salam hangat

kami pengelola blog ini mengucapkan selamat membaca.masukan yang berharga dari kawan-kawan blog akan semakin memperkaya kami.

terima kasih

Jumat, 11 Desember 2009

Pasien Merosot, RS Omni 'Banting Harga'

sumber : www.vivanews.com
RS Omni bekerja lebih berat lagi untuk meyakinkan masyarakat.
Jum'at, 11 Desember 2009, 08:53 WIB
Umi Kalsum
Prita Mulyasari Dituntut 6 Bulan Penjara (ANTARA/Ismar Patrizki)
VIVAnews - Perseteruan antara RS Omni Internasional dan Prita Mulyasari yang kembali memanas memberikan pukulan telak bagi rumah sakit yang berlokasi di Kota Tangerang itu. Rumah sakit itu makin ditinggalkan pasiennya.

Pantauan VIVAnews baru-baru ini, rumah sakit terlihat lengang. Tidak banyak kendaraan yang terparkir di halaman rumah sakit tersebut. Hanya tampak beberapa mobil berjejer di lahan parkir depan rumah sakit dan kendaraan roda dua di parkir basemen.

"Pastinya ada penurunan,” kata Sekretaris Manager RS Omni Internasional Lalu Hadi saat ditemui VIVAnews di Kota Tangerang Selatan Fair, Kamis 10 Desember 2009. Meskipun mengakui adanya penurunan, Lalu Hadi tidak mau menyebutkan berapa prosentasenya.

Pengakuan serupa juga diungkapkan Promotion Communication RS Omni Internaional Ogi Anna. "Sejak pertama kali kasus Prita mencuat, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Namun, untuk gerakan kumpul poin, kami belum terlalu pantau angka penurunannya,” kata Ogi. 

Ogi mengaku harus bekerja lebih berat lagi untuk meyakinkan masyarakat akan pelayanan RS Omni Internasional. "Opini masyarakat tentang RS Omni yang sudah berkembang akan selalu tetap ada di pikiran mereka. Karena itu saya selaku promotion communication melakukan upaya turun langsung ke lapangan dengan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat,” terangnya.

Selain melakukan upaya pemulihan imej, RS Omni juga membuat progam special edition sebagai langkah promosi dengan sistem package (paket). "Tentu harga paket ini lebih murah dari harga normal. Karena sudah dikemas menjadi satu, tidak terpisah-pisah," ujar Ogi yang membantah ada isu RS Omni Internasional memberlakukan diskon hingga 75 sejak  sejak imej negatif melekat ke rumah sakit tersebut. "Kalau ada diskon 75 persen, kita dan pegawai tidak makan dan punya gaji dong," tandasnya.


Laporan: Rukhyat Soheh | Tangerang
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Koin Prita Bikin RS Omni Tertekan

Ditambah pemberitaan sejumlah media massa yang seolah menyudutkan rumah sakit.
Jum'at, 11 Desember 2009, 16:12 WIB
Amril Amarullah
Rapat Komisi IX dengan RS. Omni Tangerang : Direktur RS. Omni, Bina Ratna (VIVAnews/Tri Saputro)

"Tekanan sudah pasti kami alami. Karena itulah kami beritikad baik menyatakan tidak ingin memperpanjang masalah ini," kata Direktur RS Omni Internasional, dr Bina Ratna dalam siaran persnya di RS Omni Internasional, Jumat 11 Desember 2009.

Namun, itikad baik RS Omni, tidak ditanggapi positif oleh Prita. "Tapi, semua akan kita ambil hikmahnya secara timbal balik dan membuka pintu damai terhadap Ibu Prita Mulyasari, dan  saya selaku Direktur RS Omni Internasional menyampaikan hal ini sebagai keputusan sepihak dari kami," tuturnya.

Dikatakan dr Bina, dalam permasalahan hukum antara RS Omni Internasional dengan Prita Mulyasari, menyatakan mencabut gugatan perdata dan menghapus kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp 204 juta yang telah diputus Pengadilan Tinggi Banten.

"Sedangkan untuk kasus pidana yang sedang berjalan, pada prinsipnya kami sangat menghargai proses hukum. Kami berharap upaya yang kami lakukan ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam siding pidana nantinya," ucapnya.

Saat ditanya mengenai seruan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kepada masyarakat untuk tidak berobat ke RS Omni Internasional, dr Bina berharap DPD memiliki kebijaksanaan. "Kami yakin DPD cukup bijaksana. Karena kalau ada pemboikotan bisa ada seribuan karyawan yang kehilangan pekerjaannya," katanya.

Dr Bina juga tidak memungkiri adanya penurunan jumlah pengunjung di RS Omni Internasional sejak pertama permasalahan hukum dengan Prita mencuat, dan kini mencuat kembali dengan gerakan masyarakat mengumpulkan koin untuk Prita, membuat pihak rumah sakit tertekan.

"Pastinya ada penurunan. Tapi, kami punya pelanggan setia yang tetap akan berobat ke RS Omni Internasional. Kami juga terus berupaya memaksimalkan pelayanan kami," ujarnya.

Laporan: Rukhyat Soheh | Tangerang
Diposting oleh di 1 komentar:

CIA Sewa Organisasi Tentara Bayaran Blackwater

sumber : www.antaranews.com
Jumat, 11 Desember 2009 14:36 WIB

Seorang Anak Afghan memberi bola ke pasukan tentara Amerika Michael willcutts di daerah Provinsi Logar,(11/10/09). (REUTERS/Nikola Solic)
Washington (ANTARA News/Reuters) - Pasukan keamanan swasta dari Blackwater Worldwide berpartisipasi dalam operasi-operasi CIA yang paling sensitif, termasuk penggerebekan-penggerebakan para tersangka militan di Iraq dan Afghanistan, lapor suratkabar New York Times seperti dikutip Reuters, Jumat.

Peran Blackwater di Afghanistan bermula di awal tahun 2002 ketika CIA menyewa perusahaan keamanan swasta itu untuk mengamankan sekeliling tempat kantor CIA di Hotel Ariana, Kabul, tulis suratkabar AS yang akrab disebut "The Times" itu dalam lamannya www.nytimes.com.

Kemudian, dibawah nama baru Xe Services, Blackwater disewa lagi untuk melindungi kantor CIA di Baghdad setelah invasi pimpinan AS ke Irak setahun sebelumnya.

Menurut the Times, peran Blackwater di kedua mandala operasi itu berubah tajam manakala para pengawalnya mulai memberikan jasa keamanan untuk para agen lapangan CIA, kadang-kadang itu dilakukan selama misi ofensif bersama pasukan khusus Delta Force atau Navy Seals.

Penyergapan terhadap para tersangka pemberontak di Irak, yang dikenal dengan operasi "snatch and grab" (ciduk dan tangkap), mulai dilakukan hampir setiap malam di sepanjang tahun-tahun terburuk dalam perang itu, antara 2004 dan 2006.

The Times mengutip beberapa mantan pengawal Blackwater bahwa operasi penangkapan dan pembunuhan militan Irak dan Afghanistan menjadi rutin dilakukan setiap hari, dimana kadang-kadang personel Blackwater menjadi mitra dalam misi-misi tersebut, lebih dari sekedar memberi jawa kawalan kepada para perwira CIA.

Nama Blackwater mendadak kondang dalam Perang Iraq setelah penembakan September 2007 dimana pasukan bayaran itu didakwa membunuh 14 warga sipil Irak tak bersenjata, saat mereka mengawal rombongan diplomat AS menembus kota Baghdad.

Seorang pengawal bayaran terbukti bersalah dalam pembantaian yang berkaitan dengan penembakan yang juga melukai 20 orang itu. Lima pengawal lainnya menjadi terdakwa.

The Times melaporkan bahwa pada Agustus tahun ini, CIA masih juga menyewa kontraktor Blackwater dalam sebuah program rahasia untuk melacak dan membunuh para pemimpin senior Alqaeda.

Program ini bernilai jutaan dolar AS, namun tidak pernah berhasil menangkap atau membunuh seorang pun anggota militan, demikian surat kabar yang bermarkas di Los Angeles itu. (*)
COPYRIGHT © 2009
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kamis, 10 Desember 2009

KPK Periksa Ari Muladi

sumber : www.antaranews.com
Kamis, 10 Desember 2009 17:30 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memeriksa Ari Muladi dalam kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengusaha Anggodo Widjojo.

Nama Ari Muladi muncul dalam kronologi skenario penyuapan kepada pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah. Skenario itu diduga digagas oleh Anggodo Widjojo, adik pengusaha Anggoro Widjojo yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Setelah menjalani pemeriksaan, Ari Muladi mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya dimintai keterangan soal aliran dana.

Pengacaranya, C Suhadi menambahkan, aliran dana yang dimaksud adalah aliran dana yang seluruhnya mencapai Rp5,1 miliar dari Anggodo kepada Ari Muladi.

"Juga aliran lanjutan dana dari Ari Muladi ke seorang bernama Yulianto," kata Suhadi.

Yulianto adalah orang yang disebut sebagai penyalur dana kepada pimpinan KPK. Namun, sampai saat ini, keberadaan Yulianto tidak diketahui.

Sementara itu, pengacara yang lain, Petrus Selestinus meminta KPK segera memeriksa pihak lain yang diduga terkait dengan upaya penyuapan kepada KPK.

Menurut Petrus, upaya penyuapan itu adalah tindak pidana menghalangi kerja KPK dalam mengusut dugaan korupsi yang menjerat Anggoro Widjojo, kakak Anggodo Widjojo.

"Semua yang disebut dalam rekaman di Mahkamah Konstitusi harus diperiksa," katanya.

Sebelumnya, Tim Pembela Suara Rakyat Anti Kriminalisasi melaporkan pengusaha Anggodo Widjojo ke KPK karena diduga telah menghalangi upaya pemberantasan korupsi.

Perwakilan Tim Pembela Suara Rakyat Anti Kriminalisasi, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Anggodo dilaporkan bersama tiga orang lain, yaitu Anggoro Widjojo, Putra Nevo A. Prayogo, dan David Angka Wijaya.

"Mereka telah berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam pidana korupsi," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, perbuatan itu adalah pelanggaran hukum, seperti diatur dalam pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sugeng menjelaskan, orang-orang itu adalah pihak berperkara dalam kasus dugaan suap proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Dalam kasus itu, Anggoro Widjojo telah ditetapkan sebagai tersangka.

Tim pembela menjelaskan, para terlapor telah mempersulit upaya hukum yang dilakukan KPK dengan melarikan diri ke luar negeri dan berupaya menyuap serta bekerjasama sejumlah penegak hukum.

"Hal itu terungkap dalam rekaman pembicaraan yang diputar di Mahkamah Konstitusi," kata Sugeng.

Tim pembela juga meminta KPK untuk mengusut nama-nama penegak hukum yang disebut dalam rekaman pembicaraan dan diduga bekerjasama dengan keempat terlapor untuk menghalangi tugas KPK.(*)
COPYRIGHT © 2009
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Amien: Penuntasan Century Penentu Pemerintahan Bersih

sumber : www.antaranews.com
Kamis, 10 Desember 2009 16:32 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 93 kali
Amien: Penuntasan Century Penentu Pemerintahan Bersih

Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien Rais. (ANTARA)
Lamongan (ANTARA News) - Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, Kamis, menilai penuntasan skandal Bank Century adalah penentu terwujudnya pemerintahan bersih dari korupsi.

"Saya tidak ingin Pansus Angket Century diare, masuk angin, dan kandas. Jika terjadi berarti sudah tidak ada harapan lagi," katanya usai mengikuti acara wisuda Ahli Madya Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Muhammadiyah, Lamongan, Jawa Timur.

Menurut mantan Ketua MPR itu, penuntasan skandal Century merupakan ujian untuk seluruh pengawal hukum, baik yang di eksekutif maupun di legislatif.

Amin memperingatkan Pansus Bank Century untuk serius menuntaskan skandal Bank Century dengan duduk bersama KPK, BPK, PPATK, Kejaksaan dan Kepolisian.

"Ini adalah `early warning` (peringatan dini), jangan sampai Pansus Bank Century tidak serius bekerja," tegasnya.

Amien berharap korupsi sejati di Indonesia juga diusut, karena selama ini kasus korupsi yang diusut adalah korupsi sisi pengeluaran di sejumlah departemen yang nilainya miliaran rupiah. Padahal, korupsi sejati di Indonesia adalah korupsi di sisi penerimaan yakni pajak dan hasil migas.

"Sisi pemasukan yang menghasilkan ribuan triliun setiap tahun ini, bolongnya (kebocorannya) bisa hingga ratusan triliun setiap tahunnya. Ini juga harus diusut tuntas kalau mau serius," ujarnya.


Alakadarnya saja

Amien Rais lalu mengingatkan warga Muhammadiyah agar tidak terlalu jauh masuk dunia politik, sebagai bentuk amanat dari tokoh Muhammadiyah, A.R. Fachruddin untuk menjaga keseimbangan Muhammadiyah.

"Boleh berpolitik, tapi ala kadarnya saja. Karena kalau sampai keliru pilihan, yang repot adalah Muhammadiyah, karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah," tuturnya.

Mantan aktivis di era 70-an ini kemudian mengapresiasi unjuk rasa Hari Antikorupsi Sedunia Rabu (9/12) yang ternyata berakhir damai, tidak seperti dikhawatirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya sebagai masyarakat merasa lega ternyata unjuk rasa hari antikorupsi berakhir damai, aksi unjuk rasa itu sebenarnya bentuk dukungan perwujudan pemerintahan yang bersih dari korupsi, dan mestinya Presiden harus berterima kasih kepada rakyatnya," katanya.(*)
COPYRIGHT © 2009
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Suciwati, Waria & 500 Orang Demo Istana

sumber : www.vivanews.com
Istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati juga turut dalam aksi ini.
Kamis, 10 Desember 2009, 17:14 WIB
Ismoko Widjaya, Eko Huda S
(Antara/ Salis Akbar)

Pantauan VIVAnews, massa bergerombol di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat, Kamis 10 Desember 2009. Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melindungi pembela HAM.

Istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati juga turut dalam aksi ini. Selain itu, ada pula sekitar 10 orang aktivis waria dari Arus Pelangi.

Para waria ini terlihat menggunakan bulu-bulu di bagian kepala. Aksi waria cukup mengundang perhatian kelompok massa lainnya.

Selain para waria, demo juga diikuti aktivis dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Koalisi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), dan Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi).

Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk dan poster bertuliskan, "Keadilan untuk Munir, Keadilan untuk Semua", "Hentikan Kriminalisasi Pembela HAM", dan "Lindungi Pembela HAM."

Massa pun bergerak melakukan aksi longmarch dari Istana menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI). Pengamanan polisi terlihat tidak terlalu ketat. Rencananya, malam ini massa akan melakukan renungan di Bundaran HI.


ismoko.widjaya@vivanews.com
• VIVAnews
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Rabu, 09 Desember 2009

Prosedur Keamanan Bandara AS Bocor

sumber : www.vivanews.com
Dokumen yang bocor berisi informasi penting yang bisa berakibat mengerikan.
Rabu, 9 Desember 2009, 19:13 WIB
Elin Yunita Kristanti, Harriska Farida Adiati
  (AP Photo/ Ricardo Moraes)
VIVAnews - Rincian prosedur keamanan di bandara-bandara Amerika Serikat (AS) tidak sengaja terposting secara online oleh Administrasi Keamanan Transportasi AS (TSA).

Dokumen tersebut dimuat dalam situs Federal Business Opportunity TSA pada Maret lalu. Keberadaannya dipaparkan dalam sebuah blog, Wandering Aramean, pada Minggu pekan lalu.

Seperti dikutip dari laman stasiun televisi BBC, Rabu 9 Desember 2009, dokumen itu menyebutkan penumpang mana yang bisa dibebaskan dari pemeriksaan.

Sebaliknya, ada beberapa jenis penumpang yang harus diperiksa ketat, misalnya calon penumpang dengan paspor Kuba, Iran, Korea Utara, Suriah, Somalia, dan negara-negara lain.

Selain itu terdapat juga informasi bahwa di jam-jam sibuk, prosedur keamanan bisa diperlonggar 25 persen dari biasanya dan kru pesawat tertentu tidak dilarang membawa cairan dan gel ke dalam pesawat.
Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa perangkat medis, kursi roda, skuter, dan alas kaki yang digunakan dalam operasi, bisa dikecualikan dari pemeriksaan bahan peledak dalam waktu tertentu.

TSA mengatakan, tidak ada ancaman keamanan saat dokumen itu menyebar, tetapi pihaknya akan menanggapi ini dengan serius. Clark Kent Ervin, mantan inspektur jenderal Department of Homeland Security, kepada ABC news mengatakan bahwa dokumen yang bocor tersebut sangat mengerikan dan berbahaya bagi keamanan karena teroris bisa dengan mudah mengeksploitasi informasi tersebut.
• VIVAnews
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

9 Tim KPK Akan Keroyok Audit Bank Century

sumber : www.vivanews.com
Tim tersebut akan dilibatkan saat KPK bertemu dengan BPK pada pekan depan.
Rabu, 9 Desember 2009, 18:34 WIB
Arry Anggadha, Yudho Rahardjo
Century Bank (VIVAnews/Tri Saputro)

"Tim akan bekerja satu dua hari ini," kata Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK, Bibit Samad Riyanto, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 9 Desember 2009.

Bibit menjelaskan, tim tersebut akan dilibatkan saat KPK bertemu dengan BPK pada pekan depan. "Sehingga bisa dalami mana lagi informasi yang kita perlukan, termasuk PPATK," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pencegahan, Haryono Umar menambahkan bahwa sembilan temuan BPK itu tidak seluruhnya ada tindak pidana korupsi. "Sebagian ada yang masuk dalam pidana perbankan," jelasnya. Haryono menjelaskan, KPK lebih fokus pada tindak pidana korupsi saat pencairan dana.

DPR juga membentuk panitia khusus untuk mengungkap skandal Bank Century melalui penggunaan angket anggota dewan. Pansus yang dipimpin anggota Fraksi Partai Golkar, Idrus Marham, itu memiliki lima fokus penyelidikan.

Hasil audit BPK mengungkap sejumlah kejanggalan dalam aliran dana penyelamatan Bank Century. Salah satunya, aliran dana senilai Rp 2,8 yang tidak memiliki landasan hukum.
• VIVAnews
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Selasa, 08 Desember 2009

Waspadai Rekayasa Dokumen Kasus Century

sumber : www.vivanews.com
Dikhawatirkan rekayasa dokumen sehingga pihak yang bersalah bisa cuci tangan.
Selasa, 8 Desember 2009, 15:48 WIB
Elin Yunita Kristanti
Bank Century (Andika Wahyu)
SURABAYA POST - Pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini, menyerukan diwaspadainya rekayasa politik oleh Pansus Angket Kasus Bank Century. Dia mengkhawatirkan terjadinya rekayasa dokumen sehingga pihak yang bersalah bisa cuci tangan.

“Harus segera dilakukan konsolidasi karena ini tidak semata-mata korupsi seperti pemahaman banyak orang saat ini, yaitu ada bukti aliran dana, dananya dan penerima dana. Makanya sekarang Menteri Keuangan berani bilang buktikan bila dia korupsi,” ujar Hendri pada Dialog Hari Anti Korupsi bertema “Bebaskan Negara dari Perampok Uang Rakyat dengan Menuntaskan Skandal Century” di FISIP Unair, Selasa (8/12).
Menurut dia, korupsi yang terjadi pada kasus ini punya arti lebih luas. Dia menunjuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pihak lain dan pribadi. Jadi bila digiring ke kasus korupsi saja, kata dia, bukti tidak akan ada dan pihak yang bertanggungjawab bisa bebas.
“Harus diteliti mulai adanya tindak kriminal di dalam Bank Century, pengambilan kebijakan bail out hingga penggunaan dana,” katanya.

Hendri melanjutkan, alasan sistemik pun tidak layak digunakan. Pasalnya, Bank Century merupakan “bank nol koma.” Artinya, hanya 0,7% asetnya, 0,8% dana pihak ketiga dan 0,04% kredit.  “Artinya tidak akan signifikan memengaruhi industri perbankan,” jelasnya.
Semestinya, menurut Hendri, pemerintah tidak melakukan bailout, karena kekeringan likuiditas Bank Century akibat dananya dibawa lari pemilik. Menurutnya, lebih bijak bila pemerintah mengumumkan kondisi Bank Century sebenarnya dan bisa dipastikan hal ibi tidak akan memengaruhi bank lain.
Namun secara terpisah, Ketua Perbanas Jatim Herman Halim mengatakan setuju bailout Bank Century. “Tapi saya juga tidak setuju karena aliran dananya tidak jelas. Apalagi sebenarnya dana LPS  adalah dana premi yang disetor bank,” ujarnya.
Namun dia melihat, kasus Bank Century akan berdampak sitemik bila tidak ada penyelamatan. Krisis global, kata dia, akan menyebabkan potensi rush (penarikan dana besar-besaran) meski ada jaminan pemerintah.

Widyawati
• VIVAnews
 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Beredar, SMS Peringatan Demo Anarkhis

aumber : www.vivanews.com
Hari Antikorupsi 9 Desember

Isi SMS cukup mengerikan, dari anjuran tak keluar rumah hingga potensi kerusuhan.
Selasa, 8 Desember 2009, 01:30 WIB
Elin Yunita Kristanti, Sandy Adam Mahaputra
Demonstrasi Menentang Korupsi (VIVAnews/Tri Saputro)
VIVAnews - Jelang hari anti korupsi sedunia yang jatuh Rabu 9 Desember mendatang kekhawatiran warga terhadap aksi anarkis yang menjurus ke tindakan kriminal terkait maraknya aksi demo di Jakarta semakin meningkat.
Peringatan terhadap warga agar tidak keluar rumah saat peringatan hari anti korupsi tersebut berlangsung, salah satunya datang melalui pesan singkat (SMS).

Seperti yang diterima Adriani Euginie, salah satu karyawati di kawasan Sudirman, Senin 7 Desember malam.

Dalam pesan singkat yang diterimanya tertulis "Ada anjuran : Kalau tidak ada keperluan penting, hari Rabu, tgl 09/Des/2009 sama sekali jangan ada kegiatan di luar rumah!

Diprediksi ada demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari "Antikorupsi Sedunia" ditetapkan PBB. Dan sangat dikhawatirkan dibonceng demo politik besar-besaran yang sangat mungkin menjurus ke gerakan anarkhis, perampokan, pembakaran, pemerkosaan, pembunuhan, dll"

SMS tersebut lalu mengutip sebuah koran berbahasa Tionghoa.

Munculnya pesan tersebut tentunya membuat kekhawatiran bagi masyarakat seperti yang dirasakan Adriani. "Kalau rasa khawatir pasti ada, tapi yang pasti jika terjadi demo besar-besar lalu lintas bisa macet total," ujar warga Duren Sawit itu.

"Saya minta agar polisi bisa melakukan pengamanan semaksimal mungkin jika terjadi aksi tersebut, agar masyarakat tidak cemas jika terjadi aksi anarkis," pesannya.

Adriani mengaku menerima pesan tersebut dari sahabatnya sebelumnya diteruskan dari seorang temannya yang mendapat pesan serupa melalui blackberry messenger.

Belum diketahui siapa yang pertama kali menyebarkan informasi yang meresahkan ini. Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Boy Rafli Amar menegaskan pihaknya mengerahkan setengah kekuatan atau berkisar 10 ribu personel untuk mengamankan Jakarta saat ombak unjuk rasa di hari anti korupsi berlangsung.

Dirinya menghimbau agar mereka yang melakukan unjuk rasa tak berlaku anarkis atau tindakan kriminal.
• VIVAnews
Diposting oleh di 1 komentar:

PDIP Minta Kwik Jadi Tim Ahli Panitia Angket

sumber : www.vivanews.com
Ada lima orang yang diminta jadi tim ahli Panitia Angket Century. Siapa lagi selain Kwik?
Senin, 7 Desember 2009, 14:45 WIB
Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi
Kwik Kian Gie diapit Maruarar Sirait (PDIP) & Chandra Tirta Widjaya (PAN) (Antara/ Ari Prabowo)
VIVAnews - PDIP meminta Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century dilengkapi tenaga ahli untuk membantu kinerja mereka. "Kami tidak bisa mengelola pansus dengan jurus biasa, karena Century mendapat perhatian luar biasa dari publik," ujar Maruarar Sirait, anggota pansus dari Fraksi PDIP, dalam pertemuan antara pansus dengan mahasiswa Jaringan Kampus Nasional di Gedung DPR RI, Senin, 7 Desember 2009.

"Kami minta lima tenaga ahli untuk pansus, yaitu Kwik Kian Gie, Dradjad Wibowo, Yanuar Rizky, Hendri Saparini, dan Ichsanudin Noorsi," kata Maruarar. Kelima nama yang disebutnya tersebut merupakan ekonom kawakan yang dikenal luas.

Kwik sendiri selama ini bisa dibilang merupakan konsultan PDIP yang selalu membantu PDIP dalam memahami soal Century. Ia bahkan membantu PDIP dalam menyusun proposal angket Century yang kini berhasil digolkan.

Sementara itu, Dradjad merupakan orang pertama yang membuka notulen rahasia rapat KSSK yang berstempel "private and confidential." Kwik, Dradjad, berserta tiga orang ekonom lain yang diminta PDIP untuk menjadi tenaga ahli pansus, dianggap paling tepat untuk membantu pansus membongkar skandal Century.

Permintaan PDIP untuk melengkapi pansus dengan tenaga ahli, didukung penuh oleh para mahasiswa. "Kami sepakat dengan Bang Ara (panggilan akrab Maruarar). Memang harus ada tim ahli dalam pansus, bukan sekedar orang yang beretorika belaka," ujar Badri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
• VIVAnews
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Ani Yudhoyono Calon Ketua Umum Demokrat?


Menurut Amir Syamsuddin, Ani Yudhoyono memiliki visi kuat memimpin.
Senin, 7 Desember 2009, 16:17 WIB
Ismoko Widjaya, Suryanta Bakti Susila
SBY, Ani Yudhoyono & Edhie Baskoro setelah mencontreng di Pilpres (Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVAnews - Mundurnya Marzuki Alie dari kursi Sekretaris Jenderal diterpa isu akan majunya Ketua DPR itu menjadi calon ketua umum Demokrat. Begitu juga dengan sering tampilnya Anas Urbaningrum di berbagai kesempatan. Tetapi, ada kandidat lain yang 'berpeluang.'

Apakah Anas Urbaningrum yang sering tampil di media itu memberi sinyal ikut bursa ketua umum? "Belum kesana. itu semua nanti bulan Mei 2010. Tapi kalau itu lebih membuatnya dikenal, ya mungkin," kata Sekretaris Jenderal Amir Syamsuddin.

Hal itu disampaikan Amir Syamsuddin dalam keterangan pers di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta, Senin 7 Desember 2009. Soal Anas Urbaningrum, Amir tak bisa memberikan penjelasan.

Bagaimana dengan mundurnya Marzuki Alie, apakah bersiap maju sebagai Ketua Umum? "Kan sudah dijelaskan, jadi Ketua DPR itu butuh konsentrasi yang tinggi agar fokus," kata politisi yang juga pengacara ini.

Meski demikian, Amir belum mendapat kabar bila akhirnya Marzuki Alie berniat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. "Kalau beliau maju dalam kongres, ya saya belum tahu," katanya lagi.

Tapi bagaimana dengan kandidat yang tidak lain adalah istri Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono. Menurut Amir, Ani Yudhoyono memiliki peluang untuk maju.

"Bagi yang pernah mendengarkan beliau bicara, bukan saja sebagai Ibu Negara bukan saja Ibu Ketua Dewan Pembina, tapi beliau memiliki energi dan visi yang kuat untuk memimpin," ujar Amir.

Kendati demikian, lanjut Amir, dalam berbagai kesempatan SBY memberikan penjalasan bahwa, bukan menutup peluang tapi membatasi keluarga untuk terjun dalam dunia politik.


ismoko.widjaya@vivanews.com
• VIVAnews
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 07 Desember 2009

SBY Teken Keppres Pengaktifan Bibit-Chandra

sumber : www.antaranews.com
4 Desember 2009

"Hal itu itu sudah disampaikan Presiden SBY kepada Bibit dan Chandra Hamzah."
Minggu, 6 Desember 2009, 21:46 WIB
Antique, Suryanta Bakti Susila
  (Antara)
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Keppres Pengaktifan kembali Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Keppres itu sudah ditandatangani SBY sejak Jumat, 4 Desember 2009 lalu. "Hal itu itu sudah disampaikan Presiden SBY kepada Bibit dan Chandra Hamzah saat mengadakan pertemuan," kata dia saat ditemui di acara syukuran ulang tahun (Ultah) ke-8 Partai Demokrat di Jakarta, Minggu malam, 6 Desember 2009.

Perayaan Ultah tersebut dilansungkan bersamaan Rapat Pimpinan Nasional III Partai Demokrat 2009.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menyerahkan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKPP) dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

"Saya mendapat laporan sudah dikirim ke presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), 3 Desember sore," kata Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung Darmono kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat 4 Desember 2009.

SKPP diterbitkan Kejaksaan atas kasus penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan dengan tersangka Chandra dan Bibit. Dengan SKPP ini, kasus yang terindikasi ada kriminalisasi itu dihentikan.

antique.putra@vivanews.com
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Minggu, 06 Desember 2009

Din: Yang Antikorupsi Mari Datang, yang Pro Korupsi Jangan Menghalang

SUMBER : WWW.DETIK.COM
Aksi 9 Desember
Reza Yunanto - detikNews

Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau publik untuk tidak terpengaruh pada statemen Presiden SBY bahwa akan ada gerakan sosial pada 9 Desember. Din menyerukan massa antikorupsi tetap melakukan aksi pada 9 Desember di Monas dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

"Bagi yang antikorupsi mari datang, bagi yang pro korupsi jangan menghalang," ujar Din lewat surat elektronik, Minggu (6/12/2009). Din saat ini tengah berada di Melbourne, Australia,

Sebagai salah seorang penasihat Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Din menegaskan bahwa aksi damai di Monas tersebut harus bertolak dari niat politik membersihkan Indonesia dari praktek-praktek korupsi, khususnya menuntaskan pengusutan skandal Bank Century.

Menurutnya, skandal ini membawa risiko tinggi yang bersifat sistemik dan organik dalam kehidupan bangsa, jika tidak dituntaskan akan membawa bangsa kepada kehancuran.

Din mengatakan, harus diakui bahwa korupsi masih merajalela dalam kehidupan bangsa bahkan di kalangan elite kekuasaan. Maka Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember adalah momentum baik bagi rakyat untuk menunjukkan komitmen memberantas bahaya laten korupsi.

"Jangan terpengaruh oleh pernyataan yang bersifat tuduhan agar rakyat tidak datang ke Monas. Mari beramai-ramai datang dengan berbaju putih, lambang kebersihan, dan berpita merah, lambang keberanian," seru Din Syamsuddin.
(nrl/nrl)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sejarawan UI Dianiaya Polisi karena salah tangkap

sumber : www.vivanews.com
Dikira komplotan penjahat, ia dianiaya polisi berpakaian preman hingga babak belur.
Minggu, 6 Desember 2009, 10:39 WIB
Pipiet Tri Noorastuti
Polisi bertugas melindungi dan mengayomi (VIVAnews/Maryadie)

Kepada VIVAnews, ia mengisahkan peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11.45, Sabtu, 5 Desember 2009.

Peristiwa bermula saat ia turun dari kereta rel listril ekspres dari arah Jakarta tujuan Bogor. Ia turun di Stasiun Depok. Kala itu, hari sudah larut dan ia kesulitan mencari ojek. Ia lalu berjalan kaki ke arah Depok Town Square (Detos).

Saat melintas di bawah jembatan di depan Detos, ia tiba-tiba disergap empat orang tak dikenal. Ia diringkus dan diancam dengan dua senjata api. Satu pistol masih tersembunyi di balik kain hitam, sedang satu pistol terlihat jelas. "Saya berontak karena saya pikir ini modus kejahatan kriminal," ujar Rizal.

Semakin ia berontak, semakin kuat pula polisi menecengkeramnya. Bahkan, polisi lalu menyeretnya ke tepi. Mereka tak henti memukuli dan menendang Rizal. Penganiayaan itu berlangsung sekitar 15 menit dan disaksikan warga sekitar. "Saya baru tahu mereka polisi setelah saya berteriak minta tolong dan mereka baru bilang kalau mereka polisi," ujarnya.

Sesaat kemudian, sebuah mobil patroli polisi datang dan membawanya ke kantor Kepolisian Sektor Beji, Depok. Usai pemeriksaan, polisi menyatakan salah tangkap. Ia pikir Rizal adalah anggota komplotan pelaku kriminal. "Kapolsek cuma bilang sorry dan bilang makanya kalau diringkus jangan melawan," ujarnya.

Setelah dibebaskan, Rizal langsung melakukan visum untuk mengecek kondisi fisiknya ke Rumah Sakit Mitra Depok. "Bibir atas saya pecah, gumpalan darah membeku di hidung, telinga mendengung, rahang dibuka lebar sakit
dan dua benjolan di kepala," katanya.
• VIVAnews
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Prita Gugat Omni Rp 1 Triliun Demi Keadilan

sumber : www.vivanews.com
Nilai Rp 1 triliun itu jangan dilihat besaran nominalnya.
Minggu, 6 Desember 2009, 07:13 WIB
Ismoko Widjaya
Prita Mulyasari Dituntut 6 Bulan Penjara (ANTARA/Ismar Patrizki)
VIVAnews - Prita Mulyasari melalui tim pengacaranya menggugat balik RS Omni Internasional dengan nilai ganti rugi immateriil Rp 1 triliun. Mengapa nilai gugatan begitu luar biasa besar?

"Nilai Rp 1 triliun itu sebagai nilai keadilan," kata Prita Mulyasari dalam perbincangan dengan VIVAnews Sabtu 5 Desember 2009 malam.

Prita mengatakan, nilai Rp 1 triliun itu jangan dilihat besaran nominalnya. Meski bila pada akhirnya nanti hakim hanya mengabulkan 1 rupiah saja, itu sudah menunjukkan Prita tidak bersalah.

"Ini nilai keadilannya. Saya lihat bahwa perkara hukum ini harus menjadi pelajaran bagi semua," ujar ibu dua anak ini.

Seperti diketahui, kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Banten memvonis Prita dengan denda Rp 204 juta. Prita melawan putusan itu dengan menggugat balik Rumah Sakit Omni Alam Sutera.

Gugatan balik yang diajukan Prita meliputi ganti rugi materiil sebesar Rp 113 juta dan ganti rugi imateriil sebesar Rp 1 triliun.

"Ganti rugi materiil karena Prita tidak mendapatkan perawatan yang layak sebagai pasien sehingga penyakitnya bertambah parah. Sedangkan ganti rugi imateriil sebagai pemulihan nama baik Prita karena telah dipenjarakan selama 21 hari. Siapapun tidak mau dipenjara seperti itu meskipun dibayar Rp 1 miliar,” kata kuasa hukum Prita, Slamet Yuwono, di Pengadilan Negeri Tangerang, Jumat 4 Desember 2009 lalu.

Vonis perkara perdata Rp 204 juta itu muncul di saat Prita tengah mendapat tuntutan enam bulan penjara dalam perkara pidana yang bergulir di PN Tangerang. Kasus perdata itu bergulir sebelum kasus pidana.

Di tingkat Pengadilan Negeri Tangerang, ia divonis dengan denda Rp 312 juta. Atas putusan tingkat pertama itu, Prita lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten.

Hasilnya, Prita kembali diposisikan sebagai pihak yang kalah dengan diwajibkan membayar denda Rp 204 juta. Tak hanya denda, Prita juga diwajibkan membuat permintaan maaf kepada Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera di media massa.


ismoko.widjaya@vivanews.com
• VIVAnews
Diposting oleh di 1 komentar:

PLN Butuh 26.000 Pegawai Baru

sumber : www.antaranews.com
Sabtu, 5 Desember 2009 21:32 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 470 kali
PLN Butuh 26.000 Pegawai Baru
(ANTARA/Yudhi Mahatma/&)
Surabaya (ANTARA News) - PT PLN (Persero) membutuhkan sekitar 26.000 pegawai baru karena setiap tahunnya banyak pegawai yang memasuki masa pensiun.

"Tiap tahunnya, total pegawai kami yang pensiun secara nasional sekitar 1.500 orang," kata Direktur Utama PT PLN (Persero), Fachmi Mochtar, saat ditemui ANTARA, di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, penambahan pegawai baru itu dapat meningkatkan kinerja perusahaannya.

"Komposisi pegawai yang diperlukan terdiri dari pembangkit 2.700, transmisi baru 4.000 orang, dan sisanya menyebar ke sektor lainnya," ujarnya.

Dari total pegawai yang dibutuhkan, kata dia, dominasi 50 persen adalah lulusan D1, menyusul 28 persen lulusan D3, 20 persen S1, dan 2 persen S2.

"Banyaknya lulusan diploma yang direkrut karena kami memerlukan tenaga pegawai teknis dalam jumlah besar," katanya.

Dengan penambahan pegawai itu, ia menargetkan, sampai tahun 2018 total pegawai di perseronya akan menjadi 40.000 pegawai.

"Kami berharap, masuknya pegawai baru itu dapat menyumbangkan kinerja terbaik mereka," katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, kontribusi pemikiran para pegawai baru itu diharapkan juga bisa membantu perusahaan mencapai target pertumbuhan konsumsi listrik sekitar 9 persen.

"Target itu diyakini dapat tercapai mengingat perekonomian nasional 2010 diharapkan tumbuh 6 persen," katanya.

Selain itu, tambah dia, masuknya pegawai baru itu juga dapat membantunya merealisasi targetnya selama tahun 2010 yakni jaringan listrik di luar Jawa Bali dan wilayah Jawa Bali akan tersalurkan tanpa kendala apa pun.

"Dengan harapan saat itu nihil pemadaman aliran listrik," katanya.(*)

COPYRIGHT © 2009
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)

komunitas bloger indonesia

Blog ini ada di Komunitas Blogger Indonesia -AntarBlog-
ss_blog_claim=938fb26589dfdb0bdf4a68ae5e32d4e0
ss_blog_claim=938fb26589dfdb0bdf4a68ae5e32d4e0
ss_blog_claim=938fb26589dfdb0bdf4a68ae5e32d4e0
ss_blog_claim=938fb26589dfdb0bdf4a68ae5e32d4e0