Dakwaan terhadap Antasari bukan Pembunuhan Karakter

www.antaranews.com

Kamis, 22 Oktober 2009 16:46 WIB 

Rani Juliani (ANTARA/Ari Prabowo)

Jakarta (ANTARA News) - Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan semua uraian pada surat dakwaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen, tidak ada untuk melecehkan Antasari.

"Apalagi pembunuhan karakter dan sebagainya," kata JPU, Cirus Sinaga dalam menanggapi pembelaan Antasari di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

Antasari menyatakan keberatan dengan dakwaan vulgar terhadapnya ketika diperkirakan bertemu dengan Rhani Juliani di Kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan.

JPU menambahkan isi surat dakwaan yang dimuat dan disusun itu sesuai fakta apa adanya. "Isi surat dakwaan dirangkai sesuai fakta apa adanya," katanya.

"Tidak ada yang kasar dan vulgar dalam surat dakwaan yang telah kami susun dan bacakan dalam persidangan beberapa waktu yang lalu," katanya.

Ia menambahkan dalam perkara tersebut tidak ada yang menciptakan dongeng atau permainan yang sengaja untuk menjatuhkan terdakwa dari jabatannya sebagai ketua KPK.

"Perkara yang tengah kita hadapi sekarang ini adalah murni persoalan hukum dan keadilan," katanya.

Sementara itu, pimpinan majelis hakim PN Jaksel, Heri Suantoro, menyatakan sidang akan dilanjutkan Kamis pekan mendatang dengan agenda putusan sela. (*)

COPYRIGHT © 2009

NU Legowo Tak Dapat Jatah Menteri

www.antaranews.com
Kamis, 22 Oktober 2009 13:43 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi menyatakan NU legowo atau berlapang dada tidak mendapat jatah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Sama sekali tidak kecewa," kata Hasyim Muzadi menjawab pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis.

Bersama Sekjen PBNU Endang Turmudi dan Ketua Umum PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa, Haysim justru menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, serta terbentuknya KIB II.

"PBNU mendoakan dan mendorong agar pemerintah mampu membawa bangsa dan negara sebagaimana dijanjikan dalam proses menjelang pemilu sebagai amanat yang telah disanggupkan," kata Hasyim.

Terkait jatah menteri agama yang biasa diperoleh NU, Hasyim mengatakan, sebenarnya sejak dulu memang tidak ada pembicaraan institusional menyangkut jabatan menteri.

Kalaupun pada waktu lalu ada pengurus NU yang ditunjuk sebagai menteri, maka penunjukannya bersifat personal, bukan atas nama organisasi.

"Pak Maftuh (mantan Menag Maftuh Basyuni) juga bukan atas nama NU. Pak Tholchah (Prof Tholchah Hasan) dulu ditunjuk Gus Dur," katanya.

Bagi NU, kata Hasyim, untuk posisi menteri agama bukan dari mana asalnya, melainkan apakah pola pikir keagamaannya seperti NU atau tidak.

"Mindset ini yang dipandang NU. Jadi esensinya, bukan darimana asalnya," kata Hasyim.

Oleh karena itu, NU pun menyambut baik penunjukan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali sebagai menteri agama karena pola pikir keagamaannya selaras dengan NU. (*)

COPYRIGHT © 2009

Pramono: Beri Kesempatan Kabinet Baru Bekerja

sumber : www.antaranews.com
Kamis, 22 Oktober 2009 13:43 WIB

Jakarta, (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengimbau masyarakat untuk memberi kesempatan bekerja para anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang telah dipercaya dan dilantik Presiden Yudhoyono.

"Beri kesempatan mereka bekerja dan tidak adil jika belum apa-apa sudah dimunculkan persepsi yang macam-macam," ujarnya kepada pers menanggapi pembentukan kabinet baru pemerintahan SBY-Boediono di Gedung DPR Jakarta, Kamis.

Setelah bekerja untuk kurun waktu 100 hari pertama, menurut Pramono, maka baru bisa dinilai bagaimana kerja para anggota kabinet itu berdasarkan sejumlah parameter kinerja yang telah ditetapkan.

Apabila berdasarkan sejumlah parameter penilaian ternyata banyak yang tidak bisa terpenuhi, maka kepada para menteri baru itu harus dilakukan evaluasi-evaluasi performanya.

Menurut Pramono, hal itu perlu dilakukan karena ekspektasi masyarakat terhadap kabinet baru pemerintahan SBY-Boediono sangat tinggi dan pemerintah harus berupaya keras memenuhi harapan itu.

Ditanya tentang bagaimana sikap PDIP setelah tidak ada kadernya yang direkrut dalam kabinet pemerintahan SBY-Boediono, Pramono mengatakan bahwa bagi partainya hal tersebut tidak menjadi masalah.

"PDIP akan menjadi kekuatan penyeimbang dan pengontrol terhadap jalannya pemerintahan," ujarnya.(*)

Wapres Ingatkan Soal Uang dan Informasi

sumber : www.antaranews.com

Kamis, 22 Oktober 2009 11:05 WIB

Jakarta, (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengingatkan agar berhati-hati dalam penggunaan uang dan pengamanan informasi.

"Informasi sangat penting, nilainya bisa mencapai miliaran rupiah, kalau jatuh pada orang yang ingin mendapatkan keuntungan uang," kata Wapres Boediono saat memberikan pengarahan kepada seluruh karyawan di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Pertemuan tersebut merupakan acara pertama yang dilakukan Wapres Boediono pada hari pertamanya masuk kantor.

Menurut Wapres, mengamankan wapres secara fisik itu mudah, tetapi mengamankan wapres dari segi informasi pengambilan keputusan itu sulit.

"Kalau keputusan wapres dijual ke sana-sini, ini bahaya bagi bangsa ini. Ini (informasi) kalau digunakan untuk bukan kepentingan rakyat, sangat berbahaya," kata Wapres.

Menurut Wapres, membocorkan informasi pengambilan keputusan untuk kebijakan negara itu merupakan dosa yang sangat besar.

Karena itu, Wapres mewanti-wanti soal informasi itu, karena dampaknya akan sangat luar biasa. "Mengamankan wapres juga termasuk mengamankan informasi," kata Wapres.

Dalam kesempatan itu Wapres juga mengingatkan dalam pengelolaan uang.
"Yang paling rawan adalah masalah uang. Uang bisa menjerumuskan, bisa memelesetkan orang. Uang benar dibutuhkan tapi harus benar-benar diatur," kata Wapres,

Menurut Boediono, Kantor Wapres merupakan tempat strategis karena banyak keputusan yang telah dan akan diambil untuk kepentingan rakyat.

"Kita pada simpul strategis pengambil kebijakan negara. Kalau benar (keputusannya) dampaknya besar, kalau salah juga besar dampaknya," kata Wapres.

Wapres berjanji akan mengambil keputusan yang benar untuk rakyat bukan kepentingan sekelompok orang.(*)

COPYRIGHT © 2009