INDONESIA AKTUAL

Sabtu, 24 Oktober 2009

Pakar: Wakil Menteri Tidak Diperlukan

Sumber : www.antaranews.com
Sabtu, 24 Oktober 2009 12:28 WIB

Padang (ANTARA News) - Pakar politik dari Universitas Andalas Padang, Prof. Dr. Damsar, mengatakan, wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II tidak diperlukan.

"Sepanjang pengalaman dalam tata negara, jabatan wakil diidentikkan dengan ban serep. Konsekuensinya, pejabatnya hanyalah cantelan," kata Damsar di Padang, Sabtu.

Ketua Program Studi Administrasi Negara, FISIP Unand itu menilai, penunjukan wakil menteri justru akan menimbulkan konflik kepentingan karena fungsi dan tugasnya tidak jelas, dan menambah anggaran.

"Pada akhirnya wakil menteri tidak akan berfungsi dengan baik, karena itu jabatan ini tidak perlu," kata mantan Dekan FISIP Unand itu.

Damsar merunut jabatan wakil kepala dinas, wakil bupati/walikota/wakil gubernur yang hanya menjadi ban serep di Indonesia.

"Mereka menjadi ban serep ketika ban kempes. Dalam kenyataannya, justru menimbulkan banyak konflik dalam lembaga. Bila wakil menteri dibentuk, dia cenderung akan berkonflik dengan menteri, berkoalisi dengan irjen, dan dirjen," ujar dia.

Damsar menilai, keputusan mengangkat wakil menteri menunjukkan pemerintahan yang cenderung bagi-bagi kekuasaan dan kompromistis.

"Hal ini terlihat pada susunan kabinet yang selain mengakomodasi orang-orang partai politik, juga memberi tempat pada tim sukses," kata dia.

Secara umum, Damsar menilai susunan Kabinet Indonesia Bersatu II merupakan kabinet kompromis.

"Walau begitu, kabinet ini tidak bisa langsung dinilai tidak profesional. Kita tunggu dulu dalam masa 100 hari kerja. Baru kemudian kita lakukan evaluasi bersama," kata dia.

Kabinet SBY-Boediono direncanakan akan memiliki wakil menteri. Presiden akan menetapkan beberapa wakil menteri untuk mendampingi menteri-menteri yang dinilai memiliki tugas berat dan membutuhkan wakil menteri.

"Penetapan wakil menteri ini sesuai dengan amanah undang-undang No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara," kata Presiden saat pelantikan menteri, Rabu (21/10).

Wakil menteri dibentuk untuk membantu menteri yang memiliki tugas-tugas yang berat.Wakil menteri yang akan ditunjuk kemungkinan besar adalah untuk wakil menteri bidang politik dan wakil menteri bidang hukum.(*)

Wapres Pimpin Rapat Persiapan "National Summit"

sumber : www.antaranews.com
Sabtu, 24 Oktober 2009 12:16 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono untuk pertama kalinya memimpin rapat persiapan "National Summit" yang akan dilaksanakan 29 hingga 31 Oktober 2009.Rapat berlangsung di Istana Wapres, Jl Merdeka Selatan Jakarta, Sabtu.

Rapat persiapan tersebut dihadiri oleh MenkoPolhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan, Pengendalian dan Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto.

National Summit merupakan ajang pertemuan seluruh kepala daerah dan pemerintah pusat untuk secara bersama-sama merumuskan program kerja 2009-2014.

Rapat dimulai pukul 10:00 WIB dan hingga saat ini masih berlangsung. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan apapun mengenai rapat tersebut, termasuk penjelasan soal National Summit.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan pada Sabtu pagi bertolak menuju Hua Hin, Thailand untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 ASEAN yang digelar hingga 25 Oktober 2009.

Dalam rombongan kepala negara turut beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang dilantik pada 22 Oktober 2009 yaitu Menteri Pertanian Suswono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang belum dilantik, Gita Wirjawan.(*)

Rekaman Bukti Rekayasa Kasus KPK Petinggi Kejaksaan WS Diduga Terlibat

sumber : www.vivanews.com

Juga muncul dua nama penyidik, termasuk soal 'pijat' dan 'duren'

Jum'at, 23 Oktober 2009, 17:31 WIB

Karaniya Dharmasaputra, Ita Lismawati F. Malau

Mantan JAM Intel Wisnu Subroto (SCTV)

VIVAnews - Seorang pejabat tinggi Kejaksaan Agung yang belum lama pensiun dan berinisial WS diduga kuat terlibat dalam upaya merancang skenario kriminalisasi terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Indikasi itu terekam dalam penyadapan yang dilakukan KPK terhadap Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo--bos PT Masaro Radiokom yang kini menjadi buronan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.

Selain WS, bukti penyadapan juga memperlihatkan dugaan keterlibatan sejumlah jaksa dan penyidik, dua di antaranya berinisial Prm dan Pgh.

Informasi penting ini didapat dan dikonfirmasikan VIVAnews dari tiga sumber terpercaya yang diwawancarai secara terpisah. Mereka semua mengaku pernah membaca transkrip tersebut dan terlibat langsung dalam penanganan perkara ini. "Membacanya, Anda akan kaget melihat betapa seorang Anggodo bisa mengatur-atur pimpinan lembaga penegak hukum seperti itu," kata seorang sumber VIVAnews.

Terekam dalam penyadapan itu, menurut sumber VIVAnews, berbagai lalu lintas percakapan antara para jaksa di atas, Anggodo, Anggoro, dan anak Anggoro. Mereka membicarakan berbagai upaya untuk merancang skenario untuk mengkriminalisasikan pimpinan KPK. "Khususnya terhadap Chandra," kata sumber-sumber VIVAnews itu. "Ada yang bilang misalnya 'itu sudah saya atur, si anu sudah oke.' Itu jelas rekayasa."

Selain itu, masih dituturkan sumber VIVAnews, juga berhamburan dalam rekaman pembicaraan Anggodo itu nama seorang mantan Menteri Kehutanan, selain berbagai istilah seperti "pijat" dan "duren" (di kalangan pemadat, 'duren' adalah sebutan untuk obat terlarang berjenis shabu-shabu).

Sebagaimana telah diketahui, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Markas Besar Kepolisian RI atas tuduhan menerima suap dan penyalahgunaan wewenang karena menerbitkan surat pencekalan terhadap Anggoro Widjojo dan mencabut surat cekal Joko Soegiarto Tjandra, bos PT Era Giat Prima yang pernah tercatat sebagai salah satu aktor dalam skandal Bank Bali beberapa tahun lalu.

Tentang hal ini, Juru Bicara Kejaksaan Agung Didiek Darmanto menantang balik KPK untuk membuka bukti rekaman itu. "Silakan saja kalau mau diungkap," katanya, Selasa 20 Oktober 2009. Ia menolak berkomentar lebih jauh dengan alasan tak ingin memancing polemik.

Adapun pengacara Anggodo, Bonaran Situmeang membantah tuduhan ini. "Supaya tidak dikatakan bohong, dibuka saja," kata Bonaran kepada VIVAnews, Jumat, 23 Oktober 2009. "Yang direkayasa itu apa? Tidak ada," ia menegaskan.

Bonaran menuntut KPK menjelaskan soal penyadapan itu, termasuk kasus apa yang melatarinya sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KPK. Bonaran menilai wajar-wajar saja jika Anggodo pernah meminta pendapat petinggi kejaksaan saat hendak melaporkan suatu kasus ke kepolisian.

• VIVAnews

Rusia Ingin Perkuat Hubungan dengan RI

www.antaranews.com
Sabtu, 24 Oktober 2009 10:18 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Rusia menginginkan hubungan kerja sama yang lebih kuat dengan Indonesia terutama menjelang ulang tahun ke-60 hubungan kedua negara tahun depan.

Hal itu disampaikan Dubes Rusia di Indonesia Alexander A Ivanov sebelum menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu pagi, di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Ivanov menyampaikan hadiah ulang tahun untuk Yudhoyono dari Presiden Rusia Dimitri Medvedev berupa senapan berburu laras panjang.

"Kedua presiden sudah memiliki hubungan personal yang baik dan hadiah ini merupakan simbol persahabatan dan perhatian untuk memperkuat hubungan terutama menjelang perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia tahun depan," kata Ivanov.

Juru bicara Presiden Dino Patti Djalal mengatakan, saat Presiden berulang tahun ke-60 pada 9 September lalu, Presiden Medvedev sudah memberikan ucapan selama ulang tahun melalui telefon.

"Presiden Rusia menegaskan perhatiannya untuk membangun hubungan dengan partner strategisnya Indonesia," katanya.

Presiden Yudhoyono, Sabtu pagi, bertolak menuju Hua Hin, Thailand, untuk mengikuti KTT ASEAN yang berlangsung hingga Minggu (25/10).

Dino menjelaskan, setelah mendarat di Hua Hin, Presiden langsung ikut dalam pertemuan ASEAN + 3, dan setelah itu akan menghadiri ASEAN India Summit.

"Minggu besok, akan ada acara East Asia Summit. Beliau tidak bisa mengikuti seluruh kegiatan ASEAN pada Jumat (23/10), karena ada rapat paripurna pertama kabinet penuh," katanya.(*)

Blogger Indonesia berkumpul

sumber : www.vivanews.com

VIVAnews - Sejumlah blogger mancanegara ikut hadir dalam Pesta Blogger 2009 yang digelar hari ini, di gedung Smesco, Jakarta.
Selain berbagi pengalaman, mereka juga akan mendiskusikan efektivitas blogging sebagai upaya mendukung kewirausahaan.

"Selain akan diramaikan blogger daerah, sejumlah blogger mancanegara juga hadir," kata Ketua Panitia Pesta Blogger 2009 Iman Brotoseno di sela acara tersebut, Sabtu 24 Oktober 2009.

Para aktivis blogger asing itu di antaranya Brian Giesen asal Amerika Serikat (AS) yang berpengalaman di bidang social media.

"Mereka akan berdiskusi mengenai penggunaan blog untuk mendukung kewirausahaan (blogpreneur)," ujar dia.

Selain Iman, blogger mancanegara yang juga hadir adalah Mark Frauenfelder, pendiri grup blog terkenal BoeingBoeing.net.

Direktur Utama PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) Anindya Bakrie juga terlihat hadir di antara ribuan blogger yang memadati gedung yang memiliki desain unik mirip durian dan mampu menampung 1.000-1.200 orang tersebut.
Pesta Blogger itu merupakan temu nasional terbesar para blogger di Indonesia. Penyelenggaraan kali ini merupakan yang ketiga sejak 2007.
arinto.wibowo@vivanews.com

Indonesia Wakil Ketua Konferensi Menteri WTO

sumber : www.antaranews.com
Sabtu, 24 Oktober 2009 08:36 WIB

London (ANTARA News) - Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mempercayakan Wakil Ketua Konferensi Tingkat Menteri ke-7 kepada Indonesia dalam rangka Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-7 WTO pada 30 November hingga 2 Desember 2009 di Jenewa.

Menteri Perdagangan RI disahkan pada Sidang Dewan Umum WTO (World Trade Organization), menjadi salah satu dari tiga Wakil Ketua KTM mendatang, berdampingan dengan Mesir dan Swiss, sedangkan Ketua KTM dipegang oleh Chile, ujar Sekretaris Kedua PTRI Jenewa Judha Nugraha kepada koresponden Antara London, Sabtu.

Menurut Judha Nugraha, penyelenggaraan KTM ke-7 kali ini cukup unik.

Ketua KTM biasanya dipegang negara tuan rumah, namun berhubung KTM ke-7 diselenggarakan di Markas Besar WTO di Jenewa, dan Swiss tidak berperan sebagai tuan rumah, maka disepakati Ketua KTM dijabat negara yang memegang jabatan ketua Dewan Umum (General Council) saat ini yaitu Chile.

Sedangkan penunjukan Wakil Ketua KTM masih mengikuti kebiasaan sebelumnya, yaitu berasal dari wilayah/kelompok yang belum terwakili yang akhirnya disepakati Indonesia mewakili wilayah Asia, Mesir mewakili wilayah Afrika dan Swiss mewakili kelompok negara maju.

KTM ke-7 kali ini juga tidak akan merundingkan isu Putaran Doha, melainkan juga difokuskan pada isu sistemik mengenai peran WTO dalam sistem perdagangan multilateral, demikian Judha Nugraha.

(*)

Harga Minyak Turun Karena Dolar "Rebound"

sumber : www.antaranews.com

Sabtu, 24 Oktober 2009 06:38 WIB

New York (ANTARA News/AFP) - Harga minyak di pasar New York turun pada Jumat waktu setempat, di tengah aksi ambil untung moderat karena dolar AS "rebound" (berbalik naik) terhadap mata uang utama lainnya.

Kontrak berjangka utama New York, minyak mentah light sweet untuk pengiriman Desember, merosot 69 sen menjadi berakhir pada 80,50 dolar AS per barel.

Kontrak sempat menyentuh 82 dolar AS pada Rabu, level tertinggi sejak sejak 14 Oktober 2008.

Di London, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Desember turun 59 sen menjadi 78,92 dolar AS per barel.

Investor membukukan keuntungan menjelang akhir pekan karena dolar pulih terhadap euro dan mata uang utama lainnya setelah merosot ke terendah 14-bulan terhadap mata uang tunggal Eropa pekan ini, kata para pedagang.

Jatuhnya greenback membuat minyak yang dihargakan dalam dolar lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang kuat, merangsang permintaan dan harga minyak mentah.

Sentimen pasar minyak Jumat juga terganjal oleh data tak terduga yang menunjukkan Inggris masih terjebak dalam resesi mendalam dalam kuartal ketiga, mengacaukan perkiraan untuk kembali ke pertumbuhan setelah lima kuartal negatif.

Inggris telah diperkirakan mengikuti Perancis dan Jerman keluar dari resesi setelah mereka mencatat pertumbuhan pada kuartal kedua, namun negara ini sekarang terlihat menjadi dalam kesulitan, karena pada waktu yang sama harus menghadapi kenaikan defisit publik.

"Salah satu dinamis adalah dolar sedikit rebound. Kontraksi mengejutkan PDB Inggris yang mengacaukan keseimbangan," kata analis John Kilduff dari MF Global.

"Itu dan keuntungan baru-baru ini dan akhir pekan yang dilanda beberapa profit taking," katanya.

Tapi, kata Kilduff, harga minyak bisa "bermain-main dengan 90 dolar sebelum akhir tahun "karena" masih ada kelemahan lebih lanjut terlihat dalam dolar."

Dengan harga lebih dari 80 dolar pada saat ini tengah pemulihan ekonomi global yang rapuh produsen OPEC mungkin harus menilai kembali situasi pasar, kata beberapa analis.

"Waktunya mungkin tidak cukup berada di sini, namun bagi produsen kunci dalam OPEC mulai untuk berpikir tentang tepatnya kapan dan bagaimana menarik garis bawah siklus pertahanan harga yang dimulai tahun lalu, tetapi waktunya semakin dekat," analis di Barclays mengatakan dalam sebuah catatan kepada kliennya.

Sekretaris Jenderal OPEC Abdalla Salem El-Badri mengatakan di London pada Kamis bahwa kartel akan mempertimbangkan peningkatan produksi minyak mentah di pertemuan berikutnya pada Desember akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi lain menjadi bertemu.

Kartel "tidak akan ragu untuk meningkatkan produksi pada Desember," katanya kepada wartawan, menambahkan keputusan itu tergantung juga pada harga minyak yang lebih tinggi dan tidak ada penyimpanan mengambang minyak mentah.

Ke-12 negara anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang memompa 40 persen persediaan minyak mentah dunia, akan menyelenggarakan pertemuan berikutnya di Luanda, Angola, pada 22 Desember.

Harga minyak jatuh dari tertinggi sepanjang sejarah lebih dari 147 dolar pada Juli 2008 menjadi sekitar 32 dolar pada Desember karena resesi global, tetapi bangkit sejak ada harapan pemulihan.

(*)

ICW: Menteri Yang Tidak Lapor Kekayaan, Mundur Saja!

Pelaporan kekayaan harus menjadi prioritas utama program para menteri yang baru menjabat. Jika sejak awal malas untuk lapor, sebaiknya para pembantu presiden tersebut mundur saja.

"Indikator pertama apakah mereka bersih atau tidak adalah pelaporan kekayaan. Kalau tidak mau, mundur saja," kata peneliti ICW Emerson F Yuntho saat berbincang lewat telepon, Jumat (23/10/2009).

Emerson menambahkan, inisiatif untuk melaporkan kekayaan, menjadi catatan tersendiri bagi publik dalam menilai kinerja menteri. Bagi menteri yang tidak melapor, perlu dipertanyakan 'kebersihannya' selama ini.

"Ini harus jadi catatan, buat yang tidak melapor harus dicurigai," tambahnya.

Aturan tentang pelaporan kekaayaan ini diamanatkan oleh UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pejabat negara yang bersih dan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. Meski tidak diatur soal waktu pelaporan, Emerson menilai, semakin cepat melapor semakin baik.

"Kapuspenkum (Jasman Pandjaitan) juga waktu itu melapor bisa sehari, apalagi ini menteri," tutupnya.

Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, belum ada satu pun menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang melaporkan kekayaan. Pelaporan baru dilakukan 3 menteri lama, yakni mantan Menkum HAM Andi Matalatta, mantan Menhut MS Kaban dan mantan Menperin Fahmi Idris.

sumber : www.detik.com

MER-C: Peneliti Indonesia Hanya Pengumpul Sampel NAMRU

sumber : www.antaranews.com
Jumat, 23 Oktober 2009 17:55 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Organisasi relawan kesehatan Indonesia MER-C mengungkapkan bahwa peneliti-peneliti Indonesia hanya sebagai pengumpul sampel dan tidak mempunyai akses langsung terhadap sampel yang diserahkan mereka kepada NAMRU.

"Betul ada manfaatnya bagi sebagian peneliti Indonesia bahwa mereka bisa bersinggungan dengan teknologi-teknologi modern, tetapi peneliti-peneliti Indonesia hanya sebagai pengumpul sampel dan tak punya akses langsung terhadap sampel yang diserahkan mereka kepada Namru," kata Presidium "Medical Emergency Rescue Committee" (MER-C) Indonesia dr Joserizal Jurnalis, Sp.OT di Jakarta, Jumat.

Dalam keterangan pers itu ia mengingatkan semua elemen bangsa Indonesia bahwa NAMRU (Naval Medical Research Unit) --unit penelitian kesehatan angkatan laut Amerika Serikat (AS)-- adalah persoalan bagi bangsa dan keberadaannya sebagai lembaga riset perlu diwaspadai dengan sejumlah alasan.

Alasan pertama, mereka bisa membawa spesimen virus keluar masuk dari Indonesia tanpa diperiksa oleh badan berwenang yang ada.

Kedua, NAMRU sudah lama melakukan penelitian tentang penyakit-penyakit yang berbahaya secara massal, tetapi penyakit-penyakit itu sampai saat ini bukannya tambah mudah untuk diatasi, tetapi makin sulit dan makin susah untuk diprediksi, sebagai contoh penyakit demam berdarah.

"Sewaktu saya masih bertugas di Puskesmas (tahun 1990-an), outbreak penyakit demam berdarah adalah lima tahun sekali, sekarang outbreak-nya semakin susah diprediksi, kadang sekali sebulan, sekali seminggu. Oleh sebab itu, kami menyatakan bahwa NAMRU tidak bermanfaat bagi Republik ini," katanya.

Ketiga, akhir-akhir ini banyak sekali penyakit yang sulit dibayangkan ada di negara ini, dan penyakit tersebut penyebarannya juga dipertanyakan dan tidak mengikuti norma kaidah penyebaran penyakit menular secara ilmu pengetahuan (epidemologi).

"Dan kita mencurigai bahwa penyebaran penyakit tersebut seperti direkayasa," katanya yang saat itu didampingi Ketua Presidium MER-C dr Sarbini Abdul Murad.

MER-C juga menyatakan bahwa NAMRU adalah lembaga yang didukung oleh sebagian aparatur pemerintah, karena mereka ingin keberadaan NAMRU dilanjutkan.

"Memang Ibu Menkes sebelumnya, Siti Fadilah Supari sudah menutup NAMRU dengan surat keputusan tanggal 16 Oktober, tetapi akan dilanjutkan dengan kerja sama sipil dengan sipil," katanya.

Namun, katanya, pada hakikatnya, kerja sama sipil dengan sipil apabila tidak diwaspadai poin demi poin perjanjiannya akan tetap merugikan Indonesia, yaitu posisi peneliti Indonesia hanya tetap sebagai pengumpul sampel.

Oleh sebab itu, pihaknya menengarai beberapa orang sebagai pendukung NAMRU yang perlu dikritisi dan diingatkan kepada masyarakat luas, yakni Dino Pati Jalal, yang juga Juru Bicara Presiden RI, dan Menkes yang baru Endang Rahayu Sedyaningsih, karena pernah membawa virus flu burung keluar dari negara ini, dan beralasan membawa virus adalah suatu hal yang biasa saja.

Atas anggapan tersebut, dalam beberapa kesempatan, Menkes baru Endang Rahayu Sedyaningsih telah membantah tuduhan semacam itu.

Menurut Joserizal, bila dilihat dari segi kaidah penelitian memang membawa virus adalah seperti hal biasa.

"Tetapi dunia ini tidak diatur seperti yang tampak adanya bahwa virus sangat penting bagi negera kita. Virus ini juga akan digunakan oleh pabrik swasta untuk memproduksi vaksin. Vaksin tersebut kemudian bukan dikasih gratis kepada kita tetapi kita beli dengan pinjaman atau membeli langsung," katanya.

Oleh sebab itu, kata dia, keberadaan virus suatu penyakit yang ada di negara Indonesia mutlak milik negara, dan apabila orang lain ingin melakukan sharing terhadap virus tersebut, seperti untuk masalah ilmu pengetahuan, harus ada ketentuan yang jelas bahwa virus tersebut DNA-nya atau apa pun informasi yang ada pada virus tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat bisnis.

"Apalagi digunakan untuk hal-hal yang lebih mengerikan lagi seperti senjata biologis. Ke depan, bahaya yang mengancam negara kita tidak hanya persoalan ekonomi," katanya.

Karena itu, MER-C menegaskan bahwa Menkes yang baru harus mempunyai integritas untuk melindungi rakyat Indonesia.

"Jadi jangan hanya mempunyai mindset bahwa dia berhak membawa sampel keluar Indonesia sebagai peneliti. Saya yakin apabila Menkes tidak waspada dan tidak ingin membela rakyatnya, maka kejadian seperti NAMRU akan terulang," katanya. (*)

KTT ASEAN : Presiden SBY Bertolak ke Thailand

sumber : www.vivanews.com

Kunjungan ini adalah kunjungan luar negeri pertama Presiden SBY.

Sabtu, 24 Oktober 2009, 06:00 WIB

Ismoko Widjaya, Muhammad Hasits

Presiden Yudhoyono dan PM Thailand Abhisit Vejjajiva (Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki)

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Ani Yudhoyono bertolak menuju Hua Hin, Thailand. Keberangkatan Presiden SBY ini untuk menghadiri serangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 ASEAN.

Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono akan berangkat dari Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Sabtu, 24 Oktober 2009.

Kunjungan ini adalah kunjungan luar negeri pertama Presiden SBY, setelah dilantik menjadi Presiden RI periode kedua, 2009-2014. Begitu tiba di Thailand, Presiden SBY langsung mengikuti sejumlah kegiatan.

Acara yang langsung diikuti Presiden SBY yakni KTT ASEAN+3 ke-12, KTT ASEAN dengan India ke-7, dan East Asia Summit ke-4.

KTT ke-15 ASEAN sendiri seharusnya diselenggarakan pada 11-12 April 2009 di Pattaya. Namun, waktu itu aksi demonstran telah menggagalkan dengan menduduki tempat acara dan berhasil membubarkan KTT.

Selama mengikuti KTT, presiden juga dijadwalkan juga akan mengikuti pertemuan dengan kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN dengan rekan mereka di Asia Timur, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, dan India.

Dalam konferensi itu, sejumlah isu penting seperti ketahanan pangan, pemanasan global dan isu lainnya akan dibicarakan antar pemimpin negara. KTT sendiri resmi dibuka sejak Jumat, 23 Oktober 2009, kemarin.

ismoko.widjaya@vivanews.com

Tifatul Masih Grogi Jadi Menteri Apalagi saat ditanya soal televisi berjaringan, yang terjadi malah grogi.

sumber : www.vivanews.com

Sabtu, 24 Oktober 2009, 03:03 WIB

Ismoko Widjaya, Syahid Latif

M Nuh dan Tifatul Sembiring (Antara/ Ujang Zaelani)

VIVAnews - Baru satu hari menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengaku harus banyak membaca dan mempelajari. Apalagi saat ditanya soal televisi berjaringan, yang terjadi malah grogi.

"Saya belum membaca lengkap peraturan itu, masih grogi menjadi menteri," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Hal itu disampaikan Tifatul usai acara Silaturahmi Mantan dan Menteri Komunikasi dan Informatika dengan jajaran Kadin Indonesia dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2009 malam.

Meski mengaku grogi, Tifatul melanjutkan, kebijakan baru itu sangat berkaitan dengan teknologi. Selain itu, perkembangan tekonologi harus diikuti terus disaat kapasitas bandwidth sangat terbatas.

"Tapi saya akan pelajari ke depan seperti apa, saya rasa ini harus dijaga supaya ekonomi nasional tidak terganggu dan yang sudah ekspansi tidak terganggu," ujar Presiden PKS ini.

Pernyataan Tifatul ini menanggapi harapan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) agar Tifatul dapat mengkaji kembali ketentuan yang mewajibkan penyiaran televisi menggunakan sistem jaringan.

"Sampai kiamat tidak mungkin 'kawin' dengan mitra di daerah," kata Ketua ATVSI Karni Ilyas.

ismoko.widjaya@vivanews.com

Kader PPP akan Somasi Permadi

sumber : www.antaranews.com

Sabtu, 24 Oktober 2009 00:17 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Angkatan Muda Ka`bah (AMK) Syafruddin Anhar akan minta klarifikasi pada politisi senior Permadi yang mengatakan bahwa Suryadharma Ali tidak pantas menjadi Menteri Agama.

"Kalau memang Suryadharma Ali tidak pantas, tunjukkan ketidakpantasannya di mana?" kata Anhar di Jakarta, Jumat.

Penegasan Syafrudin tersebut dikemukakan terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Permadi dalam acara dialog yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta pada Kamis malam (22/10).

Ketika itu Permadi yang ditanya tentang performa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu antara lain menyatakan bahwa keberadaan Suryadharma Ali untuk memimpin Departemen Agama dianggap tidak pas dan patut diragukan.

Terkait dengan pernyataan yang sudah terlanjur tersiar ke publik itu, menurut Syafruddin, sebagai ketua organisasi pemuda yang merupakan underbouw PPP, pihaknya merasa perlu minta klarifikasi dari Permadi.

Syafruddin Anhar yang juga tokoh muda Muhammadiyah ini mengatakan, sebagai ketua umum PPP, tentu Suryadharma punya kapasitas, sehingga dia pantas untuk duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). Apalagi Suryadharma juga alumni IAIN Jakarta, yang tentu saja mengerti betul persoalan-persoalan keagamaan.

Di samping itu Suryadharma juga bisa mengaji dan bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan mengerti bahasa Arab. "Jadi tunjukkan di mana kekurangannya Suryadharma Ali, sehingga publik tidak menduga-duga," katanya.

Lebih lanjut Syafruddin Anhar mengatakan kalau memang Permadi tidak bisa menunjukkan ketidaklayakan Suryadharma, bisa-bisa akan menimbulkan ketersingungan di kalangan warga PPP.

Sebagai organisasi sayap PPP, Angkatan Muda Ka'bah siap untuk melayangkan somasi kepada Permadi SH terkait dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan ketika dialog di TV tersebut.

Terkait dengan masa depan partai pascaterpilihnya Suryadharma sebagai Menteri Agama, Syafruddin Anhar berpendapat jauh akan lebih baik apabila Suryadharma mengundurkan diri atau mempercepat pelaksanaan Muktamar PPP ke depan, sehingga partai bisa berkonsentrasi dalam memenangkan Pemilu 2014.

Menurut Syafruddin Anhar, mengurus partai untuk saat ini tidak boleh setengah-setengah. Partai butuh orang yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan partai. Tapi kalau jabatan partai dan menteri berada di dalam satu tangan akan terjadi vested interest.

"Suryadharma harus meniru ketua umum partai lain yang secara legowo mundur dari jabatan ketua umum partai setelah menjadi menteri," tegasnya.
(*)

Kamis, 22 Oktober 2009

Dakwaan terhadap Antasari bukan Pembunuhan Karakter

www.antaranews.com

Kamis, 22 Oktober 2009 16:46 WIB

Dakwaan terhadap Antasari bukan Pembunuhan Karakter

Rani Juliani (ANTARA/Ari Prabowo)

Jakarta (ANTARA News) - Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan semua uraian pada surat dakwaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen, tidak ada untuk melecehkan Antasari.

"Apalagi pembunuhan karakter dan sebagainya," kata JPU, Cirus Sinaga dalam menanggapi pembelaan Antasari di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

Antasari menyatakan keberatan dengan dakwaan vulgar terhadapnya ketika diperkirakan bertemu dengan Rhani Juliani di Kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan.

JPU menambahkan isi surat dakwaan yang dimuat dan disusun itu sesuai fakta apa adanya. "Isi surat dakwaan dirangkai sesuai fakta apa adanya," katanya.

"Tidak ada yang kasar dan vulgar dalam surat dakwaan yang telah kami susun dan bacakan dalam persidangan beberapa waktu yang lalu," katanya.

Ia menambahkan dalam perkara tersebut tidak ada yang menciptakan dongeng atau permainan yang sengaja untuk menjatuhkan terdakwa dari jabatannya sebagai ketua KPK.

"Perkara yang tengah kita hadapi sekarang ini adalah murni persoalan hukum dan keadilan," katanya.

Sementara itu, pimpinan majelis hakim PN Jaksel, Heri Suantoro, menyatakan sidang akan dilanjutkan Kamis pekan mendatang dengan agenda putusan sela. (*)

NU Legowo Tak Dapat Jatah Menteri

www.antaranews.com
Kamis, 22 Oktober 2009 13:43 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi menyatakan NU legowo atau berlapang dada tidak mendapat jatah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Sama sekali tidak kecewa," kata Hasyim Muzadi menjawab pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis.

Bersama Sekjen PBNU Endang Turmudi dan Ketua Umum PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa, Haysim justru menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, serta terbentuknya KIB II.

"PBNU mendoakan dan mendorong agar pemerintah mampu membawa bangsa dan negara sebagaimana dijanjikan dalam proses menjelang pemilu sebagai amanat yang telah disanggupkan," kata Hasyim.

Terkait jatah menteri agama yang biasa diperoleh NU, Hasyim mengatakan, sebenarnya sejak dulu memang tidak ada pembicaraan institusional menyangkut jabatan menteri.

Kalaupun pada waktu lalu ada pengurus NU yang ditunjuk sebagai menteri, maka penunjukannya bersifat personal, bukan atas nama organisasi.

"Pak Maftuh (mantan Menag Maftuh Basyuni) juga bukan atas nama NU. Pak Tholchah (Prof Tholchah Hasan) dulu ditunjuk Gus Dur," katanya.

Bagi NU, kata Hasyim, untuk posisi menteri agama bukan dari mana asalnya, melainkan apakah pola pikir keagamaannya seperti NU atau tidak.

"Mindset ini yang dipandang NU. Jadi esensinya, bukan darimana asalnya," kata Hasyim.

Oleh karena itu, NU pun menyambut baik penunjukan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali sebagai menteri agama karena pola pikir keagamaannya selaras dengan NU. (*)

Pramono: Beri Kesempatan Kabinet Baru Bekerja

sumber : www.antaranews.com
Kamis, 22 Oktober 2009 13:43 WIB

Jakarta, (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengimbau masyarakat untuk memberi kesempatan bekerja para anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang telah dipercaya dan dilantik Presiden Yudhoyono.

"Beri kesempatan mereka bekerja dan tidak adil jika belum apa-apa sudah dimunculkan persepsi yang macam-macam," ujarnya kepada pers menanggapi pembentukan kabinet baru pemerintahan SBY-Boediono di Gedung DPR Jakarta, Kamis.

Setelah bekerja untuk kurun waktu 100 hari pertama, menurut Pramono, maka baru bisa dinilai bagaimana kerja para anggota kabinet itu berdasarkan sejumlah parameter kinerja yang telah ditetapkan.

Apabila berdasarkan sejumlah parameter penilaian ternyata banyak yang tidak bisa terpenuhi, maka kepada para menteri baru itu harus dilakukan evaluasi-evaluasi performanya.

Menurut Pramono, hal itu perlu dilakukan karena ekspektasi masyarakat terhadap kabinet baru pemerintahan SBY-Boediono sangat tinggi dan pemerintah harus berupaya keras memenuhi harapan itu.

Ditanya tentang bagaimana sikap PDIP setelah tidak ada kadernya yang direkrut dalam kabinet pemerintahan SBY-Boediono, Pramono mengatakan bahwa bagi partainya hal tersebut tidak menjadi masalah.

"PDIP akan menjadi kekuatan penyeimbang dan pengontrol terhadap jalannya pemerintahan," ujarnya.(*)

Wapres Ingatkan Soal Uang dan Informasi

sumber : www.antaranews.com

Kamis, 22 Oktober 2009 11:05 WIB

Jakarta, (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengingatkan agar berhati-hati dalam penggunaan uang dan pengamanan informasi.

"Informasi sangat penting, nilainya bisa mencapai miliaran rupiah, kalau jatuh pada orang yang ingin mendapatkan keuntungan uang," kata Wapres Boediono saat memberikan pengarahan kepada seluruh karyawan di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Pertemuan tersebut merupakan acara pertama yang dilakukan Wapres Boediono pada hari pertamanya masuk kantor.

Menurut Wapres, mengamankan wapres secara fisik itu mudah, tetapi mengamankan wapres dari segi informasi pengambilan keputusan itu sulit.

"Kalau keputusan wapres dijual ke sana-sini, ini bahaya bagi bangsa ini. Ini (informasi) kalau digunakan untuk bukan kepentingan rakyat, sangat berbahaya," kata Wapres.

Menurut Wapres, membocorkan informasi pengambilan keputusan untuk kebijakan negara itu merupakan dosa yang sangat besar.

Karena itu, Wapres mewanti-wanti soal informasi itu, karena dampaknya akan sangat luar biasa. "Mengamankan wapres juga termasuk mengamankan informasi," kata Wapres.

Dalam kesempatan itu Wapres juga mengingatkan dalam pengelolaan uang.
"Yang paling rawan adalah masalah uang. Uang bisa menjerumuskan, bisa memelesetkan orang. Uang benar dibutuhkan tapi harus benar-benar diatur," kata Wapres,

Menurut Boediono, Kantor Wapres merupakan tempat strategis karena banyak keputusan yang telah dan akan diambil untuk kepentingan rakyat.

"Kita pada simpul strategis pengambil kebijakan negara. Kalau benar (keputusannya) dampaknya besar, kalau salah juga besar dampaknya," kata Wapres.

Wapres berjanji akan mengambil keputusan yang benar untuk rakyat bukan kepentingan sekelompok orang.(*)

Rabu, 21 Oktober 2009

SUSUNAN KABINET INDONESIA BERSATU 2009-2014

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malam ini mengumumkan secara resmi susunan kabinet 2009-2014. Berikut nama para menteri.

1. Menko Polhukam: Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri:Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Saleh
11. Menteri Perindustrian: M.S Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono

14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan

15. Menteri Perhubungan: Fredy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Setyaningsih
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Segaf al Jufrie

22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
25. Menteri Negara Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
26. Menteri Negara Koperasi dan UKM: Syarief Hasan
27. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Gusti Muhammad Hatta,
28. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar,
29. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: EE Mangindaan,
30. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faishal Zaini
31. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas: Prof. Armida Alisjahbana
32. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: Mustafa Abubakar
33. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga: Andi Mallarangeng

Malam Ini, SBY Umumkan Kabinet di Istana

sumber : www.vivanews.com

Rabu, 21 Oktober 2009, 18:40 WIB Ismoko Widjaya, Muhammad Hasits

VIVAnews -

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II malam ini. Pengumuman akan dilakukan di Istana Merdeka. “Jam 10 malam ini akan diumumkan. Pengumuman kabinet akan dilakukan jam 10 malam hari ini juga,” kata juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng di kediaman pribadi Presiden SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 21 Oktober 2009. Seperti diketahui, Presiden SBY sudah ‘mengaudisi’ semua calon menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Jumlahnya bukan 34, tapi ada 36 orang yang sudah diwawancarai. Saat hari pertama audisi pada Sabtu, 17 Oktober 2009, sudah ada 16 calon menteri dipanggil ke Cikeas. Hari kedua, Minggu, 18 Oktober, ada 14 calon menteri menghadap SBY-Boediono. Sebagian dari mereka bahkan sudah mengikuti tes kesehatan. Berikut daftar semua calon menteri yang sudah dipanggil:

1. Djoko Suyanto (Menko Polhukam)

2. Hatta Rajasa (Menko Perekonomian)

3. Agung Laksono (Menko Kesra)

4. Sudi Silalahi (Mensesneg)

5. Suryadharma Ali (Menteri Agama)

6. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)

7. Gamawan Fauzi (Mendagri)

8. Mari Pangestu (Manteri Perdagangan)

9. Jero Wacik (Menbudpar)

10. M. Nuh (Mendiknas)

11. Syarif Hasan (Menteri Koperasi dan UKM)

12. Tifatul Sembiring (Menkominfo)

13. Sutanto (Kepala BIN)

14. Salim Segaf al Jufrie (Mensos)

15. Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

16. Andi Mallarangeng (Menpora)

17. Darwin Saleh, calon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari Partai Demokrat.

18. Djoko Kirmanto, calon Menteri Pekerjaan Umum dari kalangan profesional.

19. MS Hidayat, calon Menteri Perindustrian dari kalangan profesional yang diusulkan Partai Golkar.

20. Gusti Muhammad Hatta, calon Menteri Lingkungan Hidup dari kalangan akademis profesional.

21. Suharna Surapranata, calon Menteri Riset dan Teknologi dari Partai Keadilan Sejahtera.

22. Linda Agum Gumelar, calon Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

23. Patrialis Akbar, calon Menteri Hukum dan HAM dari Partai Amanat Nasional.

24. Nila Djuwita Moeloek, calon Menteri Kesehatan dari kalangan profesional.

25. Gita Wirjawan, calon Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari kalangan profesional.

26. Zulkifli Hasan, calon Menteri Kehutanan dari Partai Amanat Nasional (PAN).

27. Helmy Faishal Zaini, calon Menteri Percepatan Daerah Tertinggal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

28. Mustafa Abubakar, calon Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dari kalangan profesional.

29. Suharso Monoarfa, calon Menteri Perumahan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan.

30. EE Mangindaan, calon Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dari Partai Demokrat.

31. Freddy Numberi, calon Menteri Perhubungan.

32. Fadel Muhamamd, calon Menteri Kelautan dan Perikanan.

33. Suswono, calon Menteri Pertanian.

34. Purnomo Yusgiantoro, calon Menteri Pertahanan.

35. Marty Natalegawa, calon Menteri Luar Negeri

36. Armida Alisjahbana, calon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ulama Berharap Pusat Tidak Tolak Qanun Syariat

sumber : www.antaranews.com

Rabu, 21 Oktober 2009 18:26 WIB

Banda Aceh (ANTARA News) - Ulama Aceh berharap pemerintah pusat di bawah Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak menolak Qanun (Perda) Syariat Islam yang telah disepakati masyarakat di provinsi itu.

"Kami berharap para menteri dalam kabinet `Indonesia Bersatu` jilid dua itu agar tidak ada lagi yang menolak Qanun Syariat Islam," kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk Faisal Aly di Banda Aceh, Rabu.

Hal itu disampaikan terkait adanya Qanun Syariat yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), namun tidak mendapat respon dari pemerintah pusat, beberapa waktu lalu.

"Satu harapan kami kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono, agar tidak ada lagi menteri atau pejabat pusat yang menolak Qanun-Qanun syariat yang disahkan oleh masyarakat Aceh," katanya menegaskan.

Aceh, tambahnya merupakan provinsi yang telah memberikan dukungan signifikan bagi kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono saat pemilu presiden pada 8 Juli 2009, sehingga keduanya terpilih menjadi Presiden/Wapres RI untuk periode 2009-2014.

"Pemberian legalitas formal pelaksanaan Syariat Islam di Aceh benar-benar dilandasi sebagai daerah yang manyoritas muslim dan merupakan tuntutan sebagian besar masyarakat, bukan atas dasar politis," katanya menambahkan.

Selain itu, Faisal Aly menyatakan para ulama dayah (ponpes) di Aceh juga berharap pemerintahan baru agar segera mewujudkan implementasi Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Di pihak lain, Sekjen HUDA menyatakan masyarakat Aceh khususnya umat muslim Indonesia tentunya bersyukur atas suksesnya pelantikan Presiden/Wapres pada 20 Oktober 2009.

"Rasa syukur itu sangatlah beralasan bagi umat Islam karena dalam menjaga keseimbangan dan ketentraman, Islam mewajibkan terwujudnya sebuah pemerintahan dalam sebuah negara," katanya.

Pemimpin itu merupakan pengemban amanah rakyat dan juga amanah Tuhan yang akan diminta pertanggung jawaban di sisi Allah SWT, ujarnya.

"Kami ingin Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono agar menjalankan pemerintahan yang bersih dan jujur sebagaimana dijanjikan dalam kampanye agar bangsa kita Indonesia bisa lebih sejahtera dan dihargai sebagai bangsa yang bermartabat," kata Faisal Aly. (*)

Taufiq: Sikap PDIP Tergantung Megawati

sumber :www.antaranews.com

Rabu, 21 Oktober 2009 12:12 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam

Ketua MPR-RI Taufik Kiemas (ANTARA/Widodo Jusuf)

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas mengatakan, PDIP berbeda dari parpol lainnya dalam menentukan sikap berkoalisi atau oposisi dengan menggantungkan diri pada sikap Ketua Umum Megawati Soekarnopuri.

"Kalau kata Ketua Umum belum, ya belum, meskipun Taufiq Kiemas dan Puan Maharani mengatakan sudah," kata Taufiq kepada pers usai bertemu Duta Besar Zimbabwe di DPR RI Senayan Jakarta, Rabu.

Taufik juga membantah asumsi awam bahwa sikap PDIP maju mundur dalam berkoalisi dengan pemerintah, sebaliknya dia mengucapkan terima kasih kepada Megawati karena sudah memberikan kesempatan kepadanya untuk berkomunikasi dengan koalisi pemerintah.

"Di MPR saya bisa berkomunikasi dengan semua pimpinan parpol lain secara harmonis," kata Ketua MPR periode 2009-2014 ini sambil memandang wakil-wakilnya.

Seperti telah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung dan Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani, Taufik menegaskan posisi PDIP adalah penyeimbang dan mitra strategis pemerintah di parlemen.

"Kemarin Puan berpesan kepada saya, jika ditanya wartawan bagaimana sikap PDI Pejuangan, agar dijawab sikapnya sebagai penyeimbang dan menjadi mitra strategis pemerintah," katanya. (*)

INDONESIA AKTUAL

salam hangat

Sabtu, 24 Oktober 2009

Pakar: Wakil Menteri Tidak Diperlukan

Wapres Pimpin Rapat Persiapan "National Summit"

Rekaman Bukti Rekayasa Kasus KPK Petinggi Kejaksaan WS Diduga Terlibat

Rusia Ingin Perkuat Hubungan dengan RI

Blogger Indonesia berkumpul

Indonesia Wakil Ketua Konferensi Menteri WTO

Harga Minyak Turun Karena Dolar "Rebound"

ICW: Menteri Yang Tidak Lapor Kekayaan, Mundur Saja!

MER-C: Peneliti Indonesia Hanya Pengumpul Sampel NAMRU

KTT ASEAN : Presiden SBY Bertolak ke Thailand

Tifatul Masih Grogi Jadi Menteri Apalagi saat ditanya soal televisi berjaringan, yang terjadi malah grogi.

Kader PPP akan Somasi Permadi

Kamis, 22 Oktober 2009

Dakwaan terhadap Antasari bukan Pembunuhan Karakter

NU Legowo Tak Dapat Jatah Menteri

Pramono: Beri Kesempatan Kabinet Baru Bekerja

Wapres Ingatkan Soal Uang dan Informasi

Rabu, 21 Oktober 2009

SUSUNAN KABINET INDONESIA BERSATU 2009-2014

Malam Ini, SBY Umumkan Kabinet di Istana

Ulama Berharap Pusat Tidak Tolak Qanun Syariat

Taufiq: Sikap PDIP Tergantung Megawati

komunitas bloger indonesia