salam hangat

kami pengelola blog ini mengucapkan selamat membaca.masukan yang berharga dari kawan-kawan blog akan semakin memperkaya kami.

terima kasih

Rabu, 16 Desember 2009

Permadi: SBY-Ical Deal untuk Korbankan Boediono-Sri Mulyani

Rabu, 16/12/2009 18:30 WIB
Hery Winarno - detikNews

Jakarta - Politisi Partai Gerindra Permadi mengatakan jika sudah ada deal antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Aburizal Bakrie (Ical). Deal tersebut untuk mengorbankan Boediono atau Sri Mulyani.

"Sudah ada deal untuk mengorbankan Boediono atau Sri Mulyani," ujar Permadi saat menjadi panelis diskusi bertema "Hak Angket, SBY Jatuh?" Di Hotel Intiland, Jl Jenderal Soedirman, Jakarta, Rabu (16/12/2009).

Menurut pria yang juga paranormal ini, perseteruan antara Ical dan Sri Mulyani sudah berlangsung sejak periode lalu dimana keduanya menjadi menteri. "Sri Mulyani tidak mau menggelontorkan uang APBN untuk menutupi kasus Lapindo," tambah pria yang gemar mengenakan baju hitam ini.

Idrus Marham yang saat ini didaulat menjadi ketua panitia Hak angket merupakan bagian dari skenario tersebut. Idrus adalah politisi Partai Golkar.

"Masuknya Idrus itu juga merupakan settingan," pungkasnya.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Hendarman akan Hadiri Rapat Kasus Bank Century

 sumber : www.antaranews.com
Rabu, 16 Desember 2009 16:02 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Jaksa Agung, Hendarman Supandji, menyatakan akan menghadiri rapat koordinasi penanganan kasus Bank Century dengan KPK dan Polri pada Kamis (17/12) mendatang.

"Saya kemarin ditelepon Pak Tumpak (Ketua KPK) untuk rapat besok jam 17.00 WIB, saya akan bawa Jampidsus (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus)," katanya, di Jakarta, Rabu.

Pimpinan tiga lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung, akan bertemu untuk melakukan koordinasi penanganan kasus Bank Century pada Kamis (17/12).

Hendarman menyatakan pertemuan dengan KPK tersebut untuk membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengucuran dana (bailout) Bank Century.

"Kamis (17/12) besok, membahas bagaimana terjadi dana talangan dan penyaluran seperti yang dilansir BPK," katanya.

Sedangkan, kata dia, Kejagung sendiri saat ini menangani kasus yang sebelum terjadinya pengucuran dana Bank Century.

"Kasus Century (yang ditangani Kejagung) terkait pelarian aset ke luar negeri oleh dua tersangka," katanya.

Seperti diketahui, Kejagung sudah menetapkan dua tersangka kasus dugaan pelarian aset Bank Century yang sampai sekarang masih buron, yakni, Rafat Ali Rizfi dan Hesyam Al Waraq.

Kejaksaan Agung (Kejagung), Departemen Luar Negeri (Deplu), Departemen Keuangan (Depkeu) dan Mabes Polri, Rabu berangkat ke-12 negara untuk mengecek keberadaan aset Bank Century senilai Rp14 triliun.

Ke-12 negara itu, antara lain, Guernsey (Inggris), Hongkong dan Swiss.

"Rabu (9/12), kita berangkat ke luar negeri," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy, di Jakarta, Rabu.

Jampidsus menyatakan seperti di Hongkong, pihaknya akan mengecek apakah uangnya itu sudah mendapatkan produk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau hanya dari Bank Century.

"Kita akan melihat SBI-nya yang mana," katanya.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sabtu, 12 Desember 2009

Boediono Siap Tanggung Jawab Sampai Akhirat

sumber : www.vivanews.com
Rekaman Sri Mulyani-Robert Tantular
"Saya pribadi siap mempertanggungjawabkan didunia dan akhira,"
Sabtu, 12 Desember 2009, 19:39 WIB
Eko Priliawito, Agus Dwi Darmawan
  (Andika Wahyu)
VIVAnews - Keputusan menyelamatkan Bank Century saat kondisi krisis oleh Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dianggap sebagai prestasi besar.
Boediono pun merasa sangat bahagia karena dengan diselamatkannya Bank Century, Indonesia bisa melewati masa krisis dengan dampak seminimal mungkin.

"Saya merasa sangat bahagia Indonesia bisa melewati masa krisis," kata Boediono saat jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Sabtu 12 Desember 2009. "Bahkan dengan keputusan itu, Indonesia bisa melewati krisis lebih baik dari negara lain disekitar kita," katanya.

Boediono mengatakan bahwa kemudian proses penyelamatan saat krisis itu dipertanyakan, menjadi sesuatu hal yang memang harus dijelaskan.

"Apapun nanti sebagai proses, hasil dari angket atau proses hukum saya terbuka untuk memberikan apapun yang diberikan. Saya sendiri gembira telah memberikan sesuatu untuk bangsa saya," katanya.

Dalam proses penyelamatan Boediono berprinsip bahwa tidak ada sama sekali yang intervensi atau kepentingan kelompok. Menurutnya berdasarkan data, kondisi saat itu situasinya memang sedang gawat.

"Saya kira Menkeu dan saya pegang prinsip itu. Saya pribadi dengan hati nurani jernih, saya sampaikan bahwa apa yang saya ambil, keputusan, saya anggap benar. Tujuannya untuk mengatasi keadaan yang gawat saat itu. Saya pribadi siap mempertanggungjawabkan didunia dan akhirat. Saya lihat, hasilnya sangat baik," katanya.

Boediono sebagai Wakil Presiden menghimbau agar dalam proses berdemokrasi dan kegiatan berpolitik keputusan yang diambil semuanya demi kepentingan rakyat. Jika semuanya disampaikan secara detail dan jelas, hasilnya akan baik untuk negara.

"Insa Allah masalah ini bisa secepatnya dilewati sehingga kita bisa bekerja yang lebih bermanfaat untuk bangsa kita," ujarnya.
• VIVAnews
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sri Mulyani Harus Beberkan Kader Golkar Korup

sumber : www.antaranews.com
Sabtu, 12 Desember 2009 16:58 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Kader-kader Partai Golkar yang tergabung dalam "Kaukus Golkar Bersih" meminta Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani untuk berani membeberkan siapa saja yang diketahuinya melakukan tindak pidana korupsi.

"Kalau Sri Mulyani punya data ada kader Partai Golkar yang korupsi, silakan berikan kepada "Kaukus Golkar Bersih" (KGB). Kami yang akan bersihkan," tandas salah seorang pendiri KGB, Zainal Bintang kepada ANTARA, di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan itu setelah KGB memutuskan untuk menemui Sri Mulyani guna meminta penjelasan atas pernyataannya mengenai pribadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

KGB yang didirikan pada Jumat malam tadi, diprakarsai antara lain oleh Ferry Mursyidan Baldan, Zainal Bintang, Aryadi Achmad, Kamrusamad dan Syamsul Zakaria.

Penggagas KGB lainnya, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan, upaya KGB ini adalah aksi tulus untuk membersihkan partai dari oknum-oknum yang tidak punya iktikad baik membesarkan organisasi politik tersebut.

"Karenanya, kami perlu bicara dengan Sri Mulyani. Dan kami harap, dia tidak berprasangka buruk kepada Partai Golkar," katanya.

Ferry juga berharap Partai Golkar benar-benar fokus memperjuangkan aspirasi dan amanat penderitaan rakyat, bukan kepentingan elitenya semata.(*)
COPYRIGHT © 2009
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Ketua DPR: Pernyataan Bambang Soesatyo Pendapat Pribadi

sumber : www.antaranews.com
Sabtu, 12 Desember 2009 17:26 WIB 
Bogor (ANTARA News) - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan pernyataan anggota panitia angket kasus Bank Century Bambang Soesatyo soal Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah pernyataan pribadi di luar agenda yang akan dibahas angket.

"Kalau pendapat pribadi tidak perlu dikomentari," kata Marzuki usai membuka acara press gathering di Wisma DPR, Bogor, Jawa Barat, Sabtu sore.

Menurut Marzuki, apa yang disampaikan Bambang bukan yang akan dibicarakan panitia angket, merujuk sikap anggota panitia angket Bambang Soesatyo yang terkesan memojokkan Sri Mulyani.

"Panitia angket baru akan melakukan rapat pleno untuk menentukan agenda kerja Senin besok (14/12)," katanya.

Pada rapat pleno tersebut, katanya, panitia angket akan menetapkan apa saja yang akan dikerjakan dan siapa saja yang akan diundang, bukan agenda atau pernyataan pribadi.

Marzuki meminta seluruh anggota panitia angket untuk fokus pada agenda yang akan ditetapkan, tidak berbicara yang lain-lain.

Ia mengkritik, saat ini banyak pendapat-pendapat pribadi yang disampaikan atas nama panitia angket.

"Kalau anggota panitia angket banyak mengomentari hal-hal di luar konteks nanti kerjanya tidak fokus, sehingga hasil akhirnya tidak sesuai tujuan," kata mantan Sekjen Partai Demokrat ini.

Saat ini terjadi polemik terbuka antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di mana Sri Mulyani menyebut Aburizal tidak senang pada dirinya dan pengurus Partai Golkar tidak ada yang bersikap baik pada dirinya.

Pernyataan tersebut yang ditangapi Bambang Soesatyo dengan menyebut pernyataan Sri Mulyani tidak berdasar, bahkan Bambang mengatakan memiliki rekaman percakapan Sri Mulyani dan komisaris Bank Century Robert Tantular soal bantuan dana talangan ke Bank Century. (*)
COPYRIGHT © 2009
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Hatta Radjasa Deklarasikan Calon Ketum PAN

Bursa Calon Ketua Umum PAN
Hatta Rajasa Dideklarasikan Hari Ini
Hari ini Hatta Rajasa dideklarasikan jadi calon Ketua Umum PAN di Batam.
Sabtu, 12 Desember 2009, 06:31 WIB
Arfi Bambani Amri
Gubernur Sumsel Alex Noerdin bersama Hatta Rajasa (Antara/ Fanny Octavianus)
VIVAnews - Hari ini, Sabtu 12 Desember 2009, sejumlah kader Partai Amanat Nasional akan mendeklarasikan Hatta Rajasa sebagai calon Ketua Umum partai matahari biru itu. Pendukung Hatta di Sumatera berkumpul di Pulau Batam untuk menyolidkan dukungan.

Kemudian, Minggu 13 Desember 2009, giliran pendukung Hatta di kawasan timur Indonesia dan Kalimantan mendeklarasikan dukungan di sebuah hotel di Kuta, Bali. "Saya akan ikut yang di Bali," ujar Viva Yoga Mauladi, salah satu tim sukses Hatta Rajasa, dalam perbincangan dengan VIVAnews.

Sementara, deklarasi dukungan kepada Hatta Rajasa di pulau Jawa, menurut Wakil Sekretaris Jenderal PAN itu, belum dipastikan. "Adalah nanti," ujar Viva.

Untuk Deklarasi Hatta di Batam, beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat PAN, semua pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah se-Sumatera diundang hadir. Acara yang akan dihadiri Hatta ini sekaligus meminta masukan untuk kemajuan PAN di lima tahun yang akan datang.
• VIVAnews
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Rekaman Sri Mulyani-Robert Tantular

sumber : www.vivanews.com
Boediono Imbau Berpolitik Tanpa Bikin Resah
"Ada informasi yang perlu diklarifikasi. Jangan perkeruh situasi," kata Boediono.
Sabtu, 12 Desember 2009, 15:59 WIB
Umi Kalsum, Anggi Kusumadewi
Boediono (VIVAnews/Tri Saputro)
"Ada informasi yang perlu diklarifikasi.  Jangan perkeruh situasi," kata Boediono dalam konferensi pers di Istana Wapres, Sabtu 12 Desember 2009 siang ini.

Boediono mengimbau agar proses politik dijalankan secara jujur.  Ia pun meminta proses politik dilakukan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.  “Politik ada tujuannya, yaitu untuk menyejahterakan rakyat kita.  Itu cita-cita kita semua,” ujar Boediono.  Ketulusan dan kejujuran dalam berpolitik, lanjut Boediono, akan memberikan hasil yang baik dan jelas pula.

Hal itu dikemukakan Boediono menanggapi beredarnya kabar rekaman percakapan antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan mantan Direktur Bank Century, Robert Tantular, dalam Rapat KSSK tanggal 20 dan 21 November 2008.  Kabar inilah yang dimaksud Boediono tidak jelas kebenarannya. Oleh karena itu, ia menggelar konferensi pers khusus untuk membantahnya.

Mantan Gubernur BI itu menyatakan, sebagai saksi hidup dalam rapat itu, ia menegaskan bahwa Robert Tantular sama sekali tidak mengikuti Rapat KSSK karena ia berada pada lantai yang berbeda dengan lantai tempat diselenggarakannya rapat.  Pernyataan Boediono tersebut dibenarkan oleh Raden Pardede yang waktu itu juga mengikuti Rapat KSSK selaku Sekretaris KSSK.

“Rapat berlangsung di lantai tiga, sedangkan Robert ada di ruang lantai dua,” kata Raden yang mendampingi Boediono selama konferensi pers.  Suara yang disangka Robert pun, kata Raden, sebenarnya adalah suara Marsilam Simanjuntak.  Marsilam hadir dalam Rapat KSSK sebagai perwakilan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3R).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun telah membantah rekaman tersebut melalui pernyataan Kepala Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan, Indra Surya.  Menkeu bahkan berencana untuk melayangkan somasi dan langkah hukum terhadap si pengedar kabar, yakni Bambang Soesatyo, anggota pansus angket Century dari Fraksi Golkar.

Kabar tentang keberadaan rekaman percakapan antara Sri Mulyani dengan Robert Tantular memang pertama kali dikemukakan oleh Bambang dalam Rapat Konsultasi Pansus Angket yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 11 Desember, kemarin.  Bambang juga menjanjikan rekaman tersebut pada waktunya akan diputar di pansus.

“Mari jernihkan situasi.  Mari kita lewati masa ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya sehingga kita semua bisa bekerja dengan lebih baik,” kata Boediono.  Ia juga menegaskan, dirinya siap mempertaruhkan kredibilitas dirinya, serta siap mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan kesaksiannya di dunia maupun akhirat.  Boediono pun siap untuk memberi keterangan apapun yang dibutuhkan terkait proses hukum dan dan proses investigasi pansus angket atas kasus Century.
• VIVAnews
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jumat, 11 Desember 2009

Pasien Merosot, RS Omni 'Banting Harga'

sumber : www.vivanews.com
RS Omni bekerja lebih berat lagi untuk meyakinkan masyarakat.
Jum'at, 11 Desember 2009, 08:53 WIB
Umi Kalsum
Prita Mulyasari Dituntut 6 Bulan Penjara (ANTARA/Ismar Patrizki)
VIVAnews - Perseteruan antara RS Omni Internasional dan Prita Mulyasari yang kembali memanas memberikan pukulan telak bagi rumah sakit yang berlokasi di Kota Tangerang itu. Rumah sakit itu makin ditinggalkan pasiennya.

Pantauan VIVAnews baru-baru ini, rumah sakit terlihat lengang. Tidak banyak kendaraan yang terparkir di halaman rumah sakit tersebut. Hanya tampak beberapa mobil berjejer di lahan parkir depan rumah sakit dan kendaraan roda dua di parkir basemen.

"Pastinya ada penurunan,” kata Sekretaris Manager RS Omni Internasional Lalu Hadi saat ditemui VIVAnews di Kota Tangerang Selatan Fair, Kamis 10 Desember 2009. Meskipun mengakui adanya penurunan, Lalu Hadi tidak mau menyebutkan berapa prosentasenya.

Pengakuan serupa juga diungkapkan Promotion Communication RS Omni Internaional Ogi Anna. "Sejak pertama kali kasus Prita mencuat, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Namun, untuk gerakan kumpul poin, kami belum terlalu pantau angka penurunannya,” kata Ogi. 

Ogi mengaku harus bekerja lebih berat lagi untuk meyakinkan masyarakat akan pelayanan RS Omni Internasional. "Opini masyarakat tentang RS Omni yang sudah berkembang akan selalu tetap ada di pikiran mereka. Karena itu saya selaku promotion communication melakukan upaya turun langsung ke lapangan dengan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat,” terangnya.

Selain melakukan upaya pemulihan imej, RS Omni juga membuat progam special edition sebagai langkah promosi dengan sistem package (paket). "Tentu harga paket ini lebih murah dari harga normal. Karena sudah dikemas menjadi satu, tidak terpisah-pisah," ujar Ogi yang membantah ada isu RS Omni Internasional memberlakukan diskon hingga 75 sejak  sejak imej negatif melekat ke rumah sakit tersebut. "Kalau ada diskon 75 persen, kita dan pegawai tidak makan dan punya gaji dong," tandasnya.


Laporan: Rukhyat Soheh | Tangerang
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Koin Prita Bikin RS Omni Tertekan

Ditambah pemberitaan sejumlah media massa yang seolah menyudutkan rumah sakit.
Jum'at, 11 Desember 2009, 16:12 WIB
Amril Amarullah
Rapat Komisi IX dengan RS. Omni Tangerang : Direktur RS. Omni, Bina Ratna (VIVAnews/Tri Saputro)

"Tekanan sudah pasti kami alami. Karena itulah kami beritikad baik menyatakan tidak ingin memperpanjang masalah ini," kata Direktur RS Omni Internasional, dr Bina Ratna dalam siaran persnya di RS Omni Internasional, Jumat 11 Desember 2009.

Namun, itikad baik RS Omni, tidak ditanggapi positif oleh Prita. "Tapi, semua akan kita ambil hikmahnya secara timbal balik dan membuka pintu damai terhadap Ibu Prita Mulyasari, dan  saya selaku Direktur RS Omni Internasional menyampaikan hal ini sebagai keputusan sepihak dari kami," tuturnya.

Dikatakan dr Bina, dalam permasalahan hukum antara RS Omni Internasional dengan Prita Mulyasari, menyatakan mencabut gugatan perdata dan menghapus kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp 204 juta yang telah diputus Pengadilan Tinggi Banten.

"Sedangkan untuk kasus pidana yang sedang berjalan, pada prinsipnya kami sangat menghargai proses hukum. Kami berharap upaya yang kami lakukan ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam siding pidana nantinya," ucapnya.

Saat ditanya mengenai seruan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kepada masyarakat untuk tidak berobat ke RS Omni Internasional, dr Bina berharap DPD memiliki kebijaksanaan. "Kami yakin DPD cukup bijaksana. Karena kalau ada pemboikotan bisa ada seribuan karyawan yang kehilangan pekerjaannya," katanya.

Dr Bina juga tidak memungkiri adanya penurunan jumlah pengunjung di RS Omni Internasional sejak pertama permasalahan hukum dengan Prita mencuat, dan kini mencuat kembali dengan gerakan masyarakat mengumpulkan koin untuk Prita, membuat pihak rumah sakit tertekan.

"Pastinya ada penurunan. Tapi, kami punya pelanggan setia yang tetap akan berobat ke RS Omni Internasional. Kami juga terus berupaya memaksimalkan pelayanan kami," ujarnya.

Laporan: Rukhyat Soheh | Tangerang
Diposting oleh di 1 komentar:

CIA Sewa Organisasi Tentara Bayaran Blackwater

sumber : www.antaranews.com
Jumat, 11 Desember 2009 14:36 WIB

Seorang Anak Afghan memberi bola ke pasukan tentara Amerika Michael willcutts di daerah Provinsi Logar,(11/10/09). (REUTERS/Nikola Solic)
Washington (ANTARA News/Reuters) - Pasukan keamanan swasta dari Blackwater Worldwide berpartisipasi dalam operasi-operasi CIA yang paling sensitif, termasuk penggerebekan-penggerebakan para tersangka militan di Iraq dan Afghanistan, lapor suratkabar New York Times seperti dikutip Reuters, Jumat.

Peran Blackwater di Afghanistan bermula di awal tahun 2002 ketika CIA menyewa perusahaan keamanan swasta itu untuk mengamankan sekeliling tempat kantor CIA di Hotel Ariana, Kabul, tulis suratkabar AS yang akrab disebut "The Times" itu dalam lamannya www.nytimes.com.

Kemudian, dibawah nama baru Xe Services, Blackwater disewa lagi untuk melindungi kantor CIA di Baghdad setelah invasi pimpinan AS ke Irak setahun sebelumnya.

Menurut the Times, peran Blackwater di kedua mandala operasi itu berubah tajam manakala para pengawalnya mulai memberikan jasa keamanan untuk para agen lapangan CIA, kadang-kadang itu dilakukan selama misi ofensif bersama pasukan khusus Delta Force atau Navy Seals.

Penyergapan terhadap para tersangka pemberontak di Irak, yang dikenal dengan operasi "snatch and grab" (ciduk dan tangkap), mulai dilakukan hampir setiap malam di sepanjang tahun-tahun terburuk dalam perang itu, antara 2004 dan 2006.

The Times mengutip beberapa mantan pengawal Blackwater bahwa operasi penangkapan dan pembunuhan militan Irak dan Afghanistan menjadi rutin dilakukan setiap hari, dimana kadang-kadang personel Blackwater menjadi mitra dalam misi-misi tersebut, lebih dari sekedar memberi jawa kawalan kepada para perwira CIA.

Nama Blackwater mendadak kondang dalam Perang Iraq setelah penembakan September 2007 dimana pasukan bayaran itu didakwa membunuh 14 warga sipil Irak tak bersenjata, saat mereka mengawal rombongan diplomat AS menembus kota Baghdad.

Seorang pengawal bayaran terbukti bersalah dalam pembantaian yang berkaitan dengan penembakan yang juga melukai 20 orang itu. Lima pengawal lainnya menjadi terdakwa.

The Times melaporkan bahwa pada Agustus tahun ini, CIA masih juga menyewa kontraktor Blackwater dalam sebuah program rahasia untuk melacak dan membunuh para pemimpin senior Alqaeda.

Program ini bernilai jutaan dolar AS, namun tidak pernah berhasil menangkap atau membunuh seorang pun anggota militan, demikian surat kabar yang bermarkas di Los Angeles itu. (*)
COPYRIGHT © 2009
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kamis, 10 Desember 2009

KPK Periksa Ari Muladi

sumber : www.antaranews.com
Kamis, 10 Desember 2009 17:30 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memeriksa Ari Muladi dalam kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengusaha Anggodo Widjojo.

Nama Ari Muladi muncul dalam kronologi skenario penyuapan kepada pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah. Skenario itu diduga digagas oleh Anggodo Widjojo, adik pengusaha Anggoro Widjojo yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Setelah menjalani pemeriksaan, Ari Muladi mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya dimintai keterangan soal aliran dana.

Pengacaranya, C Suhadi menambahkan, aliran dana yang dimaksud adalah aliran dana yang seluruhnya mencapai Rp5,1 miliar dari Anggodo kepada Ari Muladi.

"Juga aliran lanjutan dana dari Ari Muladi ke seorang bernama Yulianto," kata Suhadi.

Yulianto adalah orang yang disebut sebagai penyalur dana kepada pimpinan KPK. Namun, sampai saat ini, keberadaan Yulianto tidak diketahui.

Sementara itu, pengacara yang lain, Petrus Selestinus meminta KPK segera memeriksa pihak lain yang diduga terkait dengan upaya penyuapan kepada KPK.

Menurut Petrus, upaya penyuapan itu adalah tindak pidana menghalangi kerja KPK dalam mengusut dugaan korupsi yang menjerat Anggoro Widjojo, kakak Anggodo Widjojo.

"Semua yang disebut dalam rekaman di Mahkamah Konstitusi harus diperiksa," katanya.

Sebelumnya, Tim Pembela Suara Rakyat Anti Kriminalisasi melaporkan pengusaha Anggodo Widjojo ke KPK karena diduga telah menghalangi upaya pemberantasan korupsi.

Perwakilan Tim Pembela Suara Rakyat Anti Kriminalisasi, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Anggodo dilaporkan bersama tiga orang lain, yaitu Anggoro Widjojo, Putra Nevo A. Prayogo, dan David Angka Wijaya.

"Mereka telah berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam pidana korupsi," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, perbuatan itu adalah pelanggaran hukum, seperti diatur dalam pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sugeng menjelaskan, orang-orang itu adalah pihak berperkara dalam kasus dugaan suap proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Dalam kasus itu, Anggoro Widjojo telah ditetapkan sebagai tersangka.

Tim pembela menjelaskan, para terlapor telah mempersulit upaya hukum yang dilakukan KPK dengan melarikan diri ke luar negeri dan berupaya menyuap serta bekerjasama sejumlah penegak hukum.

"Hal itu terungkap dalam rekaman pembicaraan yang diputar di Mahkamah Konstitusi," kata Sugeng.

Tim pembela juga meminta KPK untuk mengusut nama-nama penegak hukum yang disebut dalam rekaman pembicaraan dan diduga bekerjasama dengan keempat terlapor untuk menghalangi tugas KPK.(*)
COPYRIGHT © 2009
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Amien: Penuntasan Century Penentu Pemerintahan Bersih

sumber : www.antaranews.com
Kamis, 10 Desember 2009 16:32 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 93 kali
Amien: Penuntasan Century Penentu Pemerintahan Bersih

Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien Rais. (ANTARA)
Lamongan (ANTARA News) - Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, Kamis, menilai penuntasan skandal Bank Century adalah penentu terwujudnya pemerintahan bersih dari korupsi.

"Saya tidak ingin Pansus Angket Century diare, masuk angin, dan kandas. Jika terjadi berarti sudah tidak ada harapan lagi," katanya usai mengikuti acara wisuda Ahli Madya Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Muhammadiyah, Lamongan, Jawa Timur.

Menurut mantan Ketua MPR itu, penuntasan skandal Century merupakan ujian untuk seluruh pengawal hukum, baik yang di eksekutif maupun di legislatif.

Amin memperingatkan Pansus Bank Century untuk serius menuntaskan skandal Bank Century dengan duduk bersama KPK, BPK, PPATK, Kejaksaan dan Kepolisian.

"Ini adalah `early warning` (peringatan dini), jangan sampai Pansus Bank Century tidak serius bekerja," tegasnya.

Amien berharap korupsi sejati di Indonesia juga diusut, karena selama ini kasus korupsi yang diusut adalah korupsi sisi pengeluaran di sejumlah departemen yang nilainya miliaran rupiah. Padahal, korupsi sejati di Indonesia adalah korupsi di sisi penerimaan yakni pajak dan hasil migas.

"Sisi pemasukan yang menghasilkan ribuan triliun setiap tahun ini, bolongnya (kebocorannya) bisa hingga ratusan triliun setiap tahunnya. Ini juga harus diusut tuntas kalau mau serius," ujarnya.


Alakadarnya saja

Amien Rais lalu mengingatkan warga Muhammadiyah agar tidak terlalu jauh masuk dunia politik, sebagai bentuk amanat dari tokoh Muhammadiyah, A.R. Fachruddin untuk menjaga keseimbangan Muhammadiyah.

"Boleh berpolitik, tapi ala kadarnya saja. Karena kalau sampai keliru pilihan, yang repot adalah Muhammadiyah, karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah," tuturnya.

Mantan aktivis di era 70-an ini kemudian mengapresiasi unjuk rasa Hari Antikorupsi Sedunia Rabu (9/12) yang ternyata berakhir damai, tidak seperti dikhawatirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya sebagai masyarakat merasa lega ternyata unjuk rasa hari antikorupsi berakhir damai, aksi unjuk rasa itu sebenarnya bentuk dukungan perwujudan pemerintahan yang bersih dari korupsi, dan mestinya Presiden harus berterima kasih kepada rakyatnya," katanya.(*)
COPYRIGHT © 2009
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Suciwati, Waria & 500 Orang Demo Istana

sumber : www.vivanews.com
Istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati juga turut dalam aksi ini.
Kamis, 10 Desember 2009, 17:14 WIB
Ismoko Widjaya, Eko Huda S
(Antara/ Salis Akbar)

Pantauan VIVAnews, massa bergerombol di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat, Kamis 10 Desember 2009. Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melindungi pembela HAM.

Istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati juga turut dalam aksi ini. Selain itu, ada pula sekitar 10 orang aktivis waria dari Arus Pelangi.

Para waria ini terlihat menggunakan bulu-bulu di bagian kepala. Aksi waria cukup mengundang perhatian kelompok massa lainnya.

Selain para waria, demo juga diikuti aktivis dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Koalisi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), dan Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi).

Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk dan poster bertuliskan, "Keadilan untuk Munir, Keadilan untuk Semua", "Hentikan Kriminalisasi Pembela HAM", dan "Lindungi Pembela HAM."

Massa pun bergerak melakukan aksi longmarch dari Istana menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI). Pengamanan polisi terlihat tidak terlalu ketat. Rencananya, malam ini massa akan melakukan renungan di Bundaran HI.


ismoko.widjaya@vivanews.com
• VIVAnews
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Rabu, 09 Desember 2009

Prosedur Keamanan Bandara AS Bocor

sumber : www.vivanews.com
Dokumen yang bocor berisi informasi penting yang bisa berakibat mengerikan.
Rabu, 9 Desember 2009, 19:13 WIB
Elin Yunita Kristanti, Harriska Farida Adiati
  (AP Photo/ Ricardo Moraes)
VIVAnews - Rincian prosedur keamanan di bandara-bandara Amerika Serikat (AS) tidak sengaja terposting secara online oleh Administrasi Keamanan Transportasi AS (TSA).

Dokumen tersebut dimuat dalam situs Federal Business Opportunity TSA pada Maret lalu. Keberadaannya dipaparkan dalam sebuah blog, Wandering Aramean, pada Minggu pekan lalu.

Seperti dikutip dari laman stasiun televisi BBC, Rabu 9 Desember 2009, dokumen itu menyebutkan penumpang mana yang bisa dibebaskan dari pemeriksaan.

Sebaliknya, ada beberapa jenis penumpang yang harus diperiksa ketat, misalnya calon penumpang dengan paspor Kuba, Iran, Korea Utara, Suriah, Somalia, dan negara-negara lain.

Selain itu terdapat juga informasi bahwa di jam-jam sibuk, prosedur keamanan bisa diperlonggar 25 persen dari biasanya dan kru pesawat tertentu tidak dilarang membawa cairan dan gel ke dalam pesawat.
Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa perangkat medis, kursi roda, skuter, dan alas kaki yang digunakan dalam operasi, bisa dikecualikan dari pemeriksaan bahan peledak dalam waktu tertentu.

TSA mengatakan, tidak ada ancaman keamanan saat dokumen itu menyebar, tetapi pihaknya akan menanggapi ini dengan serius. Clark Kent Ervin, mantan inspektur jenderal Department of Homeland Security, kepada ABC news mengatakan bahwa dokumen yang bocor tersebut sangat mengerikan dan berbahaya bagi keamanan karena teroris bisa dengan mudah mengeksploitasi informasi tersebut.
• VIVAnews
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

9 Tim KPK Akan Keroyok Audit Bank Century

sumber : www.vivanews.com
Tim tersebut akan dilibatkan saat KPK bertemu dengan BPK pada pekan depan.
Rabu, 9 Desember 2009, 18:34 WIB
Arry Anggadha, Yudho Rahardjo
Century Bank (VIVAnews/Tri Saputro)

"Tim akan bekerja satu dua hari ini," kata Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK, Bibit Samad Riyanto, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 9 Desember 2009.

Bibit menjelaskan, tim tersebut akan dilibatkan saat KPK bertemu dengan BPK pada pekan depan. "Sehingga bisa dalami mana lagi informasi yang kita perlukan, termasuk PPATK," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pencegahan, Haryono Umar menambahkan bahwa sembilan temuan BPK itu tidak seluruhnya ada tindak pidana korupsi. "Sebagian ada yang masuk dalam pidana perbankan," jelasnya. Haryono menjelaskan, KPK lebih fokus pada tindak pidana korupsi saat pencairan dana.

DPR juga membentuk panitia khusus untuk mengungkap skandal Bank Century melalui penggunaan angket anggota dewan. Pansus yang dipimpin anggota Fraksi Partai Golkar, Idrus Marham, itu memiliki lima fokus penyelidikan.

Hasil audit BPK mengungkap sejumlah kejanggalan dalam aliran dana penyelamatan Bank Century. Salah satunya, aliran dana senilai Rp 2,8 yang tidak memiliki landasan hukum.
• VIVAnews
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Selasa, 08 Desember 2009

Waspadai Rekayasa Dokumen Kasus Century

sumber : www.vivanews.com
Dikhawatirkan rekayasa dokumen sehingga pihak yang bersalah bisa cuci tangan.
Selasa, 8 Desember 2009, 15:48 WIB
Elin Yunita Kristanti
Bank Century (Andika Wahyu)
SURABAYA POST - Pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini, menyerukan diwaspadainya rekayasa politik oleh Pansus Angket Kasus Bank Century. Dia mengkhawatirkan terjadinya rekayasa dokumen sehingga pihak yang bersalah bisa cuci tangan.

“Harus segera dilakukan konsolidasi karena ini tidak semata-mata korupsi seperti pemahaman banyak orang saat ini, yaitu ada bukti aliran dana, dananya dan penerima dana. Makanya sekarang Menteri Keuangan berani bilang buktikan bila dia korupsi,” ujar Hendri pada Dialog Hari Anti Korupsi bertema “Bebaskan Negara dari Perampok Uang Rakyat dengan Menuntaskan Skandal Century” di FISIP Unair, Selasa (8/12).
Menurut dia, korupsi yang terjadi pada kasus ini punya arti lebih luas. Dia menunjuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pihak lain dan pribadi. Jadi bila digiring ke kasus korupsi saja, kata dia, bukti tidak akan ada dan pihak yang bertanggungjawab bisa bebas.
“Harus diteliti mulai adanya tindak kriminal di dalam Bank Century, pengambilan kebijakan bail out hingga penggunaan dana,” katanya.

Hendri melanjutkan, alasan sistemik pun tidak layak digunakan. Pasalnya, Bank Century merupakan “bank nol koma.” Artinya, hanya 0,7% asetnya, 0,8% dana pihak ketiga dan 0,04% kredit.  “Artinya tidak akan signifikan memengaruhi industri perbankan,” jelasnya.
Semestinya, menurut Hendri, pemerintah tidak melakukan bailout, karena kekeringan likuiditas Bank Century akibat dananya dibawa lari pemilik. Menurutnya, lebih bijak bila pemerintah mengumumkan kondisi Bank Century sebenarnya dan bisa dipastikan hal ibi tidak akan memengaruhi bank lain.
Namun secara terpisah, Ketua Perbanas Jatim Herman Halim mengatakan setuju bailout Bank Century. “Tapi saya juga tidak setuju karena aliran dananya tidak jelas. Apalagi sebenarnya dana LPS  adalah dana premi yang disetor bank,” ujarnya.
Namun dia melihat, kasus Bank Century akan berdampak sitemik bila tidak ada penyelamatan. Krisis global, kata dia, akan menyebabkan potensi rush (penarikan dana besar-besaran) meski ada jaminan pemerintah.

Widyawati
• VIVAnews
 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)

komunitas bloger indonesia

Blog ini ada di Komunitas Blogger Indonesia -AntarBlog-
ss_blog_claim=938fb26589dfdb0bdf4a68ae5e32d4e0
ss_blog_claim=938fb26589dfdb0bdf4a68ae5e32d4e0
ss_blog_claim=938fb26589dfdb0bdf4a68ae5e32d4e0
ss_blog_claim=938fb26589dfdb0bdf4a68ae5e32d4e0