Gugatan Pilkada Surabaya : MK Perintahkan Coblos Ulang di 5 Kecamatan dan 2 Kelurahan

Sengketa Pilwali Surabaya

Andi Saputra - detikSurabaya

 

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan amar putusan untuk mengadakan penghitungan suara ulang Pilwali di seluruh Kota Surabaya, kecuali 5 kecamatan dan 2 kelurahan. Di tempat yang diperkecualikan tersebut, MK memerintahkan KPU Kota Surabaya melakukan coblosan ulang.

"Terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan masif," kata Ketua MK, Mahfud MD ketika membacakan putusan MK di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, (30/2010).

Dalam putusannya, KPU Kota Surabaya harus melakukan penghitungan suara ulang di seluruh kota kecuali di kecamatan Bulak, Kecamatan Sumampir, Kecamatan Kremanbangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya-Sawahan, dan Kelurahan Wiyung-Wiyung.

"MK Juga memerintahkan KPU Kota Surabaya untuk melakukan pemungutan suara ulang di kecamatan Bulak, Kecamatan Sumampir, Kecamatan Kremanbangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukalelo, Kelurahan Putat Jaya-Sawahan, dan Kelurahan Wiyung-Wiyung," tambahnya.

Dengan putusan ini, maka Keputusan KPU Kota Surabaya tentang rekapitulasi hasil suara dan pasangan calon terpilih pun batal. Gugatan ini diajukan oleh pasangan calon walikota Arif Afandi - Adies Kadir (CACAK).

Akibatnya, pasangan Tri Rismaharini - Bambang DH (Ridho) yang sebelumnya dimenangkan KPU Kota Surabaya, kini harus siap-siap bersaing kembali di 5 kecamatan dan 2 kelurahan dalam pemungutan suara ulang.

"KPU Kota Surabaya harus melaporkan hasil kerjanya maksimal 60 hari sejak putusan MK ini dibacakan," pungkasnya.

(bdh/bdh)

FIFA Ancam Cabut Keanggotaan Prancis

sumber : www.vivanews.com

FIFA menegaskan kekuatan politik, termasuk presiden, tidak boleh intervensi.

Rabu, 30 Juni 2010, 13:39 WIB

Ita Lismawati F. Malau, Anggi Kusumadewi

Presiden FIFA dan Afsel di Pembukaan Piala Dunia

BERITA TERKAIT Belanda Yakin Tumbangkan Brasil Resep Ghana Bermain di Piala Dunia 'Masjid Berjalan' Hampiri Bolamania di Arab Inilah 8 Besar Piala Dunia 2010 Jerman x Argentina, Paul Si Gurita Pilih Mana web tools

VIVAnews - Presiden Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) Sepp Blatter memperingatkan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy untuk tidak ikut campur urusan Federasi Sepakbola Prancis (French Football Federation/FFF). Bila pemerintah Prancis tidak juga menghentikan intervensinya atas FFF, maka Blatter mengancam mencabut keanggotaan Prancis dari FIFA.

Blatter melontarkan ancamannya sehari setelah Presiden FFF Jean-Pierre Escalettes mengundurkan diri dari jabatannya, sebagai dampak dari kekacauan, dan kegagalan Prancis di Piala Dunia 2010.  Menteri Olahraga Prancis Roselyne Bachelot minggu lalu mengatakan bahwa pengunduran diri Escalettes tidak terhindarkan.

“Prancis telah ikut campur dengan urusan sepakbola. Saya tegaskan, kewenangan terkait sepakbola tetap terletak di tangan federasi. Bila ada intervensi politik, bahkan dari kepresidenan, maka FFF dapat mengadukannya kepada FIFA. Ini adalah pesan yang sangat jelas dari FIFA kepada pemerintah Prancis,” tandas Blatter seperti dikutip dari Guardian, Rabu 30 Juni 2010.

“FIFA dapat menolong kesulitan yang dihadapi oleh federasi sepakbola nasional, termasuk FFF. Tapi jika persoalan itu tak dapat diatasi melalui konsultasi dengan FIFA, maka satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah mencabut keanggotaan mereka,” tegas Blatter.

Terdepaknya Prancis di putaran pertama Piala Dunia diwarnai dengan aksi boikot Les Blues di sesi latihan sebagai protes atas dipecatnya rekan mereka, Nicolas Anelka. Sontak ini memunculkan kehebohan di negeri mereka.  Pertemuan tingkat tinggi digelar Prancis untuk mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Kecemasan nasional yang melanda Prancis membuat Sarkozy didesak untuk membuat perubahan signifikan atas sistem sepakbola Prancis. Sarkozy pun telah bertemu dengan mantan kapten Les Blues Thierry Henry di Istana Prancis.

Namun persoalan tidak lantas usai. Selasa pekan depan, pelatih Prancis Raymond Domenech dan Escalettes dijadwalkan menghadap parlemen Prancis untuk suatu sesi dengar pendapat. Domenech pun akan segera digantikan oleh Laurent Blanc.(np)

• VIVAnews