INDONESIA AKTUAL

Selasa, 08 Desember 2009

Waspadai Rekayasa Dokumen Kasus Century

sumber : www.vivanews.com

Dikhawatirkan rekayasa dokumen sehingga pihak yang bersalah bisa cuci tangan.

Selasa, 8 Desember 2009, 15:48 WIB

Elin Yunita Kristanti

Bank Century (Andika Wahyu)

SURABAYA POST - Pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini, menyerukan diwaspadainya rekayasa politik oleh Pansus Angket Kasus Bank Century. Dia mengkhawatirkan terjadinya rekayasa dokumen sehingga pihak yang bersalah bisa cuci tangan.

“Harus segera dilakukan konsolidasi karena ini tidak semata-mata korupsi seperti pemahaman banyak orang saat ini, yaitu ada bukti aliran dana, dananya dan penerima dana. Makanya sekarang Menteri Keuangan berani bilang buktikan bila dia korupsi,” ujar Hendri pada Dialog Hari Anti Korupsi bertema “Bebaskan Negara dari Perampok Uang Rakyat dengan Menuntaskan Skandal Century” di FISIP Unair, Selasa (8/12).

Menurut dia, korupsi yang terjadi pada kasus ini punya arti lebih luas. Dia menunjuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pihak lain dan pribadi. Jadi bila digiring ke kasus korupsi saja, kata dia, bukti tidak akan ada dan pihak yang bertanggungjawab bisa bebas.

“Harus diteliti mulai adanya tindak kriminal di dalam Bank Century, pengambilan kebijakan bail out hingga penggunaan dana,” katanya.

Hendri melanjutkan, alasan sistemik pun tidak layak digunakan. Pasalnya, Bank Century merupakan “bank nol koma.” Artinya, hanya 0,7% asetnya, 0,8% dana pihak ketiga dan 0,04% kredit. “Artinya tidak akan signifikan memengaruhi industri perbankan,” jelasnya.

Semestinya, menurut Hendri, pemerintah tidak melakukan bailout, karena kekeringan likuiditas Bank Century akibat dananya dibawa lari pemilik. Menurutnya, lebih bijak bila pemerintah mengumumkan kondisi Bank Century sebenarnya dan bisa dipastikan hal ibi tidak akan memengaruhi bank lain.

Namun secara terpisah, Ketua Perbanas Jatim Herman Halim mengatakan setuju bailout Bank Century. “Tapi saya juga tidak setuju karena aliran dananya tidak jelas. Apalagi sebenarnya dana LPS adalah dana premi yang disetor bank,” ujarnya.

Namun dia melihat, kasus Bank Century akan berdampak sitemik bila tidak ada penyelamatan. Krisis global, kata dia, akan menyebabkan potensi rush (penarikan dana besar-besaran) meski ada jaminan pemerintah.

Widyawati

• VIVAnews

Beredar, SMS Peringatan Demo Anarkhis

aumber : www.vivanews.com

Hari Antikorupsi 9 Desember

Isi SMS cukup mengerikan, dari anjuran tak keluar rumah hingga potensi kerusuhan.

Selasa, 8 Desember 2009, 01:30 WIB

Elin Yunita Kristanti, Sandy Adam Mahaputra

Demonstrasi Menentang Korupsi (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews - Jelang hari anti korupsi sedunia yang jatuh Rabu 9 Desember mendatang kekhawatiran warga terhadap aksi anarkis yang menjurus ke tindakan kriminal terkait maraknya aksi demo di Jakarta semakin meningkat.

Peringatan terhadap warga agar tidak keluar rumah saat peringatan hari anti korupsi tersebut berlangsung, salah satunya datang melalui pesan singkat (SMS).

Seperti yang diterima Adriani Euginie, salah satu karyawati di kawasan Sudirman, Senin 7 Desember malam.

Dalam pesan singkat yang diterimanya tertulis "Ada anjuran : Kalau tidak ada keperluan penting, hari Rabu, tgl 09/Des/2009 sama sekali jangan ada kegiatan di luar rumah!

Diprediksi ada demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari "Antikorupsi Sedunia" ditetapkan PBB. Dan sangat dikhawatirkan dibonceng demo politik besar-besaran yang sangat mungkin menjurus ke gerakan anarkhis, perampokan, pembakaran, pemerkosaan, pembunuhan, dll"

SMS tersebut lalu mengutip sebuah koran berbahasa Tionghoa.

Munculnya pesan tersebut tentunya membuat kekhawatiran bagi masyarakat seperti yang dirasakan Adriani. "Kalau rasa khawatir pasti ada, tapi yang pasti jika terjadi demo besar-besar lalu lintas bisa macet total," ujar warga Duren Sawit itu.

"Saya minta agar polisi bisa melakukan pengamanan semaksimal mungkin jika terjadi aksi tersebut, agar masyarakat tidak cemas jika terjadi aksi anarkis," pesannya.

Adriani mengaku menerima pesan tersebut dari sahabatnya sebelumnya diteruskan dari seorang temannya yang mendapat pesan serupa melalui blackberry messenger.

Belum diketahui siapa yang pertama kali menyebarkan informasi yang meresahkan ini. Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Boy Rafli Amar menegaskan pihaknya mengerahkan setengah kekuatan atau berkisar 10 ribu personel untuk mengamankan Jakarta saat ombak unjuk rasa di hari anti korupsi berlangsung.

Dirinya menghimbau agar mereka yang melakukan unjuk rasa tak berlaku anarkis atau tindakan kriminal.

• VIVAnews

PDIP Minta Kwik Jadi Tim Ahli Panitia Angket

sumber : www.vivanews.com

Ada lima orang yang diminta jadi tim ahli Panitia Angket Century. Siapa lagi selain Kwik?

Senin, 7 Desember 2009, 14:45 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

Kwik Kian Gie diapit Maruarar Sirait (PDIP) & Chandra Tirta Widjaya (PAN) (Antara/ Ari Prabowo)

VIVAnews - PDIP meminta Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century dilengkapi tenaga ahli untuk membantu kinerja mereka. "Kami tidak bisa mengelola pansus dengan jurus biasa, karena Century mendapat perhatian luar biasa dari publik," ujar Maruarar Sirait, anggota pansus dari Fraksi PDIP, dalam pertemuan antara pansus dengan mahasiswa Jaringan Kampus Nasional di Gedung DPR RI, Senin, 7 Desember 2009.

"Kami minta lima tenaga ahli untuk pansus, yaitu Kwik Kian Gie, Dradjad Wibowo, Yanuar Rizky, Hendri Saparini, dan Ichsanudin Noorsi," kata Maruarar. Kelima nama yang disebutnya tersebut merupakan ekonom kawakan yang dikenal luas.

Kwik sendiri selama ini bisa dibilang merupakan konsultan PDIP yang selalu membantu PDIP dalam memahami soal Century. Ia bahkan membantu PDIP dalam menyusun proposal angket Century yang kini berhasil digolkan.

Sementara itu, Dradjad merupakan orang pertama yang membuka notulen rahasia rapat KSSK yang berstempel "private and confidential." Kwik, Dradjad, berserta tiga orang ekonom lain yang diminta PDIP untuk menjadi tenaga ahli pansus, dianggap paling tepat untuk membantu pansus membongkar skandal Century.

Permintaan PDIP untuk melengkapi pansus dengan tenaga ahli, didukung penuh oleh para mahasiswa. "Kami sepakat dengan Bang Ara (panggilan akrab Maruarar). Memang harus ada tim ahli dalam pansus, bukan sekedar orang yang beretorika belaka," ujar Badri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.

• VIVAnews

Ani Yudhoyono Calon Ketua Umum Demokrat?

Menurut Amir Syamsuddin, Ani Yudhoyono memiliki visi kuat memimpin.

Senin, 7 Desember 2009, 16:17 WIB

Ismoko Widjaya, Suryanta Bakti Susila

SBY, Ani Yudhoyono & Edhie Baskoro setelah mencontreng di Pilpres (Antara/ Widodo S Jusuf)

VIVAnews - Mundurnya Marzuki Alie dari kursi Sekretaris Jenderal diterpa isu akan majunya Ketua DPR itu menjadi calon ketua umum Demokrat. Begitu juga dengan sering tampilnya Anas Urbaningrum di berbagai kesempatan. Tetapi, ada kandidat lain yang 'berpeluang.'

Apakah Anas Urbaningrum yang sering tampil di media itu memberi sinyal ikut bursa ketua umum? "Belum kesana. itu semua nanti bulan Mei 2010. Tapi kalau itu lebih membuatnya dikenal, ya mungkin," kata Sekretaris Jenderal Amir Syamsuddin.

Hal itu disampaikan Amir Syamsuddin dalam keterangan pers di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta, Senin 7 Desember 2009. Soal Anas Urbaningrum, Amir tak bisa memberikan penjelasan.

Bagaimana dengan mundurnya Marzuki Alie, apakah bersiap maju sebagai Ketua Umum? "Kan sudah dijelaskan, jadi Ketua DPR itu butuh konsentrasi yang tinggi agar fokus," kata politisi yang juga pengacara ini.

Meski demikian, Amir belum mendapat kabar bila akhirnya Marzuki Alie berniat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. "Kalau beliau maju dalam kongres, ya saya belum tahu," katanya lagi.

Tapi bagaimana dengan kandidat yang tidak lain adalah istri Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono. Menurut Amir, Ani Yudhoyono memiliki peluang untuk maju.

"Bagi yang pernah mendengarkan beliau bicara, bukan saja sebagai Ibu Negara bukan saja Ibu Ketua Dewan Pembina, tapi beliau memiliki energi dan visi yang kuat untuk memimpin," ujar Amir.

Kendati demikian, lanjut Amir, dalam berbagai kesempatan SBY memberikan penjalasan bahwa, bukan menutup peluang tapi membatasi keluarga untuk terjun dalam dunia politik.

ismoko.widjaya@vivanews.com
• VIVAnews

Senin, 07 Desember 2009

SBY Teken Keppres Pengaktifan Bibit-Chandra

sumber : www.antaranews.com

4 Desember 2009

"Hal itu itu sudah disampaikan Presiden SBY kepada Bibit dan Chandra Hamzah."

Minggu, 6 Desember 2009, 21:46 WIB

Antique, Suryanta Bakti Susila

(Antara)

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Keppres Pengaktifan kembali Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Keppres itu sudah ditandatangani SBY sejak Jumat, 4 Desember 2009 lalu. "Hal itu itu sudah disampaikan Presiden SBY kepada Bibit dan Chandra Hamzah saat mengadakan pertemuan," kata dia saat ditemui di acara syukuran ulang tahun (Ultah) ke-8 Partai Demokrat di Jakarta, Minggu malam, 6 Desember 2009.

Perayaan Ultah tersebut dilansungkan bersamaan Rapat Pimpinan Nasional III Partai Demokrat 2009.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menyerahkan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKPP) dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

"Saya mendapat laporan sudah dikirim ke presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), 3 Desember sore," kata Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung Darmono kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat 4 Desember 2009.

SKPP diterbitkan Kejaksaan atas kasus penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan dengan tersangka Chandra dan Bibit. Dengan SKPP ini, kasus yang terindikasi ada kriminalisasi itu dihentikan.

antique.putra@vivanews.com

Minggu, 06 Desember 2009

Din: Yang Antikorupsi Mari Datang, yang Pro Korupsi Jangan Menghalang

SUMBER : WWW.DETIK.COM
Aksi 9 Desember
Reza Yunanto - detikNews

Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau publik untuk tidak terpengaruh pada statemen Presiden SBY bahwa akan ada gerakan sosial pada 9 Desember. Din menyerukan massa antikorupsi tetap melakukan aksi pada 9 Desember di Monas dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

"Bagi yang antikorupsi mari datang, bagi yang pro korupsi jangan menghalang," ujar Din lewat surat elektronik, Minggu (6/12/2009). Din saat ini tengah berada di Melbourne, Australia,

Sebagai salah seorang penasihat Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Din menegaskan bahwa aksi damai di Monas tersebut harus bertolak dari niat politik membersihkan Indonesia dari praktek-praktek korupsi, khususnya menuntaskan pengusutan skandal Bank Century.

Menurutnya, skandal ini membawa risiko tinggi yang bersifat sistemik dan organik dalam kehidupan bangsa, jika tidak dituntaskan akan membawa bangsa kepada kehancuran.

Din mengatakan, harus diakui bahwa korupsi masih merajalela dalam kehidupan bangsa bahkan di kalangan elite kekuasaan. Maka Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember adalah momentum baik bagi rakyat untuk menunjukkan komitmen memberantas bahaya laten korupsi.

"Jangan terpengaruh oleh pernyataan yang bersifat tuduhan agar rakyat tidak datang ke Monas. Mari beramai-ramai datang dengan berbaju putih, lambang kebersihan, dan berpita merah, lambang keberanian," seru Din Syamsuddin.
(nrl/nrl)

Sejarawan UI Dianiaya Polisi karena salah tangkap

sumber : www.vivanews.com

Dikira komplotan penjahat, ia dianiaya polisi berpakaian preman hingga babak belur.

Minggu, 6 Desember 2009, 10:39 WIB

Pipiet Tri Noorastuti

Polisi bertugas melindungi dan mengayomi (VIVAnews/Maryadie)

Kepada VIVAnews, ia mengisahkan peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11.45, Sabtu, 5 Desember 2009.

Peristiwa bermula saat ia turun dari kereta rel listril ekspres dari arah Jakarta tujuan Bogor. Ia turun di Stasiun Depok. Kala itu, hari sudah larut dan ia kesulitan mencari ojek. Ia lalu berjalan kaki ke arah Depok Town Square (Detos).

Saat melintas di bawah jembatan di depan Detos, ia tiba-tiba disergap empat orang tak dikenal. Ia diringkus dan diancam dengan dua senjata api. Satu pistol masih tersembunyi di balik kain hitam, sedang satu pistol terlihat jelas. "Saya berontak karena saya pikir ini modus kejahatan kriminal," ujar Rizal.

Semakin ia berontak, semakin kuat pula polisi menecengkeramnya. Bahkan, polisi lalu menyeretnya ke tepi. Mereka tak henti memukuli dan menendang Rizal. Penganiayaan itu berlangsung sekitar 15 menit dan disaksikan warga sekitar. "Saya baru tahu mereka polisi setelah saya berteriak minta tolong dan mereka baru bilang kalau mereka polisi," ujarnya.

Sesaat kemudian, sebuah mobil patroli polisi datang dan membawanya ke kantor Kepolisian Sektor Beji, Depok. Usai pemeriksaan, polisi menyatakan salah tangkap. Ia pikir Rizal adalah anggota komplotan pelaku kriminal. "Kapolsek cuma bilang sorry dan bilang makanya kalau diringkus jangan melawan," ujarnya.

Setelah dibebaskan, Rizal langsung melakukan visum untuk mengecek kondisi fisiknya ke Rumah Sakit Mitra Depok. "Bibir atas saya pecah, gumpalan darah membeku di hidung, telinga mendengung, rahang dibuka lebar sakit
dan dua benjolan di kepala," katanya.

• VIVAnews

Prita Gugat Omni Rp 1 Triliun Demi Keadilan

sumber : www.vivanews.com

Nilai Rp 1 triliun itu jangan dilihat besaran nominalnya.

Minggu, 6 Desember 2009, 07:13 WIB

Ismoko Widjaya

Prita Mulyasari Dituntut 6 Bulan Penjara (ANTARA/Ismar Patrizki)

VIVAnews - Prita Mulyasari melalui tim pengacaranya menggugat balik RS Omni Internasional dengan nilai ganti rugi immateriil Rp 1 triliun. Mengapa nilai gugatan begitu luar biasa besar?

"Nilai Rp 1 triliun itu sebagai nilai keadilan," kata Prita Mulyasari dalam perbincangan dengan VIVAnews Sabtu 5 Desember 2009 malam.

Prita mengatakan, nilai Rp 1 triliun itu jangan dilihat besaran nominalnya. Meski bila pada akhirnya nanti hakim hanya mengabulkan 1 rupiah saja, itu sudah menunjukkan Prita tidak bersalah.

"Ini nilai keadilannya. Saya lihat bahwa perkara hukum ini harus menjadi pelajaran bagi semua," ujar ibu dua anak ini.

Seperti diketahui, kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Banten memvonis Prita dengan denda Rp 204 juta. Prita melawan putusan itu dengan menggugat balik Rumah Sakit Omni Alam Sutera.

Gugatan balik yang diajukan Prita meliputi ganti rugi materiil sebesar Rp 113 juta dan ganti rugi imateriil sebesar Rp 1 triliun.

"Ganti rugi materiil karena Prita tidak mendapatkan perawatan yang layak sebagai pasien sehingga penyakitnya bertambah parah. Sedangkan ganti rugi imateriil sebagai pemulihan nama baik Prita karena telah dipenjarakan selama 21 hari. Siapapun tidak mau dipenjara seperti itu meskipun dibayar Rp 1 miliar,” kata kuasa hukum Prita, Slamet Yuwono, di Pengadilan Negeri Tangerang, Jumat 4 Desember 2009 lalu.

Vonis perkara perdata Rp 204 juta itu muncul di saat Prita tengah mendapat tuntutan enam bulan penjara dalam perkara pidana yang bergulir di PN Tangerang. Kasus perdata itu bergulir sebelum kasus pidana.

Di tingkat Pengadilan Negeri Tangerang, ia divonis dengan denda Rp 312 juta. Atas putusan tingkat pertama itu, Prita lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten.

Hasilnya, Prita kembali diposisikan sebagai pihak yang kalah dengan diwajibkan membayar denda Rp 204 juta. Tak hanya denda, Prita juga diwajibkan membuat permintaan maaf kepada Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera di media massa.

ismoko.widjaya@vivanews.com
• VIVAnews

PLN Butuh 26.000 Pegawai Baru

sumber : www.antaranews.com
Sabtu, 5 Desember 2009 21:32 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 470 kali
PLN Butuh 26.000 Pegawai Baru
(ANTARA/Yudhi Mahatma/&)

Surabaya (ANTARA News) - PT PLN (Persero) membutuhkan sekitar 26.000 pegawai baru karena setiap tahunnya banyak pegawai yang memasuki masa pensiun.

"Tiap tahunnya, total pegawai kami yang pensiun secara nasional sekitar 1.500 orang," kata Direktur Utama PT PLN (Persero), Fachmi Mochtar, saat ditemui ANTARA, di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, penambahan pegawai baru itu dapat meningkatkan kinerja perusahaannya.

"Komposisi pegawai yang diperlukan terdiri dari pembangkit 2.700, transmisi baru 4.000 orang, dan sisanya menyebar ke sektor lainnya," ujarnya.

Dari total pegawai yang dibutuhkan, kata dia, dominasi 50 persen adalah lulusan D1, menyusul 28 persen lulusan D3, 20 persen S1, dan 2 persen S2.

"Banyaknya lulusan diploma yang direkrut karena kami memerlukan tenaga pegawai teknis dalam jumlah besar," katanya.

Dengan penambahan pegawai itu, ia menargetkan, sampai tahun 2018 total pegawai di perseronya akan menjadi 40.000 pegawai.

"Kami berharap, masuknya pegawai baru itu dapat menyumbangkan kinerja terbaik mereka," katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, kontribusi pemikiran para pegawai baru itu diharapkan juga bisa membantu perusahaan mencapai target pertumbuhan konsumsi listrik sekitar 9 persen.

"Target itu diyakini dapat tercapai mengingat perekonomian nasional 2010 diharapkan tumbuh 6 persen," katanya.

Selain itu, tambah dia, masuknya pegawai baru itu juga dapat membantunya merealisasi targetnya selama tahun 2010 yakni jaringan listrik di luar Jawa Bali dan wilayah Jawa Bali akan tersalurkan tanpa kendala apa pun.

"Dengan harapan saat itu nihil pemadaman aliran listrik," katanya.(*)

Sabtu, 05 Desember 2009

Ajudan Gubernur Sumut Tewas Dalam Kebakaran

sumber : www.antaranews.com
Sabtu, 5 Desember 2009 10:07 WIB

Medan (ANTARA News) - Pihak kepolisian memastikan M. Fauzi ajudan gubernur Sumut merupakan salah seorang korban yang tewas dalam kebakaran di tempat hiburan M-City, Jumat (4/12) malam.

"Benar (korban adalah ajudan gubernur Sumut)," kata Kapoltabes Medan, Kombes Pol Imam Margono yang dihubungi ANTARA News di Medan, Sabtu.

Imam Margono juga menyatakan jenazah ajudan gubernur Sumut itu telah dijemput pihak keluarganya. "Jenazahnya sudah dijemput pihak keluarga," mantan Kapolres Asahan itu.

Namun, ketika ditanyakan tentang kemungkinan adanya warga asing yang tewas dalam kebakaran itu, Imam Margono menyatakan belum menemukannya.

"Sampai saat ini belum ditemukan (warga asing yang menjadi korban)," katanya.

Ia mengatakan, pihak kepolisian masih melaksanakan penyelidikan di lokasi kejadian dan melakukan penjagaan di tempat hiburan malam tersebut.

Namun ia belum mengetahui jumlah saksi yang telah dimintai keterangan untuk mengetahui penyebab kebakaran di tempat hiburan M-City yang berada di persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Adam Malik Medan itu.

"(Peristiwa) itu sedang ditangani Direktorat Reskrim Polda Sumut," katanya. Tempat hiburan malam M-City terbakar pada Jumat (4/12) sekitar pukul 20:00 WIB yang yang apinya diduga berasal dari ruang karaoke di lantai III.

Peristiwa kebakaran tempat hiburan malam yang berdekatan dengan Hotel Best Western Asean itu menyebabkan sedikit-dikitnya 20 pengunjung tempat itu meninggal dunia.(*)

Kamis, 03 Desember 2009

Amien: Boediono Perlu Nonaktif, Bukan Mundur

sumber : www.vivanews.com
Hak Angket Kasus Century

Nonaktif itu hanya sementara waktu, untuk mempermudah penyelesaian kasus.

Kamis, 3 Desember 2009, 13:06 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

Amien Rais (VIVAnews/Tri Saputro)

BERITA KORUPSI TERKAIT

* Tim Sembilan Temui Sesepuh PKS

* PKS Resmi Usung Tiga Calon Pansus Century

* "Jangan Ada Penumpang Gelap di Tim Angket"

* Golkar Siapkan 3 Kader Pimpin Panitia Angket

* DPR-KPK Kemungkinan Juga Bahas Century

web tools

smaller normal bigger

VIVAnews - Amien Rais kembali mengulangi imbauannya kepada Boediono dan Sri Mulyani untuk nonaktif sementara waktu dari jabatan mereka. Hal itu disinggungnya ketika memberi pengarahan kepada Fraksi PAN di Gedung DPR RI terkait kasus Century yang kian memanas.

Amien menilai, Boediono dan Sri Mulyani kini menjadi beban berat pemerintah. Oleh karena itu, jika mereka dipertahankan, maka reaksi publik akan semakin keras. "Namun beban berat itu akan berangsur hilang apabila kedua beliau ini turun dulu. Tak perlu mundur, hanya nonaktif untuk sementara waktu," ujar Amien usai memberi pengarahan kepada Fraksi PAN, Kamis 3 Desember 2009.

Pendiri PAN itu berpendapat, penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani tidak akan menimbulkan kiamat bagi republik ini. "Toh wapres tidak mutlak dibutuhkan. Mbak Mulyani pun mempunyai Wakil Menteri Keuangan," kata Amien. Terlebih, lanjutnya, Boediono dan Sri Mulyani dapat kembali menjabat seandainya mereka terbukti tak melakukan tindak pidana dalam proses pengusutan Century.

Bagaimanapun, Amien meminta agar Boediono dan Sri Mulyani tidak melarikan diri dari tanggung jawab. "Dari notulen rapat, kedua orang ini jelas berperan sebagai pemutus kebijakan fatal yang mengakibatkan skandal perbankan," kata Amien. Jadi, lebih baik mereka nonaktif untuk membantu membongkar kasus Century.

Boediono dan Sri Mulyani diharapkan Amien dapat bekerja sama dengan PPATK, LPS, dan BPK untuk mengusut Century. Amien juga meminta kejujuran Kepala PPATK, Yunus Hussein, dalam membuka aliran dana Century.

"Jangan tanya rekening mana lagi yang harus dicari. Bambang (Soesatyo) kan sudah mengatakan bahwa yang perlu dilacak adalah rekening di atas Rp 2 miliar," ujar Amien menyinggung perdebatan Yunus dan anggota Komisi III, Bambang Soesatyo, dalam rapat antara Komisi III DPR dan PPATK yang berlangsung kemarin.

Pada akhirnya, Amien meminta agar Boediono dan Sri Mulyani mengungkap dengan terus terang apabila ada tekanan terhadap mereka dalam mengambil keputusan bail-out. "Ungkapkan saja. Berdasarkan informasi itu, pihak penekan kan bisa dilacak dan ditangkap," kata Amien.

• VIVAnews

Rabu, 02 Desember 2009

Ekonom Cemas Boediono-Mulyani Digulingkan

Posisi mereka bertanggung jawab penuh terhadap stabilitas ekonomi yang sedang krisis.

Rabu, 2 Desember 2009, 10:50 WIB

Hadi Suprapto

Century Bank (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews - Ekonom dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya A Prasetyantoko mengakhawatirkan gerakan lawan politik pemerintah yang ingin menggulingkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia (kini Wakil Presiden) Boediono terkait penyelamatan Bank Century.

Menurut dia, posisi menteri keuangan dan gubernur BI bertanggung jawab penuh terhadap stabilitas perekonomian yang saat itu sedang dalam gejolak krisis global.

"Menteri Keuangan saat itu tidak berani spekulasi membiarkan Century kolaps, karena takut terjadi pada bank-bank lain," kata Prasetyantoko ketika dihubungi VIVAnews, Rabu 2 Desember 2009. "Saya tidak yakin kalau by design mereka ingin mendorong terjadinya perampokan Century."

Penyelamatan Century, menurut Prasetyantoko, hanya keputusan profesional yang dilakukan menteri keuangan saat itu. Meski demikian, penyelamatan sendiri menuai banyak kontroversi. Terlihat rapat yang dilakukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dilakukan hingga menjelang pagi.

Menurut Paresetyantoko, keputusan penyelamatan Bank Century tidak perlu dilakukan. Pasalnya, keterkaitan Century dengan bank lain sangat kecil, sehingga tidak akan menimbulkan dampak sistemik dalam perbankan nasional.

Berkaca pada gagal bayarnya obligasi Dubai World, pemerintah Dubai tetap membiarkan meski sebagian besar pemilik sahamnya pemerintah dan sejumlah pejabat kerajaan. "Padahal Dubai World melibatkan trans nasional emirat-emirat yang lain," tutur Prasetyantoko.

Padahal posisi bank Bank Century termasuk bank kecil. Akibat paling fatal, bila tidak diselamatkan deposan-deposan kelas kakap akan memindahkan dananya dari bank-bank kecil ke bank-bank yang besar. "Bank kecil akan ditinggalkan deposan. Tapi ini bisa dilokalisir," katanya.

"Kalau dari sisi penyelamatan, saya tidak setuju. Namun, dilihat dari politis, saya melihat Sri Mulyani menjadi 'korbannya'. Saya kasihan dia."

Dia mengaku justru khawatir ada lawan-lawan politiknya yang ingin mengambil jabatan menteri keuangan dan wapres. "Ini sudah tumpang tindih kepentingan, dari kepentingan ekonomi sampai kepentingan politis," ujarnya.

hadi.suprapto@vivanews.com

• VIVAnews

Wiranto: Hanura Terbuka untuk Surya Paloh

sumber : www.vivanews.com

"Belum ada. Saya belum bertemu," ujar Wiranto menjawab soal rumor Surya Paloh masuk Hanura

Selasa, 1 Desember 2009, 18:53 WIB

Arfi Bambani Amri, Nur Farida Ahniar

Surya Paloh (ANTARA/Seno S)

VIVAnews - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto, menyatakan partainya terbuka untuk siapa saja. "Orang bebas keluar dan masuk partai," ujarnya.

Pernyataan Wiranto itu menjawab soal rumor mantan Ketua Dewan Penasihat Golkar, Surya Paloh, yang menyeberang ke Hanura. Wiranto menyatakan, belum bertemu dengan Surya Paloh membicarakan itu.

"Belum ada. Saya belum bertemu," ujarnya. "Kami belum bicara terutama masalah reorganisasi di Munas bagaimana," kata Wiranto di kantor pusat Hanura, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa 1 Desember 2009.

Wiranto yang mendirikan Hanura dulunya adalah politisi Golkar. Wiranto bahkan sempat menjadi calon presiden dari Golkar pada Pemilihan Presiden 2004.

Rumor Surya Paloh migrasi ke Hanura menyusul kekalahannya dalam pemilihan Ketua Umum Golkar pada Musyawarah Nasional Golkar awal Oktober lalu. Dalam kepengurusan di bawah Ketua Umum yang baru, Aburizal Bakrie, Surya pun tak tampak namanya.

• VIVAnews

Ada Upaya "Dagang Sapi" dalam Angket Century

sumber : www.antaranews.com
Rabu, 2 Desember 2009 08:26 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Politisi senior Partai Golkar yang juga Koordinator `Tim 9 Plus` Zainal Bintang, di Jakarta, Rabu, mengingatkan semua elemen masyarakat untuk mewaspadai upaya menjadikan kasus mega skandal Bank Century sebagai alat transaksi politik tingkat elite yang berujung pada politik "dagang sapi."

"Jangan sampai itu terjadi. Makanya tujuan utama kehadiran `Tim 9 Plus` yang merupakan Aliansi Analisis Ketatanegaraan Anti Korupsi (AAKAK) adalah mengawal pelaksanaan Hak Angket Mega skandal Bank Century (BC) itu agar jangan jadi alat transaksi politik," katanya kepada ANTARA.

Zainal mengaku melihat ada indikasi permainan kelas atas untuk memolitisasi mega skandal tersebut sehingga dikhawatirkan berujung pada `politik dagang sapi`.

Tim 9 Plus, katanya, akan dengan keras melakukan tindakan apa saja jika mega skandal itu terindikasi, apalagi terbukti, menjadi alat transaksi politik untuk mendapatkan konsesi materi dan fasilitas apa saja oleh para elite parpol dengan pihak kekuasaan.

"Tujuan kedua kami ialah mencegah pengalihan isu kasus mega skandal BC ini menjadi konflik horizontal atau adu domba antarmasyarakat oleh mafia-mafia neoliberalis dan antek-anteknya yang kini bukan hanya `nempel` tetapi diduga telah masuk ke relung-relung kekuasaan serta institusi penegak hukum," ungkapnya.

Yang ketiga, lanjutnya, Tim 9 Plus bermaksud mengawal uji materi di Mahkamah Konstitusi atas ketidakabsahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bank Century.

"Perppu tersebut merupakan pintu masuk perampokan uang negara sebesar Rp6,7 Triliun. Makanya, kami mendesak aktor mafia Perppu BC diseret ke pengadilan," tandas Zainal Bintang lagi. (*)

Selasa, 01 Desember 2009

Aliran Dana Century. LSI: Fitnah, Kami Terima Rp 50 Miliar

sumber : vivanews.com
Lalu apakah LSI akan ikut melaporkan si penuduh ke polisi?

Selasa, 1 Desember 2009, 11:52 WIB

Arfi Bambani Amri

Peneliti Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi (Dokumen Pribadi Dodi Ambardi)

VIVAnews - Lembaga Survei Indonesia menyatakan tuduhan Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) bahwa lembaga survei itu menerima aliran dana Bank Century sebagai fitnah. LSI tak pernah menerima dana yang bersumber dari bank bangkrut itu.

"Nggak ada kami terima uang," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Kuskridho Ambardi, saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Selasa 1 Desember 2009. "Itu jelas fitnah," kata pengajar di Universitas Gadjah Mada itu.

Namun Dodi, begitu panggilannya, menyatakan LSI belum terpikir melaporkan Bendera. "Kami nggak mikir ke sana," ujarnya.

Kata aktivis Bendera, Ferdi Semaun, dana yang terkait dengan penalangan Bank Century itu mengalir ke KPU Rp 200 miliar, LSI Rp 50 miliar, FOX Rp 200 miliar, Partai Demokrat Rp 700 miliar, Edhie Baskoro Yudhoyono Rp 500 miliar, Hatta Radjasa Rp 10 miliar, Mantan Panglima TNI, Djoko Suyanto Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar, Rizal Malarangeng Rp 10 miliar, Choel Malarangeng Rp 10 miliar, dan Pengusaha Hartati Murdaya Rp 100 miliar. Ketika ditanya sumber data -data tersebut, Ferdi memilih tutup mulut.

Mallarangeng bersaudara yang disebut dalam pernyataan itu menyatakan tuduhan itu fitnah. Mereka akan melaporkan aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) ke Polda Metro Jaya, Selasa 1 Desember 2009 pukul 10.30 WIB ini.

Laporan dilayangkan sebab Bendera menuduh Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, dan Choel Mallarangeng menerima aliran dana Bank Century masing-masing sebesar Rp 100 miliar. Tak hanya itu, FOX, konsultan politik milik Choel Mallarangeng dituding menerima aliran sebesar Rp 200 miliar.

"Kami akan mengadu ke Polda siang ini. Itu sebuah fitnah yang luar biasa kejamnya," kata Choel Mallarangeng saat dihubungi VIVAnews, Selasa 1 Desember 2009.

"Saya dibilang terima Rp 10 miliar dan FOX Rp 200 miliar. Fitnah macam apa ini. Kalau fitnah seperti ini dibiarkan terus dan nanti publik mengiranya benar, makanya saya lapor ke yang berwajib," kata dia.

LSI pernah melakukan survei saat Pemilu 2009 lalu berdasarkan permintaan Fox Indonesia. Menjelang Pemilihan Presiden, LSI yang saat itu dipimpin Saiful Mujani kemudian menghentikan kerjasama dengan Fox Indonesia yang merupakan konsultan kampanye Partai Demokrat dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

• VIVAnews

"Gerbong Angket Dipenuhi Penumpang Gelap"

Skandal Bank Century

Dari awal ketuk palu di paripurna, kata Effendi, kita sudah disuguhi pertunjukan kampungan

Selasa, 1 Desember 2009, 12:34 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

Effendi Simbolon (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews - Effendi Simbolon, salah satu inisiator hak Angket Century, mulai khawatir dengan angket yang disahkan pagi ini dalam rapat paripurna DPR. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai "penumpang gelap" mulai menyetir angket.

"Hak angket Century dicoba direduksi oleh penumpang-penumpang gelap yang ingin menggolkan agenda kontraproduktif," katanya usai Rapat Paripurna DPR, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 1 November 2009. "Saya sulit menerima alasan, kenapa mereka (penumpang gelap) itu tak mau mendengar pembacaan substansi hak angket dalam Rapat Paripurna," ujarnya.

"Bagaimana angket ini nantinya, jika sejak awal saja pembacaan substansi angket sudah diberati. Apabila mendengar substansi angket saja tidak mau, lantas bagaimana hendak membuka tabir?" katanya.

Dan Effendi galau dengan masa depan angket ini. Dari awal, fraksi pemerintah (Demokrat) sudah berada dalam posisi membentengi pemerintah, namun belakangan berubah haluan mendukung Angket.

"Sejak awal, kami tidak ingin Demokrat ikut angket ini. Sejak awal, saya mencemaskan bahwa di gerbong angket sudah terlalu banyak penumpang gelap yang tidak berkepentingan dan mencoba untuk mendegradasi peran DPR," ujarnya.

Rapat Paripurna DPR hari ini, kata Effendi, adalah pertunjukan awal yang kampungan. Para legislator berdebat sengit untuk mereduksi hal substansial, namun akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie mengetuk palu yang membuat satu pihak diuntungkan.

• VIVAnews

Polda Metro Bakal Panggil Bendera

sumber : www.vivanews.com

Terlapor adalah Koordinator Bendera Mustar Bonaventura dan aktivis Bendera Ferdi Semaun.

Selasa, 1 Desember 2009, 14:36 WIB

Pipiet Tri Noorastuti, Sandy Adam Mahaputra

Edhie Baskoro Yudhoyono (VIVAnews/ Uday Suhada)

VIVAnews - Kepolisian Daerah Metro Jaya akan menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan dua aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) terhadap enam tokoh dan pejabat negara.

"Penyidik masih menindaklanjuti dugaan itu. Kalau sudah lengkap, kami akan memanggil terlapor," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Boy Rafly Amar, kepada wartawan, Selasa, 1 Desember 2009.

Terlapor adalah Koordinator Bendera Mustar Bonaventura dan aktivis Bendera Ferdi Semaun.

Sejauh ini, polisi telah meminta keterangan para terlapor dengan delapan poin pertanyaan. Di antaranya mengenai jumpa pers yang dilakukan aktivis Bendera pada Senin, 30 November 2009. Polisi juga telah menerima sejumlah barang bukti yang diserahkan para pelapor, seperti rekaman video, dan salinan press release.

Enam tokoh dan pejabat yang melapor itu adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menegpora Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, CEO Fox Indonesia Choel Mallarangeng, dan putra presiden, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono.

• VIVAnews

Demo di Depan Ruang Paripurna DPR Ricuh

Puluhan demonstran berteriak-teriak lantang tepat di depan pintu ruang sidang.

Selasa, 1 Desember 2009, 14:10 WIB

Ismoko Widjaya, Anggi Kusumadewi

Paripurna DPR bahas usul hak angket Century (VIVAnews/Anggi Kusumadewi)

Massa yang tergabung dalam Serikat Konstituen Indonesia (SAKTI) itu berdemo di depan pintu ruang sidang, Gedung Nusantara II DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa 1 Desember 2009.

Entah bagaimana massa demonstran ini bisa masuk ke dalam Gedung Nusantara yang dijaga ketat. Ternyata mereka merupakan sebagian kecil dari kelompok massa lebih besar yang juga sedang riuh berdemonstrasi di depan gerbang Gedung DPR.

"Turunkan Boediono, turunkan Sri Mulyani, lengserkan SBY," ujar mereka berteriak lantang. Tampak di antara mereka adalah aktivis antikorupsi, Fadjroel Rachman.

Massa sempat membentangkan spanduk panjang yang bertuliskan "Bersama Rakyat, SAKSI mendukung langkah progresif DPR untuk membongkar megaskandal Bank Century." Tetapi, belum lama mereka membentangkan spanduk, Pamdal (Pasukan Pengamanan Dalam) DPR meminta mereka untuk menurunkan spanduk. Kericuhan kecil dan aksi saling dorong pun terjadi.

Demonstran bersikeras bahwa tindakan mereka itu merupakan hak rakyat. Namun pamdal tetap bersikukuh meminta mereka menyingkirkan spanduk. Suasana sempat ricuh. Keributan baru teratasi setelah Budiman Sudjatmiko, anggota Fraksi PDIP, mendatangi demonstran untuk berbicara dengan mereka.

Tak lama kemudian, para inisiator angket Century pun bergabung untuk menenangkan massa dan berdialog dengan mereka. "Kami memang tetap harus waspada karena kemungkinan anggota pansus angket nantinya ada yang berniat untuk membuka ataupun menutup skandal Century," tutur Maruarar Sirait, inisiator angket asal Fraksi PDIP.

Oleh karena itu, Maruarar meminta masyarakat dan KPK untuk mengawal, menyadap, sekaligus mengawasi pansus angket.

"Kami akan memberikan dukungan kepada penggagas angket untuk memperjuangkan angket agar tetap berada di jalurnya," kata Fadjroel bersama rekan-rekan SAKSI. Ia juga menyatakan ketidaksetujuannya apabila ketua angket dipegang oleh Fraksi Demokrat. SAKSI ingin agar angket dipimpin oleh fraksi penggagas angket.

Angket Century kini telah disahkan setelah melalui hujan interupsi yang panjang. Para anggota DPR sibuk berdebat tentang perlu atau tidaknya Paripurna membacakan isi angket.

Fraksi Demokrat tampak ingin segera mengesahkan angket tanpa melalui sesi pembacaan substansi, sedangkan Fraksi PDIP bersikeras bahwa substansi harus dibacakan. Ketua DPR Marzuki Alie akhirnya kehilangan kesabaran melihat perdebatan tak berujung. Ia pun segera mengetuk palu tanda pengesahan angket tanpa didahului sesi pembacaan substansi angket.

ismoko.widjaya@vivanews.com

Sejumlah Menteri Laporkan Aktivis Terkait Kasus Century

Selasa, 1 Desember 2009 14:05 WIB

Jakarta, (ANTARA News) - Sejumlah menteri melaporkan dua aktivis lembaga swadaya masyarakat, yakni Mustar Bonaventura dan Ferdi Simaun, terkait fitnah, pencemaran nama baik, dan penghinaan dalam kasus aliran dana Bank Century.

"Laporan ini secara individu terhadap dua warga negara yang memfitnah kita menerima aliran dana dari Bank Century," kata Menteri Perekonomian Hatta Radjasa usai membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa.

Hatta mengatakan, pihaknya melaporkan Mustar dan Ferdi yang menggelar konferensi pers, Senin (30/11), dengan memberi keterangan yang isinya memfitnah, mencemarkan nama baik, dan menghina sejumlah pejabat negara yang disebut menerima aliran dana dari Bank Century.

Menteri yang melaporkan kasus tuduhan fitnah itu, yakni Hatta Radjasa (Menteri Perekonomian), Djoko Suyanto (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia), Andi Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olahraga).

Selain mereka, turut melaporkan hal yang sama, Rizal Mallarangeng (politikus), Choel Mallarangeng (politikus) dan Edie Baskoro (pengurus Partai Demokrat).

Hatta menyatakan, pihaknya meminta penyidik Polda Metro Jaya memproses pelaku penghinaan itu sesuai dengan hukum yang berlaku karena sudah menyebarkan berita fitnah yang tidak mengandung kebenaran.

"Itu sama sekali tidak benar," kata Hatta seraya menambahkan pengaduan itu disampaikan secara individu.

Mantan Menteri Perhubungan itu menambahkan, laporan penghinaan tersebut penting guna menghormati demokrasi yang berkembang, penegakkan hukum dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban sebagai warga negara.

Sementara itu, Andi Mallarangeng menyatakan, dirinya telah menyerahkan barang bukti berupa video dan selebaran yang berisi sejumlah pejabat menerima aliran dana dari Bank Century kepada penyidik.

Sedangkan pengacara pelapor, Hinca Panjaitan, mengungkapkan, kliennya melaporkan pihak terlapor dengan Pasal 310 tentang fitnah, Pasal 311 (pencemaran nama baik), dan Pasal 315 (penghinaan).

Hinca menambahkan pihaknya juga melaporkan dua aktivis itu melanggar Pasal 207 karena menghina terhadap organisasi Foks secara kelembagaan.

"Partai Demokrat juga melaporkan dua orang itu kepada kepolisian," ujar Hinca.(*)

PPATK Tidak Pernah Buka Aliran Dana Century

sumber : www.antaranews.com
Selasa, 1 Desember 2009 13:39 WIB

Jakarta, (ANTARA News) - Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bambang Permantoro menegaskan, institusinya tidak pernah memberikan data atau informasi mengenai aliran dana Bank Century kepada pihak manapun hingga saat ini.

Kepada pers di Jakarta, Selasa, Bambang mengatakan, hasil analisis transaksi keuangan PPATK merupakan informasi yang bersifat rahasia menurut Pasal 10A dan 17A Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Karenanya, ia menambahkan, informasi yang beredar di masyarakat tentang aliran dana Century melalui email, pesan singkat, blog, maupun media massa lainnya bukan berasal dari PPATK.

"Kami memandang perlu untuk mengklarifikasi bahwa PPATK tidak memiliki informasi tersebut dan karena itu tidak pernah memberikan data atau informasi mengenai aliran dana tersebut kepada siapa pun," ujar Bambang.

Dalam informasi yang saat ini banyak beredar tanpa menyebutkan sumber informasinya disebutkan bahwa dana aliran Century mengalir ke sejumlah nama penerima atau institusi tertentu, di antaranya ke KPU senilai Rp200 miliar, Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Rp200 miliar, Fox Rp200 miliar, Partai Demokrat Rp700 miliar, Djoko Suyanto Rp10 miliar, dan ke tiga bersaudara Mallarangeng (Andi, Choel dan Rizal Mallarangeng) masing-masing Rp10 miliar.

Menurut Bambang, bagi PPATK maupun pihak-pihak yang mendapatkan informasi dari PPATK akan dikenakan sanksi apabila menyampaikan informasi terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada pihak-pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mengenai keputusan DPR membentuk panitia angket untuk mengusut skandal Bank Century, Bambang menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan hak angket itu oleh DPR.

PPATK juga mendukung sepenuhnya audit investigasi yang dilakukan oleh BPK dengan telah mencarikan dan memberikan informasi yang diperlukan BPK sejak awal.(*)

INDONESIA AKTUAL

salam hangat

Selasa, 08 Desember 2009

Waspadai Rekayasa Dokumen Kasus Century

Beredar, SMS Peringatan Demo Anarkhis

PDIP Minta Kwik Jadi Tim Ahli Panitia Angket

Ani Yudhoyono Calon Ketua Umum Demokrat?

Senin, 07 Desember 2009

SBY Teken Keppres Pengaktifan Bibit-Chandra

Minggu, 06 Desember 2009

Din: Yang Antikorupsi Mari Datang, yang Pro Korupsi Jangan Menghalang

Sejarawan UI Dianiaya Polisi karena salah tangkap

Prita Gugat Omni Rp 1 Triliun Demi Keadilan

PLN Butuh 26.000 Pegawai Baru

Sabtu, 05 Desember 2009

Ajudan Gubernur Sumut Tewas Dalam Kebakaran

Kamis, 03 Desember 2009

Amien: Boediono Perlu Nonaktif, Bukan Mundur

Rabu, 02 Desember 2009

Ekonom Cemas Boediono-Mulyani Digulingkan

Wiranto: Hanura Terbuka untuk Surya Paloh

Ada Upaya "Dagang Sapi" dalam Angket Century

Selasa, 01 Desember 2009

Aliran Dana Century. LSI: Fitnah, Kami Terima Rp 50 Miliar

"Gerbong Angket Dipenuhi Penumpang Gelap"

Polda Metro Bakal Panggil Bendera

Demo di Depan Ruang Paripurna DPR Ricuh

Sejumlah Menteri Laporkan Aktivis Terkait Kasus Century

PPATK Tidak Pernah Buka Aliran Dana Century

komunitas bloger indonesia