Ditambah pemberitaan sejumlah media massa yang seolah menyudutkan rumah sakit.
Jum'at, 11 Desember 2009, 16:12 WIB
Amril Amarullah
|
"Tekanan sudah pasti kami alami. Karena itulah kami beritikad baik menyatakan tidak ingin memperpanjang masalah ini," kata Direktur RS Omni Internasional, dr Bina Ratna dalam siaran persnya di RS Omni Internasional, Jumat 11 Desember 2009.
Namun, itikad baik RS Omni, tidak ditanggapi positif oleh Prita. "Tapi, semua akan kita ambil hikmahnya secara timbal balik dan membuka pintu damai terhadap Ibu Prita Mulyasari, dan saya selaku Direktur RS Omni Internasional menyampaikan hal ini sebagai keputusan sepihak dari kami," tuturnya.
Dikatakan dr Bina, dalam permasalahan hukum antara RS Omni Internasional dengan Prita Mulyasari, menyatakan mencabut gugatan perdata dan menghapus kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp 204 juta yang telah diputus Pengadilan Tinggi Banten.
"Sedangkan untuk kasus pidana yang sedang berjalan, pada prinsipnya kami sangat menghargai proses hukum. Kami berharap upaya yang kami lakukan ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam siding pidana nantinya," ucapnya.
Saat ditanya mengenai seruan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kepada masyarakat untuk tidak berobat ke RS Omni Internasional, dr Bina berharap DPD memiliki kebijaksanaan. "Kami yakin DPD cukup bijaksana. Karena kalau ada pemboikotan bisa ada seribuan karyawan yang kehilangan pekerjaannya," katanya.
Dr Bina juga tidak memungkiri adanya penurunan jumlah pengunjung di RS Omni Internasional sejak pertama permasalahan hukum dengan Prita mencuat, dan kini mencuat kembali dengan gerakan masyarakat mengumpulkan koin untuk Prita, membuat pihak rumah sakit tertekan.
"Pastinya ada penurunan. Tapi, kami punya pelanggan setia yang tetap akan berobat ke RS Omni Internasional. Kami juga terus berupaya memaksimalkan pelayanan kami," ujarnya.
Laporan: Rukhyat Soheh | Tangerang
Advertise On Blogs
Rasain Luu ...
BalasHapusKlo PHK kan musti diberi pesangon ...
Rp204juta ga cukup tuh buat pesangon ...