salam hangat

kami pengelola blog ini mengucapkan selamat membaca.masukan yang berharga dari kawan-kawan blog akan semakin memperkaya kami.

terima kasih

Kamis, 29 Oktober 2009

Dua Pimpinan KPK ditahan, Ketua Sementara KPK Dikabarkan Akan Mundur.

sumber : www.vivanews.com
 Tumpak Panggabean akan mengundurkan diri setelah menyerahkan bukti rekaman ke MK.

Mantan Wakil Ketua KPK, Tumpak H Panggabean (Antara)
VIVAnews - Tumpak Hatorangan Panggabean, dikabarkan bakal mundur sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengunduran diri ini menyusul ditahannya Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, dua pimpinan nonaktif.

Menurut sumber VIVAnews, Tumpak akan mengundurkan diri setelah menyerahkan bukti rekaman ke Mahkamah Konstitusi. Namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak KPK mengenai kabar ini.

Beberapa saat yang lalu, Bibit dan Chandra, ditahan penyidik Mabes Polri. Bibit dan Chandra adalah tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan. Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangannya saat mencekal bos PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo dan mencabut cekal bos PT Era Giat Prima Joko Soegiarto Tjandra.

Selain kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan, Bibit dan Chandra juga diduga telah memeras Anggoro. Mereka dituduh telah menerima uang dari Anggoro.

Sebagaimana diketahui, Bibit dan Chandra saat ini tengah mengajukan permohonan Uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka meminta Mahkamah membatalkan Pasal 32 Ayat 1 huruf c UU KPK yang berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena : menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan."

Menurut mereka Pasal ini tidak menghormati azas kepastian hukum dan azas proporsionalitas. Mereka meminta mahkamah menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Bibit dan Chandra untuk mengeluarkan putusan sela dalam sidang uji materi UU KPK. Mahkamah meminta presiden menunda pemberhentian tetap terhadap keduanya sampai ada putusan terkait uji materi UU KPK di MK.

Namun MK tidak mengabulkan permohonan Bibit dan Chandra untuk menghentikan proses hukum di kepolisian dan kejaksaan. Alasannya, MK tidak berwenang dan tidak bisa mencampuri urusan pengadilan.
• VIVAnews

Rabu, 28 Oktober 2009

Presiden: Gaji Menteri Sudah Lama Tidak Naik

sumber : www.antaranews.com
Selasa, 27 Oktober 2009 16:35 WIB
Presiden: Gaji Menteri Sudah Lama Tidak Naik

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan gaji pejabat negara seperti presiden, wapres dan menteri tidak pernah naik dalam lima tahun terakhir dan itu merupakan hal langka dalam pemerintahan.

"Ini atas instruksi presiden bahwa dalam lima tahun terakhir gaji presiden, wapres dan menteri tidak pernah naik, ini hal langka dalam tata kelola pemerintahan kalau diukur secara internasional, yang biasanya ada penyesuaian," kata Juru Bicara Presiden Dino Patty Djalal di kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.

Menurut Dino, instruksi presiden untuk mengkaji soal gaji pejabat negara itu sudah disampaikan kepada Menteri PAN dan Menkeu untuk dikaji kemungkinannya.

"Presiden menyebutkan bahwa dalam lima tahun belakangan ini, yang diutamakan untuk naik adalah gaji pegawai negeri, pejabat negara menengah ke bawah. Ini adalah instruksi presiden yang sangat jelas dan sistematis," kata Dino.

Selain itu, mengenai isu kenaikan gaji pejabat negara lima tahun ke depan, menurut Dino, Presiden mengharapkan agar hal itu dimasukkan dalam kerangka yang tepat dan adil.

"Jangan bersifat parsial atau situasional dan dilakukan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik," katanya.

Persoalan rencana kenaikan gaji menteri belakangan menjadi polemik setelah pemerintah melontarkan rencana tersebut, namun beberapa pihak menolaknya karena dianggap kabinet belum lama dibentuk dan belum bekerja banyak.(*)

Selasa, 27 Oktober 2009

16.000 Korban Gempa Belum Terima Bantuan Lauk-pauk

sumber : www.antaranews.com
Selasa, 27 Oktober 2009 01:10 WIB
Pariaman (ANTARA News) - Sekitar 16.000 warga korban gempa 7,9 SR di jorong-jorong (kampung) pada tiga Nagari (desa) di Kecamatan VII Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, hingga hari ke 26 pasca bencana belum juga menerima bantuan uang lauk-pauk dari pemerintah kabupaten setempat.

"Korban itu tinggal di Nagari Limau Puik, Kudu dan Padang Alai," tokoh masyarakat setempat Syahril Amiruddin kepada ANTARA di Pariaman, Selasa.

Ia memberi rincian, korban belum menerima bantuan lauk-pauk di Nagari Limau Puruik sekitar 3.000 orang, Nagari Kudu (5.000) dan Nagari Padang alai (8.000).

Ia menyebutkan, data korban yang belum menerima bantuan diberikan oleh pemuka masyarakat di tiga Nagari tersebut dan hal ini sangat disayangkan karena bencana sudah terjadi sejak 26 hari.

"Bahkan di jorong-jorong lainnya bantuan itu sudah mulai dicairkan, tapi mengapa korban di nagari-nagari itu belum juga mendapatkan bantuan tersebut," tambahnya.

Syahril mengaku, sangat mengenal jorong, pemuka dan warga di daerah itu karena selain putra setempat, lokasi itu juga daerah pemilihannya pada saat Pemilu 2009.

Ia mengatakan, tidak mengerti mengapa bantuan untuk korban di tempat itu belum juga cair, padahal dana lauk-pauk sudah diserahkan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Saat masalah ini ditanyakan ke Camat setempat, beliau justru mengatakan bantuan dana lauk-pauk hanya bagi 5.000 kepala keluarga (KK) yang rumahnya roboh, sedangkan korban yang belum menerima bantuan itu juga yang rumahnya rusak berat akibat gempa, tambahnya.

"Kami mempertanyakan kemana uang lauk-pauk bagi para korban tersebut. Kami juga khawatir dana itu akan dicairkan bersamaan dengan datangnya bupati sebagai bagian dari promosi menjelang Pilkada 2010," katanya.

Pemprov Sumbar telah menerima seluruh dana bantuan lauk-pauk bagi korban gempa dari pemerintah pusat dan telah pula menyalurkan semuanya kepada pemerintah kabupaten dan kota yang daerahnya kena bencana tersebut.

"Semua dana bantuan lauk-pauk telah kita serahkan ke pemerintah kabupaten/kota dan diharapkan pemda-pemda tersebut mempercepat mendistribusiannya kepada kecamatan hingga ke tangan korban yang membutuhkan," kata Plt Gubernur Sumbar, Marlis Rahman.

Bantuan dana lauk pauk diserahkan dalam tiga tahap oleh Pemprov Sumbar, yang masing-masingnya sebesar Rp22 miliar dan distribusikan ke korban gempa sebesar Rp5.000 per orang per hari untuk satu bulan dalam masa tanggap darurat, tambahnya.

Marlis mengharapkan Pemkab dan Pemkot penerima dana bantuan secepat mungkin menindaklanjutinya dengan melakukan penyerahan dana lauk-pauk kepada korban, agar masyarakat yang terkena bencana sedikit banyak terobati keluh kesahnya.

Bantuan uang lauk-pauk itu diberikan kepada sekitar 500 ribu warga yang menjadi korban gempa karena rumahnya rusak berat atau roboh rata dengan tanah akibat gempa 7,9 SR yang terjadi 30 September 2009.

Dana lauk-pauk itu bersumber dari APBN 2010 yang disalurkan ke Sumbar melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Marlis mengingatkan, semua bentuk bantuan bencana termasuk uang lauk-pauk akan pertanggungjawabkan data penyaluran dan kegiatan yang dilakukan secara transparan dan jelas termasuk siapa yang menerimanya.

Gempa 7,9 SR diikuti tanah longsor di Sumbar menyebabkan 1.117 orang meninggal dunia, 135.448 unit rumah warga rusak berat yang sebagian besar di antaranya roboh rata dengan tanah.

Kemudian, 65.380 unit rumah rusak berat dan 70.604 unit rusak ringan. Lalu, 254 unit gedung pemerintahan rusak berat dan roboh, 83 unit gedung rusak sedang serta 105 unit rusak ringan.(*)
COPYRIGHT © 2009

Senin, 26 Oktober 2009

Hendarman Panggil Ritonga Terkait Kasus Rekayasa

Senin, 26 Oktober 2009 15:55 WIB
Hendarman Panggil Ritonga Terkait Kasus Rekayasa
Jaksa Agung, Hendarman Supandji (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) - Jaksa Agung Hendarman Supandji mengakui sudah memanggil Wakil Jaksa Agung (Waja) Abdul Hakim Ritonga terkait dugaan beredarnya rekaman perbincangan antara oknum petinggi Kejagung dengan Mabes Polri dalam rekayasa penetapan tersangka pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya baru klarifikasi ke Pak Waja," katanya, di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, tim pengacara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah, memastikan akan mengungkap bukti dugaan rekayasa kasus yang menjerat pimpinan KPK.

Jaksa Agung menyatakan pertemuan dengan Waja itu, masih klarifikasi saja. "Masak klarifikasi saya kasih tahu," katanya.

Salah satu anggota tim pengacara pimpinan KPK, Trimoelja D Soerjadi, menyatakan, bukti itu akan kita ungkap pada saat yang tepat.

Trimoeldja mengatakan, hal itu adalah keputusan rapat tim pengacara beserta Bibit dan Chandra.

Menurut dia, bukti itu akan diungkapkan oleh Bibit dan Chandra serta tim pengacara. Mereka masih merahasiakan cara pengungkapan bukti tersebut.

Namun, Trimoelja mengatakan, salah satu cara mengungkap adalah dengan menyerahkan bukti tersebut kepada pihak yang dianggap tepat.

"Yang menyerahkan tersangka, langsung atau melalui penasihat hukum, yang penting dari pihak tersangka," katanya.

Trimoelja menolak membeberkan jenis dan bukti yang dimaksud. Dia juga menolak menjelaskan asal bukti tersebut.

"Yang jelas, bukti itu kita dapat dari cara yang sah," katanya menambahkan. (*)
COPYRIGHT © 2009

Minggu, 25 Oktober 2009

Rossi Bangga Raih Gelar Moto GP ke-7

sumber : www.vivanews.com
ossi
Marco Tampubolon
Valentino Rossi (AP Photo/Lai Seng Sin)
VIVAnews - Valentino Rossi akhirnya berhasil mengunci gelar juara dunia MotoGP 2009. Pembalap Fiat Yamaha itu menyambutnya dengan penuh kegembiraan.

Rossi finish di urutan ke-3 pada GP Malaysia, Minggu, 25 Oktober 2009. Hasil ini membawanya tampil sebagai juara dunia Moto GP 2009 sekaligus mengakhiri perlawanan rekan setimnya, Jorge Lorenzo.

Saat ini, Rossi telah mengantongi 286 poin. Sedangkan pesaing terdekatnya, Jorge Lorenzo hanya mengantongi 231 poin. Meski masih menyisakan GP Valencia, Rossi sudah tidak terkejar lagi.

"Ini merupakan penghargaan yang luar biasa," kata Rossi kepada situs Autosport, Minggu, 25 Oktober 2009.

Bagi Rossi, ini merupakan gelar MotoGP kelas primernya yang ketujuh. Sedangkan dua gelar juara dunia lainnya diraih saat tampil di kelas 125 cc dan 250 cc.

"Bagi saya ini merupakan gelar juara dunia ke-9 dan ketujuh di Moto GP. Jadi, saya harus berterimakasih kepada semua orang di Yamaha hingga garasi yang telah membantu saya meraih gelar ini," kata Rossi.

Rossi sebenarnya tampil kurang meyakinkan di awal lomba GP Malaysia. The Doctor hanya yang sukses meraih pole position bahkan sempat melorot hingga posisi ke-9.

Tak hanya itu, pesaing terdekatnya Jorge Lorenzo bahkan sempat berada di depannya hingga lap ke-7. Namun berkat pengalamannya, Rossi akhirnya berhasil menggusur Lorenzo dari posisi ke-4.

Di penghujung lomba, Rossi mendapat keuntungan setelah pembalap Repsol Honda, Dovisioso terjatuh di lap ke-16. Sebelumnya Dovisioso berada di peringkat ke-3 sebelum akhirnya digantikan oleh Rossi hingga balapan usai.

Pada kesempatan yang sama, Rossi juga mengucapkan selamat kepada rekan setimnya, Jorge Lorenzo. Menurut Rossi, pembalap Spanyol itu telah memberikan perlawanan yang cukup ketat dalam perebutan gelar juara dunia.
• VIVAnews

Kader Golkar Terlibat Video Mesum Akan Dipecat

sumber : www.antaranews.com
Minggu, 25 Oktober 2009 18:13 WIB 
Ternate (ANTARA News) - Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara (Malut) Ahmad Hidayat Mus (AHM) mengatakan akan memecat kader Golkar yang diduga ikut terlibat dalam kasus penyebaran video mesum yang ditudingkan kepadanya.

"Kami akan gelar rapat internal di tingkat partai untuk membahas persoalan beredarnya video mesum yang dituduhkan kepada saya selaku Ketua Golkar Malut," kata Ketua DPD I Partai Golkar Malut Ahmad Hidayat Mus di Ternate, Minggu.

Menurut dia, langkah secara organisasi dilakukan sebagai upaya untuk menjaga citra Partai Golkar karena selama ini merupakan partai besar yang memiliki massa riil dan menempatkan diri pemenang pada pemilu legislatif 2009.

Sanksi akan diberikan karena dia menduga ada sejumlah kader Golkar Malut yang mendalangi beredarnya video mesum itu, bahkan ada pengurus Partai Golkar Malut yang memimpin aksi demo 19 Oktober 2009 lalu.

AHM yang juga Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) menduga langkah tak etis dilakukan oleh sejumlah kader Golkar merupakan langkah untuk menjegalnya selaku Ketua DPD Golkar Malut, dan diduga upaya ini digiring karena tak ada lagi langkah politis untuk menjatuhkannya sebagai orang nomor satu di Golkar Malut.

Dugaan itu dialamatkan ke internal kader Golkar Malut karena sejumlah aksi demo oleh massa yang menamakan diri Forum Pemuda Beringin di depan Kantor Golkar Malut dan Polda Malut terkait video mesumnya bersama seorang wanita yang banyak beredar di telefon seluler.

Selain itu, persaingan untuk duduk menjadi Ketua DPD I Partai Golkar semakin terbuka seiring dengan akan digelarnya pilkada serentak di kabupaten/kota di Malut yang memacu manuver politik para kadernya untuk ikut bertarung dengan cara tak bermoral.

Untuk membuktikannya tidak terlibat dalam video mesumnya, AHM bersama kuasa hukumnya, Sabtu, melapor ke Polda Malut terkait dengan kasus penyebaran video mesum yang ditudingkan kepada dirinya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Malut Surahman Husen menilai sebagai kader Golkar merasa video mesum yang diduga AHM dengan seorang wanita yang beredar di telefon seluler telah mencoreng nama baik Partai Golkar, sehingga AHM harus segera diberhentikan sebagai Ketua Golkar Malut.

Video yang berdurasi sekitar dua menit tujuh detik tersebut diduga mirip wajah Ketua DPD Partai Golkar Malut sedang melakukan tindakan amoral dengan seorang wanita selingkuhannya.

Menurut Surahman, tindakan yang diduga dilakukan AHM tersebut akan merusak citra Partai Golkar di Malut, dan kalau ini dibiarkan akan mempengaruhi hasil pilkada yang akan berlangsung 2010 mendatang di Malut.(*)
COPYRIGHT © 2009

Menko Ekonomi: Kenaikan Gaji Menteri Sedang Dibahas

sumber : www.antaranews.com
Minggu, 25 Oktober 2009 16:32 WIB | Ekonomi & Bisnis | Makro | Dibaca 220 kali
Menko Ekonomi: Kenaikan Gaji Menteri Sedang Dibahas

Hatta Radjasa (ANTARAFOTO/dokumentasi)
Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan bahwa pengaturan gaji menteri pada kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sedang dalam pembahasan.

"Pengaturan gaji tertuang dalam peraturan pemerintah. Saya tidak bilang pasti naik, namun ada pertimbangan," ujarnya usai pelepasan peserta gerak jalan di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, kenaikan dan pengaturan gaji menteri berbeda dengan sistem renumerasi yang memerlukan parameter kinerja jelas, karena pengaturan mengenai gaji merupakan amanah dari peraturan pemerintah.

"Ini berbeda dengan sistem remunerasi yang merupakan hasil reformasi birokrasi di setiap departemen karena renumerasi bisa turun tergantung dari kinerja yang dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya pada Jumat (23/10) Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan rencana kenaikan gaji menteri bukan muncul bersamaan dengan kabinet baru.

"Hanya gaji menteri dan presiden/wakil presiden yang belum naik, namun semuanya didahului dengan aturan, tidak serta merta naik," ujarnya.

Menneg Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menambahkan kenaikan gaji akan ditentukan berdasarkan kondisi keuangan pemerintah.

Mantan Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menambahkan diperlukan sistem remunerasi dan penggajian yang jelas untuk para menteri karena beban kerja dan tantangan berat untuk menopang keberhasilan presiden menjalankan tugas.
(*)
COPYRIGHT © 2009

Jika TPI Pailit, 1.083 Pekerja Terancam PHK

sumber : www.vivanews.com
Aliansi Jurnalis Independen menyerukan pekerja TPI segera membentuk serikat pekerja.
Minggu, 25 Oktober 2009, 08:19 WIB
Arfi Bambani Amri
Ilustrasi Media (um.dk)
VIVAnews - Putusan pailit yang dijatuhkan majelis hakim Pegadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), 14 Oktober 2009 lalu, kini membuat resah 1.083 pekerja stasiun teve milik grup  Media Nusantara Citra (MNC) itu. Putusan tersebut dinilai bisa berimbas buruk atas diabaikannya hak-hak pekerja hingga  pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

Aliansi Jurnalis Independen menyatakan, jangan sampai hak-hak para pekerja di TPI terabaikan ketika putusan pailit dilaksanakan. "Selama ini pekerja hanya masuk dalam “hitungan” terakhir pengusaha yang perusahaannya dipailitkan oleh pengadilan. Pekerja tidak memperoleh hak-haknya karena semua asset perusahaan telah habis dibagi-bagikan kepada pihak lain, seperti kreditor dan kalangan pemegang saham," ujar Aliansi dalam siaran pers yang diteken Ketua AJI Nezar Patria dan Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI, Winuranto Adhi, itu, Sabtu 24 Oktober 2009.

Sengkarut pailit TPI bermula dari gugatan Crown Capital Global Limited yang mengklaim memegang obligasi TPI senilai US$ 53 juta. Obligasi itu diterbitkan pada 24 Desember 1996 dan jatuh tempo pada 24 Desember 2006. Tapi hingga tanggal jatuh tempo, TPI tak kunjung melunasi utang tersebut sehingga Crown pun mengajukan gugatan pailit.

Meskipun dalam pada neraca keuangan TPI pada 2007 dan 2008 utang obligasi itu tak tercantum lagi, namun majelis hakim berpendapat sepanjang persidangan tidak ada pihak yang membuktikan pelunasan tagihan pada 2007 dan 2008. Majelis hakim menilai permohonan pailit Crown Capital memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Majelis berpendapat utang tersebut terbukti belum dilunasi hingga kini.

Kini, TPI yang memiliki market share 10% dari 40 juta pemirsa di Tanah Air 75% sahamnya dimiliki PT MNC. Perusahaan ini menguasai saham TPI melalui PT Berkah Karya Bersama. MNC adalah anak usaha PT Global Mediacom Tbk yang dulu bernama PT Bimantara Citra dan dikendalikan Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo (Hary Tanoe).

Sebelumnya juragan TPI adalah Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut). Nah, manajemen TPI saat ini menyatakan obligasi tadi hanya akal-akalan untuk menutupi dugaan penggelapan uang TPI yang dilakukan oleh pemilik lama, Siti Hardiyanti Rukmana.

Terlepas dari pertarungan para kapitalis media tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia memandang pemenuhan hak-hak pekerja media harus tetap diutamakan. Jalan yang ditempuh Serikat Pekerja TPI untuk mengonsolidasikan diri mengantisipasi pelanggaran hak-hak pekerja jika TPI benar-benar pailit tentunya harus didukung.

Berkaca dari kasus TPI dan sejumlah kasus lain, AJI Indonesia menyerukan kepada seluruh pekerja media di Indonesia untuk bersatu membangun kekuatan dan solidaritas dalam wadah serikat pekerja media. Keberadaan serikat pekerja media tak hanya diperlukan untuk menjadi pemadam kebakaran: muncul ketika terjadi masalah. Dalam catatan AJI Indonesia, pelanggaran terhadap hak-hak pekerja media tidak hanya terjadi tatkala perusahaan dalam keadaaan kolaps tetapi juga terjadi ketika sebuah perusahaan media dalam keadaan normal, sehat walafiat secara ekonomi dan bisnis.
• VIVAnews

Hancurkan Blackburn, Chelsea Geser MU

Minggu, 25 Oktober 2009 02:23 WIB 
Hancurkan Blackburn, Chelsea Geser MU
Frank Lampard (REUTERS/Dylan Martinez)
Jakarta (ANTARA News) - Setelah menggulung Blakcburn Rovers dengan skor 5-0, Chelsea kembali ke tampuk puncak klasemen Liga Premier menggeser Manchester United yang kini terpatu dua poin di bawah Chelsea.

Pesta gol Chelsea diawali dari gol bunuh diri pemain Rovers, Gael Givet, disusul Frank Lampard menit 47, Michael Essien menit 52, penalti Lampard menit 59, dan ditutup sempurna oleh Didier Drogba di menit 63.

Selain Chelsea, tiga klub Liga Premier lainnya sukses mencetak kemenangan di pertandingan Sabtu waktu Inggris itu.

Birmingham City berhasil menaklukan tamunya Sunderland dengan 2-1, Wigan Athletic mempermalukan Burnley di kandangnya dengan 3-1, dan Stoke City menjungkalkan Tottenham Hotspur di kandanganya sendiri dengan skor 1-0.

Sementara Aston Villa nyaris dipermalukan oleh Wolverhampton sebelum kemudian gol Gabriel Agbonlahor menyelamatkan muka Villa sehingga skor menjadi seri 1-1.

Tim lain yang bermain seri pada pertandingan Sabtu itu adalah Hull City dan Portsmouth yang sama-sama tidak bisa mencetak gol.

Berikut klasemen sementara Liga Premier sampai pertandingan terakhir Sabtu dan Minggu dini hari WIB.

1 Chelsea 10 10 24
2 Man Utd 9 9 22
3 Tottenham 10 10 19
4 Arsenal 8 8 18
5 Man City 8 8 17
6 Aston Villa 9 9 17
7 Sunderland 10 10 16
8 Liverpool 9 9 15
9 Stoke City 10 10 15
10 Wigan Athletic 10 10 13
11 Burnley 10 10 12
12 Everton 8 8 11
13 Fulham 8 8 10
14 Birmingham 10 10 10
15 Blackburn 9 9 10
16 Wolves 10 10 9
17 Bolton 8 8 8
18 Hull City 10 10 8
19 West Ham Utd 8 8 5
20 Portsmouth 10 10 4

Sumber: premierleague.com

Sabtu, 24 Oktober 2009

Bupati Melapor Terkait Video Mesum

sumber : www.antaranews.com
Sabtu, 24 Oktober 2009 22:36 WIB
Ternate (ANTARA News) - Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara (Malut), Ahmad Hidayat Mus (AHM) bersama kuasa hukumnya melapor ke Polda Malut terkait dengan kasus penyebaran video mesum yang ditudingkan kepada dirinya.

"Selama hampir empat jam kami dimintai keterangan terkait dengan video mesum yang disebarkan oleh sejumlah pihak melalui telpon genggam, kemudian dipublikasikan. Padahal, yang melakukan adegan itu bukan Bupati Kepsul," kata kuasa hukumnya, Eggi Sudjana di Ternate, Sabtu.

Ia yakin, pengedaran video berdurasi 2 menit, 7 detik dengan mencantumkan nama AHM sebagai "bintangnya", merupakan perbuatan fitnah dan mencemarkan nama baik AHM selaku pejabat negara.

"Ini contoh yang tidak baik, sehingga langkah hukum harus ditempuh untuk membuktikan bahwa klien saya bukan pemain adegan video mesum seperti yang dituduhkan," kata Eggi.

Polda Malut sendiri setelah menerima laporan resmi dari AHM bersama kuasa hukumnya, akan mengusut kasus itu hingga tuntas. (*)
COPYRIGHT © 2009

Maluku Diguncang Gempa 7,30 SR

sumber : www.vivanews.com
Pusat gempa diketahui berada di kedalaman 165 kilometer dan berpotensi tsunami.
Sabtu, 24 Oktober 2009, 22:07 WIB
Antique, Nur Farida Ahniar
  (AP Photo/Tanne Gabler )
VIVAnews - Gempa berkekuatan 7,3 pada Skala Richter (SR) terjadi Maluku. Pusat gempa diketahui berada di kedalaman 165 kilometer.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pukul 21.40 WIB, Sabtu, 24 Oktober 2009.

Lokasi gempa diketahui pada koordinat 6.23 Lintang Selatan (LS) dan 130.60 Bujur Timur (BT). BMKG mendeteksi pusat gempa berada di kedalaman 165 kilometer.

Gempa yang mengguncang Maluku, tepatnya Saumlaki-Maluku berpotensi tsunami.

Hingga kini, belum ada informasi terkait korban jiwa, kerusakan, atau luka-luka.
antique.putra@vivanews.com

Ratusan VCD Porno Disita di LP Cipinang

sumber : www.vivanews.com
Operasi dilakukan pada Jumat, 24 Oktober 2009 malam.
Sabtu, 24 Oktober 2009, 15:16 WIB
Maryadie, Sandy Adam Mahaputra
  (AP Photo)
VIVAnews - Ratusan VCD porno, beberapa senjata tajam pisau dan garpu serta obat-obatan generik ditemukan di dalam ruang tahanan Narkotika LP Cipinang, Jakarta Timur.

Terungkapnya keberadaan sejumlah barang-barang yang sebenarnya tak diperbolehkan tersebut terjadi ketika ratusan petugas gabungan Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kota dan Satuan Narkoba Polres Jakarta Timur yang melakukan razia dadakan narkoba, Jumat, 24 Oktober 2009 malam.

Namun petugas yang memeriksa setiap kamar tahanan sejak pukul 21.00 - 24.00 WIB ini tak menemukan satupun narkoba di Lapas Narkotika Cipinang ini.

Murdianto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI menjelaskan operasi dadakan ini dilakukan untuk menekan peredaran narkoba yang bukan rahasia umum masih dapat dikendalikan oleh tahanan.
"Peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat berkurang dan diberantas," katanya.

Sejumlah barang bukti yang ditemukan kemudian disita untuk selanjutnya dimusnahkan.
• VIVAnews

DPR Sediakan Satu Hari untuk Rakyat

sumber : www.antaranews.com
Palembang (ANTARA News) - DPR RI akan menyediakan waktu satu hari dalam tiga bulan untuk melayani rakyat, sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, kata Ketua DPR RI, H Marzuki Alie pada acara syukuran di rumahnya di Palembang, Sabtu.

Menurut dia, nanti seluruh komisi di DPR RI wajib melayani masyarakat yang datang ke lembaga tersebut.

Sementara ini, disiapkan satu hari dalam tiga bulan untuk melayani rakyat, katanya.

Ia menyatakan, jika nantinya waktu yang disediakan itu masih kurang maka bisa saja satu bulan sekali dilaksanakan hari untuk rakyat tersebut.

Sementara mengenai pemekaran daerah, Marzuki mengatakan, pemekaran daerah itu dilakukan untuk percepatan kesejahteraan rakyat.

Seperti Muratara, sebaiknya dikaji dulu apakah daerah tersebut bisa hidup dengan penghasilan daerahnya, dan bila dapat hidup maka silahkan saja dimekarkan, ujarnya.

Artinya, pemekaran daerah itu dilakukan untuk percepatan kesejahteraan rakyat, tetapi kalau hasil daerahnya tidak mencukupi, maka tunggu dulu pemekarannya.

Jadi, pemekaran daerah tersebut benar-benar percepatan kesejahteraan rakyat bukan untuk bagi-bagi jabatan, kata dia pula.

Pada acara syukuran tersebut hadir pula anggota komisi VIII DPR RI yang datang ke Palembang untuk melihat secara dekat kesiapan pemberangkatan calon haji melalui embarkasi Palembang.

Ketua tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI, Syofwatillah Mohzaib yang juga kader Partai Demokrat juga hadir pada acara tersebut.

Selain itu juga hadir Bupati OKU Timur, Herman Deru dan Wakil Ketua DPRD Sumsel sementara A Djauhari dan lainnya.(*)
COPYRIGHT © 2009

Pengamat: Monoloyalitas Menteri Terhadap Presiden Hal Wajar

Sumber : www.antaranews.com
Sabtu, 24 Oktober 2009 15:11 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Charta Politika, Bima Arya Sugiarto menilai, permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap para menterinya agar bersikap monoloyalitas terhadap dirinya adalah hal wajar dalam sistem politik presidensial.

"Dalam sistem politik presidensial, presiden yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan, sehingga wajar jika presiden meminta para menterinya untuk bersikap hanya loyal kepada dirinya," kata Bima Arya Sugiarto ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Dijelaskan Bima, dalam sistem presidensial, presiden yang menjadi penentu tunggal dan Presiden juga yang bertanggung jawab terhadap pemerintah, sehingga dengan adanya sikap hanya loyal (setia) kepada Presiden bisa meningkatkan kinerja dan menguatkan pemerintahan.

Ketika ditanya, para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II berasal dari beberapa partai politik berbeda, doktor ilmu politik dari The Australian National University (ANU) Canberra, Australia itu mengatakan, dalam sistem politik presidensial sikap monoloyalitas terhadap Presiden adalah hal wajar, sehingga tidak mengganggu hubungan menteri dengan partai asalnya.

Soal Presiden mendikte parpol, menurut Bima, tergantung dari sikap menteri yang bersangkutan di KIB II. Jika menteri itu, bisa menunjukkan kinerja yang baik sebagai menteri, maka masyarakat akan mengapresiasinya.

"Parpol yang kadernya berada di dalam kabinet tidak perlu merasa didikte, tapi justru bisa meningkatkan citranya melalui kinerja kadernya di kabinet," katanya.

Tak persoalkan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen DPP PKS) Anis Matta mengatakan, PKS tidak mempersoalkan permintaan Presiden Yudhoyono agar para menteri di KIB II melepaskan baju partai dan loyal terhadap Presiden.

Menurut dia, loyalitas yang diminta Presiden adalah suatu keniscayaan yang harus diterima dalam sistem politik presidensial, dimana Presiden sebagai pimpinan kabinet.

"Monoloyalitas yang dimaksud Presiden adalah agar tidak terjadi rangkap jabatan yang membuat konsentrasi menteri dalam mengurus departemen menjadi terganggu," katanya.

Ditegaskan Anis, di PKS sudah menjadi keputusan bahwa kader partainya tidak boleh merangkap jabatan di partai dengan jabatan publik.

Sebelumnya, dalam pidatonya usai melantik menteri anggota KIB II di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10), Presiden Yudhoyono mengatakan, dirinya adalah nakhoda pemerintahan saat ini sehingga semua menteri harus loyal dan bertanggung jawab kepadanya.(*)
COPYRIGHT © 2009

Rekaman Rekayasa Kasus KPK Bukti Rekayasa Kasus KPK Segera Diserahkan

sumber : www.vivanews.com
Bahwa pada saatnya nanti, tim pengacara akan mengungkap bahwa ada indikasi rekayasa.
Jum'at, 23 Oktober 2009, 21:58 WIB
Ismoko Widjaya, Yudho Rahardjo
Bibit Samad Riyanto&Chandra M Hamzah (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)
VIVAnews - Pengacara dua tersangka pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, akan menyerahkan bukti rekaman rekayasa kasus.

"Anda lihat saja, kami akan serahkan pada waktu yang tepat," kata pengacara Bibit dan Chandra, Trimoelja D Soerjadi, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat 23 Oktober 2009.

Menurut dia, soal bukti baru itu akan disampaikan selama proses hukum berlangsung dan pada saat yang tepat. Trimoelja mempertegas bahwa pada saatnya nanti, tim pengacara akan mengungkap bahwa ada indikasi rekayasa dalam kasus ini.

"Buktinya milik siapa, anda pun akan tahu pada saatnya," ujar dia.

Trimoelja menekankan, yang pasti bukti baru itu untuk memperkuat pembelaan kedua kliennya. Meski demikian, Trimoelja enggan menyebut bukti baru itu dalam bentuk rekaman atau bentuk lain. .

"Saya akan mengatakan bukti akan diserahkan. Bentuknya nanti kalian akan tahu," ujar dia.

Kedatangan Trimoelja sendiri ke KPK itu untuk berkoordinasi dengan KPK dan tim pengacara lain. Koordinasi itu dilakukan agar langkah yang dilakukan tim kuasa hukum dapat sinergis.

Sebagaimana telah diketahui, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Markas Besar Kepolisian RI atas tuduhan menerima suap dan penyalahgunaan wewenang.

Keduanya disangka menerbitkan surat pencekalan terhadap Anggoro Widjojo dan mencabut surat cekal Joko Soegiarto Tjandra, bos PT Era Giat Prima yang pernah tercatat sebagai salah satu aktor dalam skandal Bank Bali beberapa tahun lalu.

KPK mengantongi rekaman yang mengindikasikan upaya rekayasa kasus dua Pimpinan (nonaktif) KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Bibit mengatakan dirinya tidak bisa menyuruh KPK untuk membuka rekaman itu.

ismoko.widjaya@vivanews.com

komunitas bloger indonesia

Blog ini ada di Komunitas Blogger Indonesia -AntarBlog-
ss_blog_claim=938fb26589dfdb0bdf4a68ae5e32d4e0
ss_blog_claim=938fb26589dfdb0bdf4a68ae5e32d4e0
ss_blog_claim=938fb26589dfdb0bdf4a68ae5e32d4e0
ss_blog_claim=938fb26589dfdb0bdf4a68ae5e32d4e0