak kejahatan tersebut adalah saat korban saat disuruh (dipimjam) untuk membantu membersihkan rumah salah satu keluarga dari majikannya di Bukit Mahkota, Bangi, Selangor.

Kepala polisi Kajang, Selangor, Shakaruddin Che Mood membenarkan adanya laporan polisi mengenai kasus tersebut.

Menurut pemberitaan media massa di Malaysia Sabtu, pelaku yang berusia 40 tahun meminjam pembantu adiknya selama beberapa hari untuk membersihkan rumah barunya di Bukit Mahkota, sebelum dilakukan acara selamatan rumah baru.

Majikan perempuan menyetujuinya. Dibawalah pembantu Indonesia dari rumah majikan di Wangsa Maju, Kuala Lumpur, ke Bukit Mahkota, Bangi.

Pada saat tidak berada di rumah majikannya itulah korban diduga menjadi korban perkosaanan.

Pembantu itu kemudian melaporkan kasus yang dialaminya ke agensinya. Didampingi agensi, pembantu itu membuat laporan polisi di Kajang, Selangor. Polisi langsung membekuk pelaku dan menahan untuk penyidikan.

Sementara pembantu langsung dibawa ke rumah sakit setelah itu dibawa ke kedutaan.

Polisi Malaysia berjanji akan memprioritaskan kasus ini dan mengatakan korban mengalami trauma dan enggan bekerja lagi di Malaysia.(*)

COPYRIGHT © 2009

Tim Delapan: Perkara Belum Miliki Bukti Cukup Kuat

sumber : www.antaranews.com

Sabtu, 7 November 2009 23:34 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Tim delapan menilai berkas perkara Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto belum memiliki bukti cukup kuat untuk memenuhi dakwaan pemerasan yang dituduhkan kepada dua pimpinan non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Dalam konferensi pers usai menggelar perkara Chandra dan Bibit bersama dengan penyidik kepolisian dan kejaksaan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Sabtu malam, salah satu anggota tim delapan Todung Mulya Lubis mengatakan alur terputus dari keterangan Ary Muladi benar-benar sangat fatal untuk langsung disambungkan dengan tuduhan penerimaan uang oleh Bibit dan Chandra.

"Kita melihat `missing link` dari Ary Muladi itu benar-benar sangat fatal. Kita melihat banyak petunjuk-petunjuk yang sebenarnya masih belum bisa kita jadikan sebagai bukti yang kuat. Kita masih bertanya apakah petunjuk itu bisa," jelas Todung.

Anggota tim yang lain, Anies Baswedan, mengatakan dari paparan yang disajikan penyidik Mabes Polri dalam gelar perkara, tim delapan menilai setelah kesaksian Ary Muladi kronologi perkara yang disusun oleh Mabes Polri lebih banyak menggunakan petunjuk.

"Dari Ary Muladi lebih banyak digunakan petunjuk. Masih banyak pertanyaan bagaimana petunjuk itu bisa mengarah kepada aktor-aktor," ujarnya.

Anies mencontohkan petunjuk yang digunakan oleh penyidik adalah jika seseorang mengaku memberikan uang kepada orang lain tetapi tidak bisa menjelaskan di mana atau tidak ada saksi yang menyaksikan, maka penjelasan tersebut tentu tidak dapat dijadikan alat bukti.

"Kalau misalnya saya mengaku memberikan uang kepada Bang Buyung, tetapi tidak bisa jelaskan di mana, kapan atau saksi yang menyaksikan, lalu bagaimana penjelasan saya dapat dijadikan bukti bahwa Buyung terima uang dari saya. Ini tidak bisa digunakan petunjuk saja, misalnya karena Bang Buyung parkir mobil dekat saya atau tiket parkir yang sama," tutur Anies.

Dalam kesaksian Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Ary Muladi mengubah keterangannya. Semula ia mengaku menyerahkan uang dari Anggodo Widjojo langsung kepada Deputi Penindakan KPK Ade Raharja untuk diteruskan kepada pimpinan KPK.

Namun, Ary mengatakan keterangannya tersebut bohong dan ia mengaku sama sekali tidak mengenal Ade Raharja maupun pimpinan KPK. Ary kemudian mengatakan ia menyerahkan uang dari Anggodo kepada Yulianto yang kini tidak diketahui keberadaannya. Kepada Ary, Yulianto mengaku telah menyerahkan uang tersebut kepada Ade Raharja untuk diteruskan kepada pimpinan KPK.

Tim delapan pada Minggu 8 November 2009 akan membahas secara detil hasil gelar perkara dengan kepolisian dan kejaksaan pada Sabtu malam. Menurut Anies, tim delapan berharap dapat menghasilkan penilaian awal dari pembahasan gelar perkara tersebut.

Anis mengatakan dalam memberikan penilaian tim delapan lebih mengedepankan rasa keadilan dibanding sekedar terpenuhinya aspek legal formal dari dakwaan yang dituduhkan kepada Chandra dan Bibit.

Sementara itu, anggota tim delapan Amir Syamsuddin mengatakan kejaksaan dalam gelar perkara mengakui hanya meyakini satu pasal dari tiga pasal yang didakwakan kepada Chandra dan Bibit.

Menurut Ketua tim delapan, Adnan Buyung Nasution, hasil gelar perkara kepolisian dan kejaksaan bersama dengan tim juga memberi keuntungan bagi kejaksaan karena semua masukan yang diberikan tim delapan berguna untuk melengkapi perkara Chandra dan Bibit.

"Justru masukan ini didengar agar mereka untuk bahan kasus itu tidak tergesa-gesa P21. Jadi kami berikan masukan-masukan supaya mereka teliti," demikian Adnan.(*)

Adhie: Pergantian Kepala Staf Batu Locatan SBY Copot Kapolri & JA

sumber : www.detik.com

Minggu, 08/11/2009 05:36 WIB

Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta - Pergantian 3 kepala staf Tentara Nasional Indonesia secara serentak dinilai tak bisa dilepaskan dari kekisruhan KPK vs Polri belakangan ini. Langkah ini dilakukan sebagai batu loncatan Presiden untuk kemudian mencopot Kapolri dan Jaksa Agung.

Demikian dikatakan mantan Jubir Kepresidenan era Gus Dur, Adhie Massardi di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Sabtu (7/11/2009) malam.

"Ini (pergantian) bisa dilakukan sebagai batu loncatan agar tidak mencolok, agar terlihat seperti pergantian reguler (Kapolri dan JA)," kata Adhie.

Menurut Adhie, hal ini bisa jadi sebuah blunder. Sebab sejumlah rakyat menginginkan pergantian Kapolri dan Jaksa Agung terkait kekisruhan KPK vs Polri, bukan pergantian rutin biasa.

"SBY diharapkan bersikap seperti Gus Dur dan Habibie. Ketika TNI saat itu jadi simbol buruk masyarakat, Prabowo mundur dan Wiranto mundur. Mereka mundur dengan legowo dan bisa menjelaskan kepada masyarakat alasannya mereka cinta korps TNI, mereka tidak mau jadi simbol kesalahan di masyrakat. Dan mereka justru jadi dapat simpatik besar dari masyarakat," jelas Adhie.

Pergantian 3 kepala staf ini, lanjut Adhie, akan menyakitkan bagi tubuh TNI sendiri. "Ini sama saja dengan menyelesaikan masalah dengan masalah baru," pungkasnya.

Seperti diberitakan, KSAD Jenderal TNI Agustadi Sasongko akan digantikan Letjen TNI George Toisutta yang saat ini menjabat Pangkostrad. KSAL akan dipercayakan kepada Laksamana Madya Agus Suhartono, menggantikan Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno. Saat ini, Agus Suhartono masih menjabat sebagai Irjen Dephan.

Sementara KSAU akan dijabat Marsekal Madya Imam Sufaat, menggantikan Marsekal Subandrio. Saat ini, Imam Sufaat menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Angkatan Udara.

(mpr/lrn)