Selasa, 24 November 2009 19:25 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengaku kecewa terhadap pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit dan Chandra atau Tim 8.
"Saya sangat kecewa karena tidak disebut-sebut soal kedaulatan hukum. Bagaimana kita bisa memberantas korupsi," kata Gus Dur di hadapan elemen mahasiswa yang menyatakan keprihatinan soal masalah pemberantasan korupsi di Jakarta, Selasa.
Kekecewaan juga dikemukakan rohaniwan sekaligus Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta Romo Franz Magnis Suseno.
"Saya kecewa rekomendasi Tim 8 kebanyakan tidak dibicarakan, hanya untuk kasus Bibit-Chandra tidak dilanjutkan ke pengadilan," katanya.
Seharusnya, lanjut Romo Magnis, Presiden Yudhoyono bisa menunjukkan sikap yang lebih jelas terkait rekomendasi tim yang dibentuknya itu.
Menurutnya, yang harus dicermati berikutnya adalah bukan sekadar apakah konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri selesai atau tidak setelah Presiden Yudhoyono mengumumkan sikapnya, namun bagaimana "nasib" KPK selanjutnya.
"Kita ingin KPK punya gigi, jangan sampai diperlunak," katanya.
Sebelumnya, saat menanggapi keprihatinan mahasiswa, Romo Magnis menilai Presiden Yudhoyono terkesan ragu-ragu dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Korupsi tidak ditindak tegas, ada keragu-raguan, itu berbahaya. Perlu ada tekanan dari rakyat, khususnya mahasiswa," katanya.
Dia mengatakan, SBY terpilih kembali sebagai presiden dengan kemenangan yang meyakinkan, didukung mayoritas rakyat, maka seharusnya SBY lebih berani dalam memberantas korupsi.
"Demokrasi akan terancam kalau pelaku demokrasi dianggap korup," katanya.(*)
"Saya sangat kecewa karena tidak disebut-sebut soal kedaulatan hukum. Bagaimana kita bisa memberantas korupsi," kata Gus Dur di hadapan elemen mahasiswa yang menyatakan keprihatinan soal masalah pemberantasan korupsi di Jakarta, Selasa.
Kekecewaan juga dikemukakan rohaniwan sekaligus Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta Romo Franz Magnis Suseno.
"Saya kecewa rekomendasi Tim 8 kebanyakan tidak dibicarakan, hanya untuk kasus Bibit-Chandra tidak dilanjutkan ke pengadilan," katanya.
Seharusnya, lanjut Romo Magnis, Presiden Yudhoyono bisa menunjukkan sikap yang lebih jelas terkait rekomendasi tim yang dibentuknya itu.
Menurutnya, yang harus dicermati berikutnya adalah bukan sekadar apakah konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri selesai atau tidak setelah Presiden Yudhoyono mengumumkan sikapnya, namun bagaimana "nasib" KPK selanjutnya.
"Kita ingin KPK punya gigi, jangan sampai diperlunak," katanya.
Sebelumnya, saat menanggapi keprihatinan mahasiswa, Romo Magnis menilai Presiden Yudhoyono terkesan ragu-ragu dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Korupsi tidak ditindak tegas, ada keragu-raguan, itu berbahaya. Perlu ada tekanan dari rakyat, khususnya mahasiswa," katanya.
Dia mengatakan, SBY terpilih kembali sebagai presiden dengan kemenangan yang meyakinkan, didukung mayoritas rakyat, maka seharusnya SBY lebih berani dalam memberantas korupsi.
"Demokrasi akan terancam kalau pelaku demokrasi dianggap korup," katanya.(*)
COPYRIGHT © 2009
Munculnya kekecewwaan dari banyak tokoh terhadap sikap SBY merespon kriminalisasi KPK sebetulnya menunjukkan bahwa sikap dan sifat kepemimpinan SBY sangat lemah dan peragu.
BalasHapusLagi-lagi SBY masih mengandalkan politik citra dan mengambil posisi "aman" dalam menghadapi persoalan kebangsaan.
SBY terlalu asyik dengan wacana demi popularitas dan citranya. Wacana tentang pemberantasan markus tidak lebih dari wacana pengimbang untuk mencoba menaikkan lagi citranya. Faktanya....Anggodo yang jelas dengan terang benderang dan fulgar "mengatur" aparatur penegak hukum dibiarkan berkeliaran. Sementara Bibit dan Chandra justru tersandera...ujung-ujungnya KPK terlemahkan. Jangan-jangan Anggodo - Anggodo lainnya yang jadi " The Riil President"
Comment anda.???